Kelompok Tani Banua Seturut Minta Semua Pihak Tunjukkan Dokumen Asli

 

Gunung Tabur – Menindaklanjuti tuntutan masyarakat Kelurahan Gunung Tabur, Aparatur Pemerintahan Kecamatan Gunung Tabur menggelar pertemuan, Kamis (19/01/2017) kemarin, guna menyelesaikan persoalan sengketa lahan antara Kelompok Tani Banua Seturut (KTBS) dengan PT Anugerah Energitama (AE).

Pertemuan itu digelar di pendopo Kecamatan Gunung Tabur, dengan dihadiri perwakilan Dinas Perkebunan (Disbun) Berau, pengurus Koperasi Alam Birang Permata Sari (ABPS) serta unsur Muspika Gunung Tabur.

Camat Gunung Tabur, Mulyadi mengungkapkan, pada prinsipnya, pihaknya akan mempersiapan segala sesuatunya agar dapat bekerja cepat, sehingga dapat memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan sengketa lahan tersebut. Namun demikian, dalam proses penyelesaian itu tentu ada sedikit hambatan.

Selain itu, ia juga telah memiliki sedikit gambaran terkait kronologis sengketa lahan itu. Mulai dari kapan berdirinya perusahaan, koperasi dan kelompok tani yang ada, hingga luasan lahan yang diklaim beberapa pihak tersebut.

“Besok (Jumat hari ini-red) akan ditindaklanjuti dengan cek dokumen-dokumen. Mudah-mudahan setelah itu, tidak ada permasalahan yang berarti lagi. Saya kepenginnya segera selesai,” ungkapnya.

BACA JUGA : Lahan Sengketa, Perusahaan Malah Tebangi Pohon Kelompok Tani

Hal senada juga disampaikan Disbun Berau melalui Kepala Seksi Bina Usaha, Purwo Hindarto. Ia mengatakan, sesuai arahan camat dan kesimpulan yang diperoleh dari dialog dalam rapat itu, maka semua pihak yang terkait dalam permasalahan ini akan melakukan peninjauan di lapangan.

Tetapi, lanjut Purwo, semua pihak yang mengklaim kepemilikan lahan di lokasi konsesi PT AE itu, harus mengumpulkan dokumen kepemilikan lahannya. Kemudian, Disbun bersama instansi terkait akan melakukan pengecekan terhadap dokumen legalitas masing-masing pihak tersebut.

“Nanti kami selaku pihak Disbun akan melakukan kajian dan analisa terkait peta lahan masing-masing pihak. Sementara ini, kami belum ada memperoleh dokumen-dokumen, baik dari Kelompok Tani Banua Seturut maupun Koperasi Alam Birang (ABPS-red),” katanya.

Dikesempatan yang sama, Asisten Dokumen dan Legalitasi PT AE, Handoko menyampaikan, awalnya, pihaknya hanya mengetahui jika lahan yang saat ini digarap dan dikerjakan perusahaan merupakan milik Koperasi ABPS. Hal ini juga didukung dengan pengesahan legalitas oleh aparatur pemerintahan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Seiring berjalannya waktu, barulah muncul persoalan sengketa lahan tersebut. Pihak perusahaan pun menilai, seharusnya hal itu hanya menjadi urusan internal antara KTBS dengan Koperasi ABPS. Namun demikian, perusahaan tetap berkomitmen untuk mengakomodir kepentingan semua pihak, sebab perusahaan telah memiliki kewajiban sebanyak 20 persen lahan plasma, yang diperuntukan untuk masyarakat Kelurahan Gunung Tabur dan Kampung Maluang.

“Perusahaan siap mengakomidir karena memang itu kewajiban dari perusahaan yakni, 20 persen (lahan plasma-red) itu. Dari koperasi ayo, yang bersurat dan tidak bersurat juga ayo, sekarang kita akomodir semua. Makanya, yang disarankan camat dan Disbun, kita lihat masing-masing legalitas seperti apa. Kepemilikannya itu saja,” bebernya.

 

Sementara itu, salah satu anggota KTBS, Syafriansyah menjelaskan, sebetulnya KTBS hanya ingin menyelesaikan permasalahan yang selama ini telah berlangsung lama dengan perusahaan yang memiliki konsesi lahan tersebut. Namun, tidak ada mendapat kata sepakat antara kedua belah pihak.

Untuk itu, tambah Syafriansyah, KTBS meminta semua pihak untuk menunjukan dokumen legalitas kepemilik lahannya masing-masing. Setelah itu, baru akan meninjau ke lokasi dengan difasilitasi oleh aparatur pemerintah Kecamatan Gunung Tabur dan instansi terkait lainnya.

“Dihasil pertemuan itu, kami dari KTBS sebenarnya juga mempertanyakan legalitas, mulai dari Kelompok Tani Alam Birang sampai dengan Koperasi Alam Birang. Yang sampai saat ini kami tidak tahu kejelasan legalitas mereka. Termasuk, juga izin-izin dari perusahaan yang menggarap di lokasi, yang mempunyai izin konsesi, yaitu PT Anugerah Energitama,” jelasnya.

Untuk itu, harap Syafriansyah, semua pihak menaati kesimpulan pertemuan itu. Yakni, dengan menunjukan dokumen legalitas yang asli dan memberikan salinannya kepada Disbun, Camat dan Kapolsek Gunung Tabur, AKP Jarwanto.

Tak lupa juga, Kapolsek Gunung Tabur, AKP Jarwanto mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Semua persoalan harus diselesaikan dengan musyawarah dan kepala dingin.

“Sesuai arahan Pak Camat akan ada pertemuan kembali untuk verifikasi surat-surat, itu saja. Setelah itu, baru cek lokasi. Untuk itu, semua pihak harus bisa menahan diri masing-masing. Tidak ada perbuatan anarkis, apalagi merusak-rusak di sana. Semua diselesaikan dengan kepada dingin,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia