Kecewa Sistem Pertambangan, Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam Buat Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi

SAMARINDA – Banyaknya permasalahan tambang di tanah air khususnya di Kaltim menjadi sorotan serius para pegiat lingkungan. Bahkan, Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam Kaltim membuat surat terbuka lantaran kecewa dengan sistem pertambangan yang selama ini telah berjalan. Disamping itu, Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam Kaltim juga banyak mendapati sistem pertambangan yang melenceng dan terindikasi melakukan pelanggaran pidana.

Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo tersebut, ada banyak bukti-bukti pelanggaran yang disampaikan Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam Kaltim. Untuk itu, mereka meminta kepada orang nomor satu di Republik Indonesia tersebut, segera membentuk satuan tugas guna memberantas kejahatan pertambangan dan melakukan reformasi tata kelola pertambangan di Indonesia. Jangan sampai, sektor pertambangan menjadi ladang korupsi dari pejabat tertentu, seperti penetapan Nur Alam Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi.

Untuk diketahui, Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam Kaltim terdiri dari JATAM Kaltim, WALHI Kaltim, Pokja 30, Yayasan Bumi, Prakarsa Borneo, STABIL, SAMPAN, Swandiri Institute, WALHI Kalbar, WALHI Kalteng, JARI Kalteng, WALHI Kalsel, JATAM Sulteng, YTM, WALHI Sultra, PWYP Indonesia.

Dikonfirmasi terkait surat terbuka tersebut, Pradarma Rupang, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim mengatakan, surat terbuka tersebut telah diserahkan Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam Kaltim kepada Presiden Joko Widodo melalui Kantor Staf Presiden (KSP) pada tanggal 27 November 2016 lalu.

“Dokumen ini sudah kami serahkan ke Staf Presiden,” tuturnya kepada beraunews.com, Sabtu (10/12/2016).

Berikut isi surat terbuka Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam Kaltim yang ditujukan ke Presiden RI Joko Widodo :

Kepada Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sektor pertambangan di Indonesia sarat dengan potensi korupsi. Penetapan Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara, sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi terkait persetujuan izin usaha pertambangan diwilayahnya pada periode 2009-2014, hanyalah satu bukti nyata. Kami yakin masih banyak Nur Alam lain di luar sana yang perlu ditindak segera. Untuk itu, izinkan kami memaparkan buktinya satu per satu.

Upaya perbaikan tata kelola perizinan tambang memang sudah diupayakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yakni melalui status Clean and Clear (CnC). Namun kami tegaskan Pak Presiden, upaya ini hanya sebatas penataan ADMINISTRATIF. Tahukah bapak, bahwa izin pertambangan CnC pun tidak luput dari permasalahan lingkungan, bahkan tragedi kemanusiaan.

Dari hasil investigasi kami, empat dari 14 IUP CnC di Sulawesi Tengah tidak menempatkan jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi ini WAJIB disetorkan oleh pemegang izin yang nantinya digunakan untuk melakukan rehabilitasi lingkungan. Indikasi penyelewengan pemberian izin jelas terlihat. Begitu juga dengan kerusakan lingkungan yang tak terelakkan. Namun, pemerintah agaknya abai akan hal ini. Bahkan, pada Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Minerba KPK yang diinisiasi oleh KPK bersama Kementerian/Lembaga terkait, hanya berfokus pada penataan izin CnC yang JELAS penuh celah.

Namun kami tahu bahwa pemerintah tidak diam. Ditjen Planologi, Kementerian Kehutanan sudah merilis data indikasi tumpang tindih kegiatan pertambangan dengan kawasan hutan pada tahun 2014. Data tersebut mengindikasikan bahwa 67% luasan area pertambangan di Indonesia berada di kawasan hutan, yakni 26 dari 39 juta hektar. 6,3 juta hektar diantaranya ada di hutan lindung dan konservasi.

Padahal dengan jelas UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan hanya mengizinkan kegiatan pertambangan di hutan produksi serta hutan lindung untuk pertambangan tertutup. Sementara pelaksanaan kegiatan pertambangan di hutan konservasi sepenuhnya dilarang.

Di sisi lain, kegiatan pertambangan di hutan produksi juga bukan tanpa problema. 90% area pertambangan di Indonesia yang berada di hutan produksi tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). UU Kehutanan dengan tegas menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan tidak boleh dilakukan sebelum perusahaan memiliki IPPKH. Pertanyannya, bagaimana izin-izin tersebut bisa diterbitkan? Bukankah ini termasuk PELANGGARAN PIDANA?

Kami berterima kasih atas kesediaan Ditjen Planologi dalam membongkar data yang sebenarnya menunjukkan tidak cakapnya kinerja pemerintah. Namun, apakah permasalahan tersebut selesai hanya dengan merilis data? Jelas Tidak. UU Kehutanan dengan jelas telah mengatur sanksi atas pelanggaran pidana di atas. Bukankah tugas pemerintah selanjutnya adalah memproses pelanggaran tersebut sesuai dengan aturan yang ada? Kami percaya bahwa pemerintah jelas lebih tahu bagaimana penyelesaian hukumnya.

Namun, kekhawatiran kami adalah apakah aturan ini dijalankan. Karena sejarah menunjukkan, hukum di Indonesia hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Dan agaknya, ungkapan tersebut cukup menggambarkan situasi terkini. Pasalnya, meski permasalahan sudah teridentifikasi dua tahun lalu, tidak terlihat upaya konkrit nan progresif dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Atau memang permasalahan ini tidak cukup penting untuk mendapatkan atensi pemerintah?

Pak Joko Widodo tentu tahu pemberitaan media belakangan ini tentang kematian dua anak di lubang tambang di Samarinda, Kalimantan Timur. Perisitiwa ini tidak hanya menggenapi jumlah korban lubang tambang di Kalimantan Timur menjadi 26 anak. Namun, menandai tragedi kemanusiaan. yang ironisnya diabaikan oleh negara. Bagaimana tidak, dalam dua tahun terakhir jumlah korban lubang tambang di Kalimantan Timur tidak menurun justru meningkat dua kali lipat.

Dimanakah kehadiran negara dalam situasi ini? Kunjungan dari sejumlah instansi telah dilakukan, puluhan rekomendasi telah diberikan. Namun bukan itu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak Presiden. Hanya dengan menutup lubang tambang, tragedi kemanusiaan ini bisa diakhiri.

Pak Joko Widodo, Presiden Indonesia yang dicintai rakyat Indonesia, memang temuan kami akan bobroknya sektor pertambangan di Indonesia hanya sebatas indikasi pelanggaran pidana, kerusakan lingkungan dan tragedi kemanusiaan. Namun jika Pak Presiden memiliki nalar yang sama dengan kami, masyarakat sipil, tidakkah temuan di atas cukup memberikan urgensi bagi pengusutan kejahatan pertambangan.

Untuk itu, kami meminta agar Pak Joko Widodo segera membentuk satuan tugas untuk memberantas kejahatan pertambangan dan melakukan reformasi tata kelola pertambangan di Indonesia. Kami percaya ini bukanlah perkara yang sulit bagi Pak Presiden, karena yang dibutuhkan hanyalah kemauan dan ketegasan Pak Presiden.(Hendra Irawan)