Lewati Batas Pelaksanaan, Penelitian Sungai Segah Belum Memuaskan

 

TANJUNG REDEB – Hingga kini, belum ada solusi untuk mengembalikan kondisi Sungai Segah yang diduga tercemar. Namun, langkah antisipasi tetap harus diambil, dengan harapan jika nanti kondisi sungai benar-benar normal, kejadian serupa tidak terulang kembali.

Mengingat, sungai yang mengelilingi Kabupaten Berau memang rawan pencemaran. Selain penampang sungai yang luas dan memanjang, berbagai aktivitas masyarakat, perusahaan tambang, perkebunan hingga perkayuan memanfaatkan alur sungai sebagai jalur transportasi dan aktivitas lainnya.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Berau, Zulkifli melalui Kabid Pengendalian Pencemaran, Iswahyudi mengungkapkan, tahun 2016 ini, pihaknya memang telah menganggarkan penelitian yang lebih komprehensif terkait daya tampung Sungai Segah. Penelitian yang dimaksud, yakni kajian kapasitas daya tampung dan daya dukung Sungai Segah di Kabupaten Berau dengan pagu anggaran senilai Rp650 juta.

Dengan waktu pelaksanaan selama 3 bulan, seharusnya penyelesaian proyek penelitian jatuh tempo per 9 Oktober 2016 lalu. Namun, dikatakan Iswahyudi, pihak pelaksana penelitian masih bisa melaksanakan hingga akhir bulan Desember mendatang. Atas keterlambatan itu, pihak pelaksana penelitian pun dikenakan denda seperseribu setiap hari keterlambatannya.

“Dari proyek yang dilakukan oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik-red), itu dimenangkan oleh PT Parama Mulabhakti, Bandung, dengan waktu pelaksanaan 3 bulan,” katanya saat ditemui beraunews.com, Senin (24/10/2016).

Dijelaskan Iswahyudi, penelitian itu bertujuan mengetahui apakah Sungai Segah masih mampu menampung beban pencemaran. Dan juga, apakah ternyata beban pencemaran yang terjadi telah melebihi batas ambang yang ditentukan, baik baku mutu akan parameter kandungan kimiawi maupun biologis.

“Kita sudah melakukan 2 kali persentasi, yaitu persentasi pendahuluan. Kemudian, minggu lalu kita lakukan persentasi antara. Selain dari bidang-bidang di BLH, juga dihadiri oleh instansi terkait, pakar dari pendidikan, yakni kita juga panggil dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Unmul, Asfie Maidie, dan ada TNC (The Nature Conservancy) dari pihak luar,” jelasnya.

 

Berdasarkan Perda Kaltim Nomor 2/2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Sungai Segah merupakan sungai dengan kategori kelas I.

“Dari hasil itu, masih banyak penulisan yang harus dikoreksi berkaitan dengan hasil dari penelitian. Jadi bagaimana menuangkan hasil-hasil pencermatan di lapangan, banyak yang masih belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,” tambahnya.

Salah satu koreksi yang dilakukan, diungkap Iswahyudi, yakni terkait penggunaan peta yang masih mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau sebelumnya. Padahal, tata ruang tersebut telah tidak sinkron dengan keadaan yang ada saat ini (eksisting atau diartikan benar keberadaannya di lokasi secara fisik).

“Itu yang perlu kita agak berikan masukan agar dilakukan perbaikan-perbaikan,” ungkapnya.

Jika berdasarkan hasil penelitian kondisi sungai sudah tak mampu lagi menanggung tingkat pencemaran, dikatakan Iswahyudi, pemerintah daerah akan membuat kebijakan, semua limbah harus dikelola dan tidak boleh dibuang ke sungai. Termasuk, limbah rumah tangga maupun limbah industri, semua harus dikelola dengan sistem komunal (terpusat).

“Berdasarkan identifikasi awalnya, di sekitar Sungai Segah ini ada beberapa kegiatan, seperti pertambangan batubara, kelapa sawit, pertambangan emas skala rakyat, pertanian, peternakan, pemukiman, hotel dan lainnya,” katanya lagi.

Terakhir, ditegaskan Iswahyudi, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Berau, melainkan terjadi juga di sejumlah daerah di Indonesia seperti di Sungai Santan, Kutai Timur, Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah, Sungai Bengawan Solo serta Pantai Ancol. Bahkan, baru-baru ini juga terjadi di Sungai Martapura, Banjarmasin.

"Pencemaran dimaksud tidak hanya pada satu sektor melainkan seluruh sektor. Jika ternyata sungai sudah tidak mampu menampung beban limbah, maka kami akan rekomendasikan tidak boleh lagi ada pembuangan apa pun langsung ke sungai," pungkasnya.

Seperti diketahui, fenomena yang terjadi sejak bulan September 2015 lalu, hingga kini masih terlihat. Meski BLH telah menunjuk seorang peneliti dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Mulawarman, namun hingga kini belum ada yang bisa memastikan, apakah fenomena tersebut terjadi secara alamiah atau disebabkan pencemaran sungai.(Andi Sawega)