Sawit dan Semen di Biduk-Biduk, Jatam dan Anggota DPRD Kaltim Serukan Perlawanan

 

SAMARINDA – Izin lokasi perkebunan sawit 17 ribu hektar yang diterbitkan Pemprov Kaltim melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) untuk PT Kebun Sawit Nusantara (KSN), terus mendapat sorotan dari berbagai pihak. Kali ini, datang dari Pegiat Pengkampanye Karst Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Kahar Al Bahri.

Dalam wawancaranya dengan beraunews.com, ia mengungkapkan, selain menerbitkan izin lokasi kelapa sawit untuk PT KSN, Pemprov terlebih dahulu sudah menerbitkan 5 izin industri pabrik semen, salah satunya untuk PT Semen Kalimantan Timur yang berlokasi di Kampung Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk.

Perlu diingat, kawasan tersebut merupakan satu hamparan karst dari Biduk-Biduk hingga Kutim. Dengan adanya pabrik semen, maka akan ada eksploitasi yang dilakukan untuk menambang batu gamping. Ia memprediksi, penambangan batu gamping akan berpengaruh hingga ke dasar laut. Bahkan, kemungkinan besar, juga berdampak hingga ke Pulau Derawan dan Sangalaki.

“Karst yang ada di kawasan Sangkulirang dan Mangkalihat itu yang merawat terumbu karang. Ketika eksploitasi alam dilakukan, dan hutannya dibabat, serta bongkahan-bongkahan batunya dijadikan semen, maka dalam hitungan tahun sedimentasi itu akan tinggi. Itu akan menghancurkan terumbu karang,” bebernya kepada beraunews.com, Selasa (19/10/2016) malam.

BACA JUGA : Soal Izin Sawit 17 Ribu Hektar Di Biduk-Biduk, Ini Kata Pemprov Kaltim

Meskipun diakuinya, potensi Kecamatan Biduk-biduk dan Kutim memang memiliki potensi industri semen yang luar biasa. Tetapi untuk apa pabrik semen dibangun di wilayah pariwisata, jika semen di Indonesia selalu surplus, dan tidak pernah kekurangan semen.

Apalagi diketahui, selama ini banyak wilayah yang memiliki industri semen, seperti Maros yang ada di Sulawesi Selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa, sebagian besar masyarakatnya menolak, karena banyak merusak lingkungan.

“Jangan sampai kehancuran ini di bawa ke Berau. Sekali lagi saya tegaskan, industri semen dan sawit itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, dan tidak dinikmati masyarakat yang sangat bergantung pada kawasan itu,” terangnya.

Menurutnya, Kecamatan Biduk-Biduk memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah di sektor laut dan pariwisata. Dengan adanya sumber daya itu, terbukti sejak dulu mampu menghidupi masyarakat. Bahkan, ekonomi masyarakat yang ada disana cukup stabil.

“Jadi walaupun tanpa perusahaan mereka masih bisa hidup. Jadi, seharusnya yang dilakukan Pemprov Kaltim adalah melindungi kawasan Biduk-Biduk sebagai destinasi objek wisata, bukan malah menerbitkan izin sawit dan semen,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dibanding mengembangkan industri semen dan kelapa sawit di kawasan Biduk-Biduk, jauh lebih bermanfaat jika Pemprov mengembangkan pariwisata. Untuk itu pihaknya meminta kepada pemerintah, untuk tidak mengganggu kawasan tersebut dengan mengeluarkan berbagai macam izin usaha industri.

“Biarlah kawasan itu tetap menjadi kebanggaan Berau, dan tetap menjadi tujuan wisata, dan kawasan itu benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Pemerintah tinggal melindungi saja, itu jauh lebih mulia dibandingkan menerbitkan izin industri,” terangnya.

BACA JUGA : Ketua DPRD : Sawit Ancam Objek Wisata Di Biduk-Biduk

Dikatakannya, saat Pemprov mulai merubah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di kawasan Biduk-Biduk, dengan memberikan izin kepada pabrik semen dan perkebunan sawit, maka pemerintah telah secara langsung menghancurkan kawasan tersebut.

Seperti kawasan Sangkulirang dan Mangkalihat, dikatakannya merupakan kawasan terakhir yang dimiliki sebagai wilayah yang masih sangat bagus. Apalagi selama ini, pemerintah juga sudah menghabiskan semua wilayah untuk industri kayu dan batubara.

“Nah, ketika kawasan karst itu akan diganggu, maka tidak ada pilihan lain, kita akan kehilangan semuanya. Karena ini adalah benteng terakhir pertahanan kita,” bebernya.

Ia juga menanggapi soal pemberian izin lokasi yang dilakukan Pemprov Kaltim. Meskipun hanya sebatas izin lokasi, dan itu telah sesuai dengan RTRW, namun hal itu amat disayangkannya. Karena dengan adanya izin tersebut, pemerintah ditudingnya telah memiliki niat yang salah.

“Kalau mereka bilang kawasan itu penting untuk wisata, kawasan itu penting untuk ekonomi masyarakat, maka cukup lindungi saja. Caranya tidak menerbitkan izin apapun, dan kepada perusahaan manapun,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu tidak habis pikir dengan BPPMD Kaltim yang mengeluarkan izin lokasi perkebunan sawit tersebut. Padahal pihaknya telah menyampaikan jika lokasi itu merupakan wilayah karst yang harus dilindungi.

"Keterlaluan juga ini badan perizinan terpadu pemprov, sudah kita bilang wilayah karst itu harus dilindungi kenapa dikeluarkan izin di wilayah itu. Ini harus dilawan," pungkasnya melalui media sosial facebook.(Hendra Irawan)