PT SKT Group Jamin Amdal Belum Selesai

 

BIDUK-BIDUK – Tudingan jika PT Semen Kalimantan Timur (SKT) Group telah memiliki Amdal, dan hanya tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat, langsung ditanggapi Penanggungjawab Teknis PT SKT, Taufik Hidayat.

Menurutnya, informasi yang beredar tersebut tidaklah benar. Ia menganggap, isu tersebut hanya untuk memperkeruh suasana, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kontra dengan rencana kegiatan industri semen di Teluk Sumbang Kecamatan Biduk-Biduk.

Dikatakannya, dilakukannya konsultasi publik beberapa waktu lalu, merupakan tahap awal penyusunan Amdal yang harus dilaksanakan oleh semua perusahaan. Berbagai informasi yang diperoleh dari konsultasi publik, akan menjadi acuan untuk kerangka Amdal sebagai tahapan dari proses Amdal itu sendiri.

“Jadi PT SKT group selalu prosedural. Inysa Allah tidak ada aturan yang dilanggar, baik regulasi yang ada di pemerintah kabupaten, dan Pemprov Kaltim memang tidak ada yang dilanggar, makanya kita jalan terus. Jadi, kalau mau melarang, apa yang mau dilarang, karena memang tidak ada pelanggaran,” ungkapnya pada beraunews.com, Senin (31/10/2016).

BACA JUGA : PT SKT Group Dituding Sudah Selesaikan Amdal Pabrik Semen di Biduk-Biduk

Terlebih disampaikannya, Amdal tidak mungkin dilakukan tanpa melalui tahapan yang telah ditentukan. Sehingga, apa yang disampaikan oleh oknum masyarakat terkait Amdal sudah selesai saat dilakukan konsultasi publik, adalah sesuatu yang sangat keliru. Apalagi, industri semen yang akan dibuka di Teluk Sumbang merupakan investasi besar yang nilainya triliunan rupiah, dengan umur panjang.

“Saya jaminlah itu, tidak mungkin berani kita lakukan,” tegasnya.

Untuk itu pihaknya berharap kepada oknum-oknum tertentu, untuk berhenti menyebarkan informasi yang menyesatkan masyarakat. Disamping itu, pihaknya juga kembali menegaskan, dalam proses rencana kegiatan industri semen akan selalu sesuai prosedur yang berlaku.

“Kita tidak berani main-main, ini investasi besar dan kita selalu mengikuti aturan yang diterapkan pemerintah,” ujarnya.(Hendra Irawan)