Soal TPA Talisayan, DKP Sebut Meski Telah Dibebaskan, Lahan Tak Bisa Langsung Difungsikan

 

TALISAYAN – Keluhan Kepala Kampung Talisayan Yamsir, yang mempertanyakan tindak lanjut dari pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seluas 4 hektar yang dilakukan Pemkab setahun lalu, namun belum kunjung mendapat kepastian kapan lahan tersebut akan difungsikan.

Pernyataan Kepala Kampung Talisayan tersebut mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertanaman (DKP) Berau, Ahmad Ismail. Dirinya membenarkan bahwa lahan yang akan dipergunakan untuk TPA tersebut dibebaskan.

Hanya saja lanjut dia, meskipun lahan tersebut telah dibebaskan bukan berarti dengan cepat dapat difungsikan. Sebab kata dia lagi, setelah lahan dibebaskan, masih perlu pengadaan infrastruktur, dan sarana prasarana penunjang lainnya.

“Tidak begitu dibebaskan langsung difungsikan. Harus ada akses jalan untuk menuju lokasi pembuangan, sarana prasarana baik itu bangunan, maupun pos penjaganya,” ungkapnya saat dikonfirmasi beraunews.com melalui telepon, Kamis (22/12/2016).

BACA JUGA : Kepala Kampung Sebut Talisayan Seperti Anak Tiri

Disamping itu ia menjelaskan, sistem TPA nantinya juga harus mengikuti acuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sebab, sejak disahkannya UU tersebut, tidak ada lagi TPA yang menggunakan teknik Open Dumping (OD). Namun telah mengunakan sistem Sanitary Landfill (SL). Lantaran, dengan menggunakan sistem SL, masyarakat tidak bakal mengeluh. Bahkan, masyarakat akan diuntungkan dengan pemanfaatan Gas Methan yang dihasilkan dari tumpukan sampah.

“Yang bikin bau itu jika menggunakan sistem OD. Karena, gas methan yang ditimbulkan sampah akan menimbulkan bau tak sedap,” bebernya.

Kendati demikian, pihaknya telah mengajukan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk segera memfungsikan lahan tersebut. Dikatakannya, tupoksi DKP Berau hanya hanya sekedar melakukan pengajuan. Terkait hal itu terealisasi atau tidaknya, adalah kewenangan dari pemerintah yang lebih tinggi.

“Sudah kita usulkan ke Bappeda, Ya saya harap pemerintah kampung terkait harus bersabar dulu. Permasalahan ini tidak bisa instan, membutuhkan proses dan tahapan,” tandasnya.(Hendra Irawan)