Pemkab Gelar Rapat Tim Amdal dan RKL-RPL Site Gurimbang

 

 

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau menggelar kegiatan Rapat Tim Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL), Rabu (18/01/2017) pagi.

Rapat tersebut digelar dalam rangka membahas penilaian Amdal yang akan dipakai sebagai kerangka acuan rencana kegiatan pertambangan batubara dan fasilitas penunjang Site Gurimbang oleh perusahaan tambang batubara terbesar di Kabupaten Berau.

Rapat yang digelar di salah satu hotel di Kabupaten Berau itu, diikuti beberapa anggota tim teknis dan Komisi Penilai Amdal yang terdiri dari para pakar akademisi,  dan perwakilan dinas terkait di lingkup Pemkab Berau.

Selain itu, juga dihadiri perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Reza, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim diwakili Kasi Teknis dan Pembinaan pada Bidang Pertambangan Umum, Azwar Busra, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kaltim diwakili Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, Priyo Harsono, serta Koordinator Divisi Pelaporan, Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang (KPRPT) Kaltim, Ibrahim.

Azwar Busra mengungkapkan, keberadaan pertambangan batubara Site Gurimbang harus memberikan manfaat dan nilai positif bagi masyarakat yang berada disekitar site tersebut. Begitu juga pengelolaan lingkungan, harus dilakukan dengan baik, terutamanya kegiatan peledakan (blasting) yang dilakukan perusahaan saat  menambang batubara.

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi (KEPMEN) 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, diakui Azwar, kegiatan blasting memang diperbolehkan dalam kegiatan pertambangan. Pasalnya, jika kegiatan ini tidak dilakukan, maka sumber daya batubara tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Hal ini juga berdampak pada kurangnya pendapatan negara. Yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah, sosialisasi yang baik kepada masyarakat serta pengelolaan lingkungan juga perlu diperhatikan dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DLHK Berau, Zulkifli mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tidak ada mengirimkan perwakilannya ke Bumi Batiwakkal, tetapi mengirimkan data yang diperlukan DLHK Berau. Selanjutnya, Kementerian LHK secara tertulis pada prinsipnya mendukung penuh rencana kegiatan pertambangan batubara dan fasilitas penunjang Site Gurimbang tersebut.

“Yang hadir cuma Kepala Kampung Sei Bebanir Bangun (Jaliman-red), yang lainnya tidak hadir. Kalau Gurimbang, ada yang mewakili masyarakatnya. Tanjung Perangat dan Sukan juga, tertulis semua ada. Yang jelas masyarakat atau warganya, ada hadir beberapa itu,” kata Zulkifli saat ditemui beraunews.com usai rapat, Rabu (18/01/2017) sore.

Kegiatan yang berlangsung sekitar 5 jam tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan penyusunan dokumen Amdal, yang akan digunakan untuk kegiatan pertambangan batubara dan fasilitas penunjang di Site Gurimbang, Kecamatan Sambaliung oleh PT Berau Coal.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia