Perusahaan Janji Penambangan Batu Gamping Di Biduk-Biduk Tak Ganggu Kawasan Lindung

 

BIDUK-BIDUK – Rabu (26/10/2016) pukul 09.00 Wita kemarin, dilaksanakan konsultasi publik yang dilakukan oleh PT Semen Kalimantan Timur (SKT), serta PT Alam Bhana Lestari Recources (ABLR), dan PT Gawi Manuntung Resources (GMR) di aula pendopo Kecamatan Biduk-Biduk. Kegiatan tersebut dilakukan, untuk mendengarkan saran, atau tanggapan masyarakat yang berada di Kecamatan Biduk-Biduk terkait rencana berdirinya pabrik semen.

Dalam kegiatan tersebut, hadir Komisaris PT SKT yang juga merupakan Komisaris PT ABLR, dan PT GMR, Nukmanto Kosadi, Penanggung Jawab Teknis PT SKT, Taufik Hidayat, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kaltim, Riza Indra Riadi, Kepala BLH Berau, Zulkifli, Camat Biduk-Biduk, Muzakkir. Disamping itu hadir juga, Kepala Kampung Teluk Sumbang serta aparatnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh pemuda, ulama, serta instansi terkait lainnya.

Untuk diketahui, berdasarkan rencana luas wilayah yang akan dilakukan penambangan batu gamping, kurang lebih sekitar 1.580 hektar. Dengan rincian, PT SKT seluas 173 hektar, PT ABLR seluas 1.007 hektar, dan PT GMR seluas 400 hektar. Lokasi tersebut sebagian besar berada di Kampung Teluk Sumbang Kecamatan Biduk-Biduk.

BACA JUGA : Jika Diterima, Perusahaan Komitmen Penuh Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Biduk-Biduk

Kepala BLH Kaltim, Riza Indra Riadi dalam sambutannya menyampaikan, konsultasi publik tersebut merupakan tahap awal yang menjadi kewenangan dari Komisi Penilai Amdal Provinsi Kaltim. Kegiatan itu juga merupakan bagian rencana pembangunan industri semen dari PT SKT beserta fasilitas penunjangnya.

Lokasi dari PT SKT ini telah memiliki persetujuan prinsip dari Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim. Selain itu, PT SKT juga telah mengantongi izin lokasi dari Bupati Berau tertanggal 22 Januari 2015 untuk keperluan pabrik semen seluas 173 hektar di Kampung Teluk Sumbang.  

Disamping itu, berdasarkan surat Kepala BLH Berau tanggal 25 Juli 2016, dari hasil klasifikasi dari luasan tersebut lebih kurang 170 hektar merupakan kawasan batu gamping yang tentunya harus dilakukan penyelidikan awal.

Berdasarkan penyeilidikan yang dibentuk oleh Pemprov Kaltim, lanjut dia, yang dimana juga melibatkan para ahli, dan tim teknis karst, diperoleh hasil umum bahwa karst tersebut tergolong karst muda. Dimana dalam proses klasifikasi belum berkembang secara intensif, sebagaimana tertuang pada surat rekomendasi Kepala BLH Berau.

“Perlu saya sampaikan Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Pasal 3 Ayat 1 PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan, dinyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal,” jelas Riza.

 

Sementara itu, Komisaris PT SKT, Nukmanto Kosadi, dalam sambutannya menyampaikan, salah satu potensi yang cukup bagus untuk membantu membangun Kaltim adalah dengan memanfaatkan sumber daya alamnya. Tentunya, dengan pengelolaan yang baik dan benar, sehingga tidak berdampak pada ekosistem di sekitarnya.

“Saya dapat informasi dari masyarakat dan tim saya, bahwa penambangan itu tidak akan mengganggu kawasan yang dilindungi. Saya sudah diyakinkan dengan tata ruang dengan Kabupaten Berau, atau Provinsi Kaltim bahwa itu aman, dan lanjutkan,” ungkapnya.

Saat ini dikatakannya, pihaknya sedang melaksanakan tahapan penyusunanan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Diakuinya, pihaknya perlu mengetahui lebih lanjut, apakah tambang batu gamping tersebut layak untuk diperjuangkan atau tidak.

“Kalau layak mohon doa restu untuk kita lanjutkan. Tapi kalau tidak, saya kira investor manapun tidak akan bisa. Kami memiliki prinsip, jika kegiatan ini memiliki banyak dampak negatif, berati kita lepas, tetapi jika sedikit akan kita carikan solusi terbaik,” bebernya.

BACA JUGA : Kepala Kampung : Jika Perusahaan Serius dan Komitmen, Kami Juga Serius Mendukung

Sementara itu, ada banyak tanggapan beragam dari masyarakat maupun LSM saat menghadiri konsultasi publik tersebut. Melihat hal itu, Camat Biduk-Biduk, Muzakkir menyampaikan, pihaknya akan mendukung masyarakat sepenuhnya apapun keputusan yang akan diambil.

“Tentu keputusan ini kita serahkan kepada masyarakat. Jika mendukung, kami pasti mendukung, tapi jika masyarakat menolak, kami juga akan menolaknya. Tapi jika kegiatan ini nantinya berjalan, harapan kami mengingat SDM warga disini masih rendah, hendaknya menjadi prioritas utama dari pihak perusahaan,” bebernya.

 

Hanya saja dalam acara tersebut, pihak Pemerintah Kampung Tanjung Mangkalihat dari Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutim, yang telah diundang tidak ada yang hadir guna menyampaikan tanggapan ataupun saran kepada pihak perusahaan. Tetapi, disampaikan Penanggung Jawab Teknis PT SKT, Taufik Hidayat, berdasarkan pesan singkat yang ia terima dari pemerintah kampung tersebut, mayoritas masyarakat Tanjung Mangkalihat setuju atas rencana pemangunan industri semen.

“Sekdesnya konfirmasi ke saya Selasa (25/10/2016) kemarin. Kalau pihaknya telah melaksanakan rapat kecil bersama aparatur Kampung Tanjung Mangkalihat beserta LPM, tokoh pemuda, tokoh agama terkait lokasi yang masuk ke Tanjung Mangkalihat itu dikatakannya tidak ada masalah. Hanya, mereka tidak bisa hadir kesini. Jadi tahapan berikutnya mereka minta dilibatkan lagi,” pungkasnya.(Hendra Irawan)