3 Kampung Tolak Dokumen Amdal Site Gurimbang

 

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, telah menggelar Rapat Tim Komisi Penilaian Analisa Dampak (Amdal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) pada rencana kegiatan pertambangan batubara dan fasilitas penunjang Site Gurimbang oleh perusahaan tambang batubara terbesar di Kabupaten Berau, Rabu (18/01/2017) kemarin.

Namun, dari empat kampung yang berada di seputaran Site Gurimbang, hanya Jaliman selaku Kepala Kampung Sei Bebanir Bangun yang hadir dalam pembahasan penilaian Amdal lahan tambang batubara seluas 14 ribu hektar tersebut.

Menanggapi ketidakhadiran itu, Kepala Kampung Gurimbang, Madri Pani bersama 2 kepala kampung lain, yakni Kepala Kampung Sukan Tengah, Fitriansyah dan Kepala Kampung Tanjung Perangat, Saepudin, mengungkapkan alasan ketidakhadirannya.

Ia menjelaskan, alasan ketidakhadiran ketiga kepala kampung itu, tidak lepas dari konsultasi publik penyusunan dokumen Amdal Site Gurimbang pada tanggal 6 Januari 2016 lalu di Hotel Cantika Swara. Dalam forum itu, Madri menilai seakan-akan ada upaya penggiringan opini yang dilakukan pihak perusahaan, sehingga tidak memperhatikan esensi dari aspirasi yang murni berasal dari masyarakat tersebut.

Atas dasar itu, lanjut Madri, ia bersama dua kepala kampung saat itu juga segera melakukan aksi Walk Out (WO) meninggalkan konsultasi publik itu, dan menilai forum tersebut cacat hukum. Selang 1 tahun konsultasi publik itu, perusahaan pun tidak berusaha melakukan pendekatan emosional kepada masyarakat guna menarik hati masyarakat dan aparatur pemerintah kampung. Sehingga, masyarakat pun merasa ditipu dan digiring dengan kekuatan perusahaan yang ada sekarang ini.

“Yang jelas dari konsultasi publik sampai sekarang pun kami menolak. Jadi, selama 1 tahun itukan, sebenarnya di dalam aturan itu ada jeda beberapa hari atau 75 hari setelah adanya penolakan dari kepala kampung itu, seharusnya mereka turun langsung ke lapangan,” tegasnya saat berkunjung ke redaksi beraunews.com, Kamis (19/01/2017) siang.

BACA JUGA : Pemkab Gelar Rapat Tim Amdal dan RKL-RPL Site Gurimbang

Kenapa ia menyebutkan konsultasi publik itu cacat hukum? Ditanya begitu, Madri mengatakan, sebab jika sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27/2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen) Nomor 17/2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, maka proses penyusunan dokumen Amdal harus didahului dengan adanya perlingkupan atau pendekatan secara emosional terhadap masyarakat dengan bertatap muka langsung.

“Tanpa ada sosialisasi dan tanpa ada pendekatan secara langsung maka boleh dikatakan kerangka acuan Amdal itu dinyatakan cacat hukum,” katanya.

Madri pun menduga jika penyusunan dokumen Amdal yang diajukan perusahaan merupakan hasil interview atau kajian dari instansi terkait Pemprov Kaltim, yang dilakukan hanya terhadap satu tokoh masyarakat. Apakah itu sudah bisa mewakili seluruh masyarakat keempat kampung? Tentu tidak. Selain itu, ia juga mempertanyakan independensi konsultan penyusun dokumen Amdal itu. Apakah bisa dijamin?

“Untuk itu, saya berharap kepada Bupati Muharram dan Wakil Bupati Agus Tantomo untuk mengevaluasi seluruh SKPD lintas sektor yang menangani proses Amdal ini, agar bekerja dengan sepenuh hati demi kemajuan Berau. Jangan sampai kita ditinggal oleh pengusaha-pengusaha, kampung atau daerah kita akan menderita dan mendapatkan dampaknya begitu saja,” bebernya.

Terkait keputusan akhir dari dokumen Amdal itu dapat disetujui atau tidak berada di tangan kepala daerah. Untuk itu juga, Madri meminta Muharram selaku Bupati Berau dan juga orang tua dari seluruh masyarakat Berau, harus dapat berpikir secara jernih dalam meletakkan duduk perkara investasi tersebut.

“Apabila Amdal ini betul-betul bisa berjalan. Apakah pemerintah daerah dan DLHK Berau, secara hukum akan menerima aksi kami di kampung karena selama ini, kami dengan tegas menolak. Apabila ada terjadi kegiatan di kampung kami, itu akan kami usir,” ungkapnya.

Bagi Kampung Gurimbang sendiri, tambah Madri, masyarakat telah siap jika tidak lagi mendapatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan akibat adanya penolakan ini. Terlebih, dirinya sangat menyayangkan bahwa telah terjadi kegiatan transaksional di areal Kampung Gurimbang, yang tidak mengakomidir kepentingan masyarakat.

“Padahal, saya sudah ketemu dengan pimpinan perusahaan PT BC Pak Awid di Jakarta, saya hanya minta satu. Tolong draf perjanjian masyarakat kampung direvisi, mana yang bertentangan dengan hukum, silahkan dicoret. Ternyata setelah direvisi, tidak ada satupun permohonan aspirasi masyarakat yang diakomidir ataupun dibuat suatu perjanjian terhadap Kampung Gurimbang. Ini sangat disesalkan,” tambahnya.

Kalaupun seandainya izin lingkungan itu terbit, diyakini Madri, produk itu tetap cacat hukum. Sehingga, pihaknya akan mencari kebenaran di luar Kabupaten Berau maupun di luar Kalimantan Timur. Pihaknya akan meminta penegakan hukum di Ibukota Indonesia, DKI Jakarta. Meskipun, diketahui perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turut hadir dalam rapat tim komisi penilaian Amdal Site Gurimbang tersebut.

“Inikan ternyata jelas-jelas penggiringan. Dokumen itu sudah kami suruh periksa di pusat. Apakah ini benar atau tidak? Di dalam regulasi dan menyatakan bahwa apabila ada perangkat kampung yang menolak, apalagi kepala kampung menolak maka itu tidak bisa dilanjutkan proses Amdalnya,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia