Selain Masyarakat, Perusahaan Juga Harapkan Masukan Kepala Daerah

 

TANJUNG REDEB – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau telah mengadakan Rapat Tim Komisi Penilaian Amdal dan Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara dan Fasilitas Penunjang Site Gurimbang, Kecamatan Sambaliung oleh perusahaan tambang batubara terbesar di Kabupaten Berau, Rabu (18/1/2017) pagi. Acara yang berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Berau itu, dipimpin langsung oleh Kepala DLHK Berau selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Berau, Zulkifli.

Kepala Kampung Sei Bebanir Bangun, Jaliman mengungkapkan, kajian pengelolaan lingkungan pada kegiatan pertambangan batubara Site Gurimbang, perlu dilakukan secara mendalam dan baik. Selain itu, tenaga kerja pada pertambangan tersebut diprioritaskan berasal dari kampung seputar tambang, utamanya bagi masyarakat Kampung Sei Bebanir Bangun.

“Dan yang paling penting adalah, adanya Sei Bangun. Dimana, masyarakat Bebanir Bangun memanfaatkan aliran sungai tersebut, sehingga pengelolaan limbah harus dilakukan dengan baik supaya tidak ada pencemaran, yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat kampung itu,” ungkapnya dalam rapat.

BACA JUGA : Pemkab Gelar Rapat Tim Amdal dan RKL-RPL Site Gurimbang

Kepala Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Sei Bebanir Bangun, Asru menambahkan, tapal batas antar kampung, khususnya empat kampung yang berada di seputaran tambang yakni, Kampung Gurimbang, Sukan Tengah, Tanjung Perangat dan Kampung Sei Bebanir Bangun, harus diperjelas sehingga pembebasan lahan kedepannya tidak menemui kendala maupun sengketa.

“Harus ada perjanjian hitam di atas putih tentang program CSR (Corporate Social Responsibility), dan lowongan kerja harus diprioritaskan bagi masyarakat kampung. Dan aktivitas tambang jangan sampai mengganggu sumber ekonomi warga Kampung Bebanir Bangun, yang mayoritasnya di bidang peternakan ayam dan perkebunan,” sarannya.

Menanggapi hal itu, Kepala DLHK Berau, Zulkifli menilai, masyarakat secara umum mendukung rencana pertambangan itu, khususnya masyarakat empat kampung yang berada di seputar Site Gurimbang tersebut. Namun, memang ada beberapa persoalan yang menjadi perhatian dan prioritas masyarakat agar dapat diselesaikan perusahaan.

Khususnya, masalah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR), tenaga kerja lokal, pembangunan infrastruktur kampung, serta masalah kegiatan peledakan yang masih perlu dikaji dan dibenahi, sehingga tidak sampai berdampak pada pola kehidupan masyarakat seputar site maupun lingkungan yang ada.

“Itu saja, sebenarnya aspirasi masyarakat 4 kampung itu, salah satunya adalah masalah CSR. Jadi rata-rata masalah itu yang minta diperhatikan. Jangan sampai warga hanya jadi penonton untuk tenaga kerja. Itu hal klasik. Artinya, ya memperhatikan pembangunan di kampung juga,” ujarnya saat ditemui beraunews.com usai rapat tersebut.

 

Selanjutnya, hal itu juga menjadi komitmen pemerintah daerah sehingga harus menjadi prioritas perusahaan, dalam mencari segala solusi terbaik bagi masyarakat dan perusahaan serta pemerintah daerah. Namun, terkait masalah CSR, tegas Zulkifli, itu telah menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan pemrakarsa Forum CSR. Dimana, pengelolaan dana CSR diatur bentuk output kepada masyarakat yakni, berupa program, bukan uang tunai.

Bagi pemerintah daerah, jelas Zulkifli, perusahaan yang masih mau berinvestasi di Bumi Batiwakkal, menjadi mitra kerja utama pemerintah daerah, khususnya dalam kondisi defisit anggaran seperti saat ini. Sehingga, pemerintah daerah selalu akan mendukung segala bentuk investasi itu, namun disertai catatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Silahkan saja kampung mengusulkan apa-apa yang menjadi program kampung. Komitmen PT Berau Coal, dia akan mengakomodir semua aspirasi masyarakat sepanjang sesuai ketentuan. Itu saja, tidak ada masalah,” jelasnya.

Sesuai hasil rapat, lanjut Zulkifli, DLHK Berau akan segera mengeluarkan rekomendasi terkait izin lingkungan yang diajukan perusahaan, dan menyerahkan kepada Bupati Berau, Muharram. Dimana, pengesahan izin itu menjadi keputusan dan hak prerogatif kepala daerah untuk menyetujui atau menolak izin lingkungan tersebut.

“Ini pemaparan publik, ya kita buatkan dan lanjutkan rekomendasi izin lingkungannya untuk disahkan Bupati, karena izin lingkungan kan hak Bupati. Selesai disahkan, operasional di lapangan sudah bisa segera dilakukan,” bebernya.

Sementara itu, Arif Hadianto selaku Public Relations Manager PT Berau Coal, membenarkan jika finalisasi izin itu berada di tangan kepala daerah. Rapat Amdal dan RKL-RPL merupakan rapat finalisasi untuk menyetujui dokumen izin yang diajukan pemohon. Apakah bisa disetujui atau mendapat masukan dari seluruh stakeholder.

Stakeholder-nya itu siapa saja? Dari semua dinas terkait, terutama dari Badan Lingkungan Hidup (DLHK Berau-red). Kemudian, kehutanan, dinas-dinas yang lain dan terutama dari masyarakat seputaran tambang,” imbuhnya.

Dokumen Amdal dan RKL-RPL ini, jelas Arif juga, nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan apakah proses pertambangan yang diajukan pemohon bisa disetujui atau perlu direvisi. Untuk itu, ia juga sangat mengharapkan dalam rapat itu, perusahaan bisa mendapatkan banyak masukan atau apa-apa saja yang harus menjadi prioritas perusahaan kepada masyarakat, maupun pemerintah daerah untuk dikerjakan. Masukan tersebut bisa disampaikan secara lisan maupun tertulis.

“Dan saya berharap juga kegiatan ini dapat disetujui oleh masyarakat sehingga kita dapat beroperasi dan bisa memberikan manfaat yang besar, baik bagi Kabupaten Berau maupun bagi masyarakat yang berada di seputaran tambang rencana Site Gurimbang,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia