Diminta Tingkatkan Kepesertaaan Masyarakat Pada JKN, Ini Kata Johansyah

 

TANJUNG REDEB – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta melakukan langkah inovatif untuk meningkatkan kepesertaan, dalam upaya mencapai Universal Health Converage (UHC) pada tahun 2019 mendatang.

Menanggapi hal itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Berau, Johansyah mengungkapkan, terkait upaya peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan, baik dari segmentasi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta Bukan Pekerja (BP) yang ada di Kabupaten Berau selama ini, pihaknya telah berupaya untuk terus meningkatnya dari tahun ke tahun.

BACA JUGA : BPJS Kesehatan Diminta Inovatif Tingkatkan Kepesertaan

Terbukti, angka kepesertaan masyarakat Kabupaten Berau pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut, kini telah melebihi angka kepesertaan masyarakat secara nasional.

“Kalau kepesertaan di Kabupaten Berau, kita berupaya untuk meningkatkan sosialisasi kepada badan usaha yang belum berintegrasi dengan kita tentang program JKN. Sedangkan, dengan masyarakat lebih luas tentunya, kita juga memaksimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang program JKN ini,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com di ruang kerjanya, Selasa (14/02/2017) sore.

Dikatakan Johan (sapaan akrabnya-red), langkah-langkah peningkatan kepesertaan juga telah dilakukan pihaknya, seperti melakukan kerja sama dengan Pemkab Berau. Dimana, penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) itu, langsung dilakukan oleh Bupati Berau, Muharram bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan, Dody Pamungkas.

Sebagai informasi, sesuai data yang sudah divalidasi, yang iurannya dibayarkan Pemkab Berau sebanyak 5.712 jiwa. Data ini telah diverifikasi dan divalidasi dari data sebelumnya yang mencapai lebih dari 11 ribu jiwa.

“Mudah-mudahanlah semakin meningkat lagi nanti. Kita mantapkan dari sisi sosialisasi supaya masyarakat juga memahami bagaimana pentingnya program jaminan kesehatan itu, proteksi masalah kesehatannya,” katanya.

BACA JUGA : Kabar Gembira!!! Berobat Ditanggung Pemkab

Terkait tingkat kepatuhan badan usaha di Kabupaten Berau dalam mengikutsertakan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan selama ini? Ditanya begitu, Johan enggan menyebutkan angka. Sebab, untuk mengoptimalkan kepatuhan sebuah badan usaha akan program JKN tersebut, diyakininya harus dilakukan secara bertahap.

Pihaknya juga terus-menerus mengedukasi kepada badan usaha agar mendaftarkan karyawannya, termasuk keluarga karyawan tersebut. Sebab, kepesertaan karyawan juga untuk kepentingan proteksi kesehatan di dalam perusahaan sendiri. Apabila telah terproteksi, karyawan perusahaan tentu akan merasa nyaman dalam bekerja.

“Yang juga kita tingkatkan dan mudah-mudahan kami bisa bekerja sama yakni bila ada perusahaan yang punya faskes (fasilitas kesehatan), kita juga bermitra dengan klinik-klinik perusahaan itu. Mudah-mudahan itu lebih menambah kenyamanan dalam pelayanan,” jelasnya.

Untuk kepesertaan karyawan tidak tetap alias buruh musiman, yang selama ini banyak digunakan oleh kontraktor atau perusahaan berskala kecil, namun masih banyak tidak terproteksi JKN? Disinggung hal itu, dikatakan Johan, pihaknya juga telah melirik hal itu. Yakni, dengan terus melakukan sosialisasi tentang tata cara kepesertaan karyawan dari perusahaan skala kecil tersebut.

Dimana, apabila karyawan mereka bertambah atau berkurang, perusahaan bisa melaporkan langsung ke BPJS sehingga disesuaikan dengan kebutuhan karyawan yang ada. Misalnya, pada Februari saat ini, perusahaan baru memiliki 2 orang karyawan, namun bulan selanjutnya, perusahaan melakukan penambahan karyawan menjadi 10 karyawan. Maka, penambahan itu harus disampaikan juga ke BPJS Kesehatan, sehingga karyawan tambahan itu bisa langsung didaftarkan melalui mutasi tambah badan usaha tersebut.

“Jadi, apabila dia sudah diberhentikan atau tidak lagi bekerja pada perusahaan, nanti dia bisa meneruskan untuk menjadi peserta perorangan yang mandiri. Dengan, dia tinggal melapor ke BPJS Kesehatan lagi. Tetapi, seketika dia juga nanti pindah ke badan usaha lain, dia juga melapor ke badan usaha itu. Nanti badan usaha itu berkewajiban untuk mendaftarkan hak karyawannya ke BPJS Kesehatan,” lanjutnya.

BACA JUGA : Pelayanan BPJS Kesehatan Dikeluhkan

Sedangkan, untuk kepesertaan BPJS Kesehatan dari segmentasi masyarakat melalui perorangan dan mandiri, tambah Johan, juga telah mengalami peningkatan yang cukup optimal. Berdasarkan data kepesertaan masyarakat yang berasal dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Berau, sebagian besar masyarakat dicatat telah menjadi peserta program JKN tersebut.

“Terutama, yang di daerah Kecamatan Maratua dan di Biduk-Biduk atau wilayah pesisir,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia