PT SKT Group Dituding Sudah Selesaikan Amdal Pabrik Semen di Biduk-Biduk

 

BIDUK-BIDUK – Rencana kegiatan penambangan batu gamping atau industri semen di Kampung Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, terus menuai pro kontra. Pasalnya, tidak sedikit kalangan yang menilai tambang tersebut berdampak buruk bagi lingkungan, maupun masyarakat yang ada disana.

Namun, tak sedikit juga masyarakat yang mengasumsikan, jika dengan adanya industri semen, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan kampung yang berada di areal konsesi juga bakal mengalami peningkatan kesejahteraan. Baik itu dengan program CSR-nya, atau dengan peluang kerja yang diberikan perusahaan.

BACA JUGAGubernur : Pemprov Percepat Izin Pabrik Semen Bosowa di Biduk-Biduk

Seperti diketahui, ada sejumlah perusahaan pabrik semen yang ingin berinvestasi di wilayah Kecamatan Biduk-Biduk, seperti PT Semen Kalimantan Timur (SKT), PT Alam Bhana Lestari Resources (ABLR), dan PT Gawi Manuntung Resources (GMR), yang mana ketiga perusahaan tersebut tergabung dalam PT SKT Group. Sementara perusahaan lainnya, yakni PT Bosowa.

Namun, akhir-akhir ini muncul kabar yang cukup mengagetkan di kalangan warga Biduk-Biduk. Hal itu lantaran, Amdal PT SKT Group ditengarai sudah selesai, dan saat ini hanya tinggal menunggu izin pemerintah pusat. Hal itu diutarakan salah seorang sumber yang menolak disebutkan namanya.

BACA JUGA : Gubernur : Pabrik Semen Bukti Investor Terus Minati Kaltim

"Katanya ada aturan, bahwa dalam satu kecamatan itu cuma satu pabrik semen. Nah yang duluan itu kan Semen Kaltim, Amdalnya sudah ada, dan tinggal nunggu izin pusat. Makanya, ada kemungkinan PT Bosowa hanya ‘mengamankan’ lahan. Nanti, 20-30 tahun mendatang baru di tambang," ujar sumber tersebut kepada beraunews.com seraya mewanti-wanti kembali agar namanya tidak disebutkan.

Bahkan dikatakannya, saat dirinya berada di Kecamatan Biduk-Biduk saat lebaran lalu, ada salah seorang warga Kampung Biduk-Biduk yang jadi petunjuk jalan menuju lokasi tambang. Diduga, hal itu untuk kegiatan proses Amdal dengan melibatkan lembaga dari Yogjakarta.

 

"Jika ini benar, maka amanah Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan, khususnya soal mekanisme Amdal, telah dilanggar. Konsultasi publik yang dilakukan oleh pihak perusahaan, ada indikasi tanda tangan peserta yang hadir dimanfaatkan untuk persetujuan Amdal. Soalnya, ada warga labuan, Biduk-Biduk tukang senso kayu, dia pernah diliatkan rencana gambar (maket)," bebernya.

BACA JUGA : BLH Provinsi Tunjukkan Signal Pabik Semen di Biduk-Biduk Jalan Terus, BLH Berau Tunggu Amdal

Disamping itu, dirinya juga mengaku sedikit heran dengan diizinkannya investasi besar tersebut di Kecamatan Biduk-Biduk, yang notabene merupakan kawasan wisata. Padahal, beberapa bulan yang lalu, ada acara Kementrian Lingkungan Hidup yang juga dilakukan di Kecamatan Biduk-Biduk, terkait penyelamatan karst. Sementara dikatakannya, menurut istilah Rusmadi Sekretaris Pemprov Kaltim menyebut, bahwa ada karst hidup dan karst mati. Sehingga hal itu menimbulkan perdebatan panjang di Pansus RTRW Provinsi.

"Itu juga yang membuat Bupati Kutim marah, karst Sangkulirang-Mangkalihat termasuk karts hidup, padahal sudah ada izin semen disana," pungkasnya.(Hendra Irawan)