Dampak Lima Tahun Program Mitigasi Perubahan Iklim di Berau

 

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau melaksanakan rapat evaluasi dampak perubahan iklim terhadap pembangunan daerah, yakni Program Karbon Hutan Berau (PKHB) yang telah berjalan selama lima tahun (2010-2015). PKHB merupakan model pembangunan berbasis pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang rendah emisi.

Rapat yang dihadiri sejumlah SKPD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat Berau tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo yang sekaligus merupakan Ketua PKHB, Jum’at (14/10/2016) di Balai Mufakat.

Dalam tahap percontohan selama lima tahun tersebut, Kabupaten Berau yang berada hampir di ujung utara Indonesia, dinilai mampu menjadi contoh pembangunan hijau. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Berau, Basri Sahrin, yang juga menghadiri rapat evaluasi PKHB tersebut.

“Lima tahun berjalan, Program Karbon Hutan Berau (PKHB), menjamin pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Basri menambahkan, Berau bisa mengalami pertumbuhan ekonomi tanpa mengurangi ketersediaan Sumber Daya Alam dan daya dukung lingkungan dengan menerapkan PKHB tersebut.

Dalam rapat evaluasi tersebut, Tim Konsultan, Firdaus Noor, memaparkan sejumlah materi terkait proses perjalanan PKHB mulai dari tahap pelingkupan, pengembangan, percontohan hingga penerapan penuh.

PKHB dirintis sejak tahun 2008, pasca kehadiran perwakilan Pemkab Berau dalam Conference of Parties (COP) ke-13 tahun 2007 di Bali. Kabupaten Berau yang difasilitasi The Nature Conservancy (TNC) melakukan rentetan diskusi kelompok terarah dalam penyusunan program untuk mengimplentasi REDD (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation). Kemudian, pada 6 Januari 2010, Menteri Kehutanan secara resmi meluncurkan PKHB sebagai Demonstration Activity (DA) REDD+ di Indonesia.

Tahun 2011, Bupati Berau mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pengarah PKHB yang diketuai Wakil Bupati dengan tugas untuk memberikan kebijakan dan rencana strategis atas implementasi PKHB di Kabupaten Berau.

Tahun 2016 adalah tahun penerapan penuh PKHB. Tahapan yang dilakukan pemerintah Berau antara lain implementasi strategi, insentif positif melalui skema carbon credit, pemantauan dan verifikasi, serta perluasan dan replikasi ke Kabupaten dan Provinsi lainnya.

“Selama lima tahun berjalan, sudah terlihat beberapa pencapaian. Salah satunya dari kriteria identitas kultural yang dapat dipertahankan dengan baik. Indikatornya adalah ketergantungan alam, kearifan lokal dan kegotong-royongan. PKHB mampu menjamin keberlangsungan budaya positif masyarakat,” jelas Firdaus.

Aspek positif lainnya antara lain penyebaraan manfaat PKHB yang dirasakan masyarakat, pengusaha dan Pemkab. Bagi Pemkab, PKHB mendukung proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan lahan melalui Pokja KLHS, Pokja GIS dan Pokja Pembangunan Rendah Emisi.

Adapun untuk dunia usaha, PKHB mendukung kegiatan yang berkelanjutan seperti Reduce Impact Logging (pemanenan kayu dampak lingkungan rendah), Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), serta sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC).

“Adanya PKHB ternyata mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, dan membentuk forum pengelolaan sumber daya alam antar kampung,” katanya.

Dampak PKHB yang paling kentara dikatakannya, adanya kontribusi dalam penurunan jumlah penduduk miskin, ketimpangan pendapatan dan indeks pembangunan manusia. Dari hasil survei di KPH Berau Barat menunjukkan, bahwa dalam hal pendapatan tunai, mayoritas rumah tangga berpenghasilan lebih tinggi dari tingkat kemiskinan tahunan Kalimantan Timur sebesar Rp12.618.073. Koefisien Gini (rasio yang menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat) menurun dari angka 0,3305 di 2013 ke angka 0,3204 di 2014.

“Artinya terjadi penurunan ketimpangan pemerataan pendapatan masyarakat. Memang belum dapat dipastikan, angka-angka tersebut berasal dari penerapan PKHB. Namun paling tidak PKHB turut berkontribusi terhadap perbaikan-perbaikan tersebut,” ujar Niel Makinuddin, Manajer Senior TNC Indonesia Kaltim .

Meski sudah ada dampak positif tersebut, kesinambungan PKHB di Kabupaten Berau masih menjadi tanda tanya. Dari hasil riset yang dilakukan TNC, di Berau justru terjadi kenaikan deforestasi yang sekitar 70 persen diakibatkan oleh konversi hutan alam menjadi areal perkebunan kelapa sawit dan sisanya karena konversi hutan menjadi Hutan Tanaman Industri.

Berau yang merupakan kabupaten percontohan Pembangunan Hijau, harus memikirkan posisi dan konsistensi implementasi PKHB agar tetap bisa berjalan sebagaimana cita-cita semula. Revitalisasi (dan bilamana perlu melalui reformulasi) PKHB menjadi mutlak dbutuhkan segera.

“Kini yang diperlukan adalah integrasi kegiatan baik dari pemerintah, mitra kerjasama internasional, LSM lokal, dan lembaga lainya. Tujuannya, agar program yang sudah berjalan baik ini, terus menjadi arus utama dalam pembangunan daerah meskipun berganti kepimpinan. Contohnya nyatanya adalah alokasi untuk PKHB dalam APBD serta integrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,” ungkap Agus Tantomo.(Marta)