Pabrik Semen Ancam Sumber Mata Air Teluk Sumbang

 

BIDUK-BIDUK – Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1/2016 Tentang rencana tata ruang provinsi (RTRWP) Kalimantan timur, Kampung Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, merupakan kawasan rawan bencana. Artinya, sangat riskan jika daerah tersebut terdapat aktivitas pertambangan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Menapak Indonesia, Wastaman, Kamis (27/10/2016).

Penolakan yang terhadap investasi pabrik semen di Kampung yang terkenal dengan air terjun bidadari tersebut, dikatakannya bukan semata-mata untuk menjaga sektor pariwisata saja, namun juga untuk menyelamatkan alam Teluk Sumbang dari kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ekstraksi alam oleh perusahaan. Seperti salah satu ancaman paling serius yang akan dihadapi masyarakat setempat yakni terganggunya sumber mata air yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat untuk mendapatkan air bersih.
 
Pada tahun 2015 lalu, tepatnya tanggal 18 Maret, Pemerintah Kampung Teluk Sumbang pernah mengajukan penetapan zona perlindungan tangkapan air. Namun hingga saat ini pengajuan tersebut tidak pernah mendapat respon balik.

“Izin lokasi PT Alam Bhana Lestari Resources (PT ABLR) dan PT Gawi Manuntung tepat berada di daerah tangkapan air Teluk Sumbang yang pernah diajukan oleh pemerintah kampung untuk ditetapkan sebagai zona perlindungan di tahun lalu. Tapi sampai sekarang tidak ada feedback dari Pemkab terkait pengajuan tersebut, mungkin ini telah diskenariokan agar izin tersebut bisa masuk ke daerah Teluk Sumbang,” ungkapnya kepada beraunews.com.

Dalam peta RTRWP, berdasarkan analisis data spasial Menapak, ia juga menyatakan bahwa PT Semen Kalimantan dengan izin lokasi seluas kurang lebih 173 hektar tersebut masuk ke dalam kawasan lindung geologi.
 
Selain itu, menurut RTRWP pula, Teluk Sumbang tidak masuk dalam peta rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan. Sehingga berdasarkan beberapa hal tersebut, ia juga menilai ada banyak kejanggalan yang mengiringi terbitnya izin tersebut oleh Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak.

“Ini menjadi aneh. Sepertinya Gubernur Kaltim, lupa. Walaupun kawasan Teluk Sumbang sepenuhnya merupakan Area Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), seharusnya sebelum mengeluarkan izin lokasi harus melihat kesesuaian perencanaan atau peruntukan dengan merujuk RTRW. Jadi banyak ketidaksesuaian terkait ijin lokasi yang dikeluarkan Pak Gubernur dengan Perda RTRW kaltim sendiri," jelasnya.
 
Kemudian, ia juga memaparkan bahwa di dalam Peta RTRW, kawasan Biduk-Biduk termasuk Teluk Sumbang adalah kawasan yang memiliki niai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Hal itu di sebutkan dalam Pasal 55 Perda Nomor 1 Tentang tata ruang provinsi, yang mana pada poin 1 hingga 13, tidak disebutkan untuk ditambang atau di eksploitasi. Peruntukannya lebih kepada wisata, rehabilitasi, perlindungan baik satwa darat maupun biota laut serta resapan air.
 
“Sangat disayangkan jika pemberian izin oleh Gubernur Kaltim ini di kawasan karst, sebab karst merupakan tandon air yang menyediakan air bersih bagi warga yang bermukim di sekitarnya. Juga menurut beberapa penduduk teluk sumbang yaitu orang Basap yang telah lama mendiami kawasan Teluk Sumbang, beberapa kali berjumpa dengan orang utan. Jika izin benar-benar berjalan, maka akan mengganggu semua itu,” ujarnya.

Kampung Teluk Sumbang atau biasa disebut suku basap setempat sebagai Kampung Sempina yang artinya kampung yang indah dan sempurna. Teluk Sumbang memiliki hampir semua sumber daya alam seperti batu bara, gamping, mangrove, sungai, perbukitan, laut, pantai, pasir putih , pulau-pulau, penyu, orang utan, bahkan potensi kayu hitam pun ada di sana.

"Boleh dikata Teluk Sumbang adalah miniatur dari Berau sendiri, sangat di sayangkan kalau pengelolaannya dengan cara ekstraktif," tandasnya.(Marta)