Terlambat, Konsultan Proyek Kajian Sungai Segah Kena Denda 43 Juta

 

TANJUNG REDEB – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Berau yang kini berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, akhirnya dapat menerima kesimpulan konsultan PT Parama Mulabhakti (PM), terkait kapasitas daya tampung dan daya dukung Sungai Segah.

PT PM merupakan pemenang tender proyek kajian kapasitas daya tampung dan daya dukung Sungai Segah, dengan pagu anggaran Rp650 juta, yang dilelang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Secara Elektronik Kabupaten Berau sejak 4 April 2016 lalu.

Kepala DLHK Berau, Zulkifli mengungkapkan, proyek kajian yang dilakukan PT PM telah selesai. Namun, keterangan lengkap terkait kontrak dan hasil kajian proyek itu bisa ditanyakan langsung kepada Iswahyudi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, yang juga Kabid Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan (PPL) DLHK sebelumnya.

Ditemui di ruang kerjanya, Iswahyudi yang kini dipercaya sebagai Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Berau menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan kontrak kerja dengan PT PM, selaku pemenang tender dengan pagu anggaran Rp650 juta, Kamis (22/12/2016) lalu.

Sesuai kontrak kerja awal, PT PM seharusnya menyelesaikan proyek tersebut pada tanggal 10 Oktober 2016 lalu. Namun, akibat kurang memuaskannya hasil penelitian mereka pada beberapa persentasi sebelumnya, maka pihak DLKH Berau meminta adanya perbaikan yang mengikuti masukan dari beberapa stakeholder terkait di Kabupaten Berau.

“Kami kemarin sudah selesai, itu baru selesai tanggal 22 Desember 2016. Sehingga, mereka (PT PM-red) dikenakan keterlambatan lebih dari 70 hari,” jelasnya, Kamis (05/01/2017) sore.

Akibat keterlambatan itu, lanjut Iswahyudi, PT PM pun dikenakan keterlambatan, seperseribu dari nilai kontrak dikalikan jumlah hari keterlambatan penyelesaian proyek tersebut.

“Jadi lumayan dendanya, sekitar Rp43 jutaan dan itu sudah kita bayar karena sesuai juga dengan temuan dari pemeriksaan awal BPK Provinsi kemarin,” lanjutnya.

Sebelumnya, tambah Iswahyudi, pihaknya telah memberikan pilihan kepada PT PM, terkait penyelesaian pengerjaan proyek yang telah memasuki masa denda keterlambatan. Apakah PT PM ingin putus kontrak atau melanjutkan penyelesaian proyek kajian itu dengan dikenakan denda keterlambatan.

“Itu juga kemarin kita ajukan kepada penyedia, artinya konsekuensinya apa. Kami punya dua pendapat, apakah lanjutkan dengan konsekuensi bayar denda atau saya putus kontrak dengan konsekuensi anda di blacklist?,” tambahnya.

Pihak PT PM, jelas Iswahyudi, pun memilih untuk tetap melanjutkan proyek kajian kapasitas daya tampung dan daya dukung Sungai Segah itu, dengan batas waktu hingga akhir tahun anggaran 2016 lalu yakni per tanggal 31 Desember 2016. Hal itu pun telah sesuai dengan aturan tentang pelaksanaan dan denda keterlambatan penyelesaian proyek yang berlaku saat ini yakni Pasal 120 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70/2012 tentang sanksi keterlambatan.

“Kalau adendum kan dia enak, dia tidak kena denda. Dia minta perpanjangan waktu, kita tidak kasih perpanjangan waktu dalam konteks tanpa denda. Tetapi, perpanjangan dalam konteks denda boleh menyelesaikan dengan koreksi keterlambatan,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia