Setengah Waras Bukan Berarti Gila, Mereka Juga Perlu Perhatian

 

TANJUNG REDEB – Selain pengemis, gelandangan yang hidup di sekitaran jalan, orang-orang setengah waras juga terkadang menghiasi jalanan.

Dampaknya antara lain konflik hidup antara keluarga bahkan sekitaran tempat bergaul, tetapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Biasanya, individu seperti ini hanya membutuhkan perhatian juga kasih sayang dari individu lain.

“Dulu dia tidak begitu, karena suatu permasalahan, hingga membuat kondisinya seperti sekarang ini,” kata Deli, salah satu warga sekitar, yang sering melihat keberadaan orang setengah waras ini, kepada beraunews.com, Senin (24/04/2017).

Pelajaran yang harus diambil dari fenomena ini adalah, orang setengah waras dan orang gila itu berbeda.

“Dia hanya setengah waras. Tidak mengganggu, bahkan terkadang diajak komunikasi juga bisa. Kalau orang gila kan hilang ingatan sepenuhnya. Watak dan sifatnya pasti sama dengan orang normal biasanya, jika diganggu pasti bakalan marah, dan jika dia capek pasti juga bakalan istirahat. Bukan berarti dia stress, lantas sifat kemanusiaannya juga hilang,” kata Sulasmi, warga lainnya.

Seharusnya masyarakat bisa membedakan antara orang yang setengah waras dan orang gila. Jangan langsung memberikan penilaian, karena mereka semua juga mempunyai hak hidup dan diberlakukan semana mestinya manusia.

Dipertegas juga dalam Undang-Undang Nomor 3/1966 tentang kesehatan jiwa,  menyatakan bahwa Penyakit Jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa.

Hal demikian, juga tidak lepas dari peran pemerintah untuk dapat mengatasi dan menangani permasalahan sosial semacam ini. Bukan berarti diabaikan begitu saja, aparat yang terlibat juga harus berkerja sama dengan masyarakat. Langkah ini juga bertujuan agar angka warga yang mengalami gangguan kejiwaan dapat berkurang.

“Masyarakat perlu melaporkannya ke RT, kemudian RT melaporkannya ke dinas yang mengurusi bidang tersebut. Karena orang begitu juga kemungkinan bisa pulih jika dirawat,” sambung Sulasmi.

Bukan berarti orang yang memilki gangguan jiwa itu selalu dikurung dan dipasung.  Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 28i ayat (1) 1945 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang berlaku, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Bagaimana pun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sudah sewajibnya semua lapisan individu untuk menjaga dan mempererat tali silaturahmi, tidak memandang sampai mana batas kemampuan daya pikir mereka, dimana, dan darimana mereka hidup.(bnc)

Wartawan: Miko Gusti Nanda/Editor: R. Amelia