Tarif Tes Urine Pelajar Berbeda-beda, Ini Penjelasan Direktur RSUD Abdul Rivai

 

TANJUNG REDEB – Memasuki tahun ajaran baru, banyak remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan masuk ke Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, yang melakukan tes urine. Hal ini karena salah satu persyaratan wajib untuk memasuki SMA sederajat yakni adanya hasil tes urine dari rumah sakit.

Dengan persyaratan tersebut, ratusan remaja melakukan tes urine. Namun, tarif pembayaran tes urine pun sempat dipertanyakan karena tidak samanya biaya yang harus dibayar oleh masing-masing pelajar.

"Kemarin saya tes urinenya sama teman saya. Saya bayar Rp105 ribu, kalau teman saya Rp111 ribu," ungkap salah satu peserta tes urine saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Rivai sekitar pukul 10.20 Wita, Selasa (06/06/2017) pagi tadi.

Dikatakannya, jarak waktu pembayaran dirinya dan rekannya tidak terlalu jauh. Tapi entah mengapa ada perbedaan pembayaran dan dirinya juga tidak mendapat kwitansi pembayaran.

"Kwitansinya tidak ada, padahal kami bayarnya hanya berbeda beberapa menit saja, karena kami sama-sama datang dan membayar," tambahnya.

 

Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD dr. Abdul Rivai, Nurmin Jakia menjelaskan, jika pembayaran tes urine sebenarnya hanya Rp105 ribu. Namun, setiap masuk rumah sakit dan mendaftar di loket, akan dikenakan biaya Rp6.000, sehingga jika dijumlahkan menjadi Rp111 ribu.

"Kemarin itu saya tidak tahu kalau mereka melakukan tes urine ini karena wajib sebagai syarat masuk ke SMA. Jadi setelah saya dapat informasi dari laboratorium perihal ini, saya minta agar tidak perlu diterapkan pembayaran yang Rp6.000 tersebut," jelasnya.

"Jadi ada sekitar 50 orang yang sempat membayar kelebihan Rp6.000, dan saya sudah meminta bagian kasir untuk tidak menyetorkan dana tersebut ke bank, sehingga jika ada orang tua yang mempertanyakan, bisa kami serahkan kembali, karena kami juga membantu dalam hal ini," tambahnya.

Selain itu, Nurmin mengatakan, anggaran Rp105 ribu tersebut berdasarkan usulan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12/2011 tentang tarif pelayanan sebesar Rp42 ribu.

"Tapi itu kita pakai Perbup yang diusulkan. Jadi biaya yang dibayar oleh pelajar itu untuk pemeriksaan, 3 parameter, dimana 1 parameternya Rp25 ribu ditambah biaya sarana dan pelayanan Rp10 ribu. Jadi 1 parameternya Rp35 ribu, karena ada 3 parameter jadi totalnya Rp105 ribu," bebernya.

Nurmin menambahkan, untuk biaya kelebihan yang Rp6.000 saat ini masih ada di kasir, sementara itu kwitansi pembayaran masih ada di laboratorium. Kwitansi disimpan karena kertas yang digunakan oleh laboratorium merupakan kertas bekas yang dibelakangnya coretan atau print dokumen.

"Jadi kalau dananya masih ada disimpan. Kalau masalah kwitansi, tidak bagus saja kalau kita kasih karena kondisi kertasnya seperti itu. Selain itu jika ada yang membayar lebih dari Rp111 ribu, silahkan datang ke RS," pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Dedy Warseto/Editor: R. Amelia