Madri Pani : Pernyataan Kepala DLHK Merupakan Pembohongan Publik

 

TANJUNG REDEB – Usai menggelar rapat penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara dan Fasilitas Penunjang Site Gurimbang, Rabu (18/01/2017) kemarin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, Zulkifli menyimpulkan, seluruh masyarakat Berau khususnya warga empat kampung yang berada di seputaran Site Gurimbang, mendukung rencana penambangan batubara di lahan seluas 14 ribu hektar oleh perusahaan tambang terbesar di Bumi Batiwakkal.

Menanggapi kesimpulan itu, Kepala Kampung Gurimbang menilai keliru atas apa yang disampaikan Zulkifli selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Berau. Kesimpulan yang disampaikan Kepala DLHK Berau itu terkesan hanya opini sepihak saja, tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.

Dikatakannya, tiga dari empat kepala kampung yang diundang rapat, secara jelas menolak untuk hadir. Yakni, dirinya bersama Fitriansyah selaku Kepala Kampung Sukan Tengah dan Saepudin selaku Kepala Kampung Tanjung Perangat. Yang aneh! Kenapa Kepala DLHK Berau, Zulkifli mengatakan empat kampung sesungguhnya sudah menyetujui dokumen Amdal itu?

“Itulah kebobrokan SKPD kita. Saya jujur berani berbicara di sini, ada dasar. Kenapa mereka banyak rapat antara perusahaan dengan dinas tersebut? Tapi, tidak pernah melibatkan kepala kampung. Tiba-tiba langsung ada rapat, ada rapat lagi,” katanya, Jumat (20/01/2017) pagi.

BACA JUGA : 3 Kampung Tolak Dokumen Amdal Site Gurimbang

Bahkan, lanjut Madri, salah satu perwakilan DLHK juga sebenarnya mempertanyakan proses penyusunan Amdal perusahaan selama ini. Dimana, seharusnya didahului dengan pendekatan emosional dan sosialisasi terkait rencana itu kepada masyarakat di empat kampung secara baik dan benar.

“Dia terjebak, dikiranya pada saat itu ada konsultasi di kecamatan. Itu sosialisasi dikiranya sudah ada, maka sudah aman 4 kampung ini. Ternyata, kan tidak,” lanjutnya.

Untuk itu, Madri mempertanyakan keabsahan pernyataan Kepala DLHK Berau tersebut. Sementara, tiga dari empat kepala kampung seputar Site Gurimbang tidak hadir dalam rapat, dan tidak pernah juga memberikan mandat kepada perangkat kampung untuk memberikan statement yang bisa menjadi keputusan.

Adanya masyarakat kampung yang hadir, tambah Madri, juga tidak bisa mengesahkan rapat itu. Pasalnya, sesuai dengan kerangka acuan Amdal, jika salah satu perangkat kampung tidak menyetujui, maka itu cacat hukum dan tidak boleh dilanjutkan prosesnya.

“Itu perlu diketahui,” tambahnya.

Dengan begitu, ditegaskannya lagi, pernyataan Kepala DLHK Berau secara jelas merupakan pembohongan publik. Sebab, Zulkifli dengan berani mengatakan empat kampung menyetujui Amdal itu. Padahal, Madri juga telah mengirimkan tembusan kepada Zulkifli selaku Kepala DLHK Berau, terkait surat penolakan masyarakat dan aparatur pemerintah akan rencana penambangan tersebut, yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan Bupati Berau Muharram.

“Oke, kalau dinyatakan itu Amdal. Tapi, kami dengan tegas (mengatakan), tidak ada kegiatan apapun di kampung kami selama aspirasi masyarakat tidak diakomodir,” tegasnya.

Namun demikian, Madri tetap menyesalkan apa yang telah dikatakan maupun dilakukan Kepala DLHK Berau. Sebagai perwakilan pemerintah daerah dan sesuai tugas pokok dan fungsinya, DLHK Berau seharusnya membuat suatu kajian atau evaluasi secara langsung terhadap penyusunan dokumen Amdal pada keempat kampung tersebut. Sehingga, adanya perbandingan data yang dimiliki konsultan pemprakarsa dokumen Amdal dengan DLHK Berau sendiri.

“Tanpa itu, mengapa (Kepala DLHK Berau, Zulkifli-red) sebagai Ketua Komisi Penilaian Amdal langsung tiba-tiba mengadakan rapat. Seharusnya, mari kita duduk bersama berdasarkan evaluasi dan kajian daripada DLHK. Ini sesuai dengan tupoksinya, yang diperbantukan oleh BLH provinsi,” bebernya.

Terkait statement Zulkifli yang mengatakan finalisasi dari izin lingkungan itu berada di meja Bupati, dan jika tetap disetujui? Ditanya begitu, Madri menyampaikan, pihaknya akan menuntut keadilan hingga ke Presiden Jokowi, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan lainnya.

Ia akan mengirimkan surat penolakan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Bahkan, dirinya bersama dua kepala kampung yang turut menolak rencana itu serta seluruh aparatur pemerintahan Kampung Gurimbang, berencana akan melangsungkan demo di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

“Biar kinerja di SKPD lintas sektor kita yang ada di Kabupaten, itu betul-betul bekerja memihak kepada masyarakat, bukan kepada para pelaku penambangan yang lain,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia