Terkendala Anggaran, Belkaga Jalan Terus

 

TANJUNG REDEB – Meskipun terkendala anggaran, Pemkab Berau melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) tetap melaksanakan Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) penyakit kaki gajah (filariasis) selama 5 tahun.

Gerakan pengobatan serentak pencegahan filariasis ini telah dimulai sejak awal Oktober tahun ini. Pencegahan yang dilakukan pada Bulan Eliminasi Kaki Gajah (Belkaga) itu, dengan memberikan obat kepada semua penduduk Kabupaten Berau yang rentan, mulai usia 2 tahun hingga 70 tahun.

Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Berau, Andarias Baso mengatakan, belkaga merupakan program nasional yang serentak dilaksanakan di 241 kabupaten/kota di Indonesia. Dimana, masyarakat Indonesia ditarget harus terbebas dari penyakit filariasis pada tahun 2020 mendatang.

Selain didukung Kementerian Kesehatan, pelaksanaan belkaga tahun 2016 ini merupakan tindaklanjut surat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo bernomor 443/3000/SJ perihal ‘Pengendalian Penyakit Menular Tropik Terabaikan’ yang ditujukan ke seluruh Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia serta surat Gubernur Kaltim nomor 440/1987/B.Sosial/2006 tertanggal 8 April 2016.

“Saudara Kadis tindaklanjuti surat Mendagri ini,” ucap Andarias, Selasa (11/10/2016), membacakan disposisi Bupati Berau, Muharram yang tertulis dalam surat edaran tersebut.

Berdasarkan surat itu, dijelaskan Andarias, pihaknya juga sudah berkomunikasi secara langsung kepada Bupati dan Bupati sangat mendukung terlaksananya program nasional tersebut. Terlebih, Dinkes Provinsi Kaltim sebenarnya telah mendistribusikan obat filariasis bersama air minum gelasan ke Dinkes Berau sejak bulan September lalu.

Begitu pula dengan peralatan pendukung seperti alat tulis kantor (ATK), spanduk dan banner imbauan, buku petunjuk teknis dan alat peragaan, telah didistribusikan ke kabupaten oleh Kementerian Kesehatan.

“Dasar itulah kami mengusulkan dan membuat usulan ke Bappeda. Sudah dibikin dan ditandatangani Kepala Dinas (Totoh Hermanto-red),” jelasnya.

Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, dikatakan Andarias, usulan tambahan yang diajukan itu, tidak masuk dalam anggaran belanja daerah di APBD Perubahan 2016 ini. Padahal, anggaran itu sangat penting dan digunakan untuk mendistribusikan seluruh obat, air mineral serta peralatan pendukung ke seluruh Puskesmas dan kader serta untuk pelatihan dan sosialisasi kader.

“Kita sosialisasi karena kalau tidak disosialisasikan nanti bisa salah-salah minum, malah dampaknya tidak baik,” katanya.

Mengapa pemberian ini harus dilakukan serentak di 241 kabupaten/kota se-Indonesia, dijelaskan Andarias, filariasis merupakan penyakit yang dapat dengan mudah menular dari satu pasien ke pasien lain. Jika satu pasien saja terlewatkan maka penyakit ini bisa menular ke orang lain.

Untuk Kabupaten Berau sendiri, diungkapkan Andarias, belkaga ini baru mulai pada tahun2016 ini, hingga tahun 2020 mendatang. Sementara, beberapa kabupaten/kota di Indonesia telah ada yang memasuki tahun ke-2 hingga ke-3 belkaga tersebut.

“Satu saja pasien terlewatkan, bisa menular ke lain lagi. Terlebih, jika orang itu keliling-keliling pergi ke daerah lain, kena lain lagi,” ungkapnya.

BACA JUGA : Tak Ada Anggaran, Bulan Eliminasi Kaki Gajah Terancam Gagal

Oleh karena itu, guna berjalannya program nasional itu, ditambah Andarias, terkadang pihaknya juga menggunakan dana pribadi dalam mendistribusikan obat maupun melatih dan sosialisasi kepada kader-kader yang akan terjun langsung ke lapangan.

“Untungnya anak-anak diruangan ini, ya mau saja dulu jalan tanpa (anggaran) karena tanggung jawab moril saja dan visi Bupati,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinkes Berau, Totoh Hermanto mengatakan, selain mendukung pendanaan pada obat, air mineral maupun peralatan pendukung belkaga ini, pemerintah pusat juga sudah mengalokasi anggaran untuk 1.200 lebih kader. Dimana, setiap kader akan diberi upah atau gaji sebesar Rp130 ribu dalam mendukung belkaga tersebut.

“Anggaran itu sebenarnya ada dari pusat untuk yang kader, yang tidak ada itu dari dinas kabupaten ke Puskesmas untuk sosialisasi, drop obat dan sebagainya atau masalah logistik,” katanya.

Namun, Totoh juga menegaskan, pihaknya tetap akan melaksanakan belkaga itu. Mengingat, Dinkes merupakan SKPD pelayanan bidang kesehatan dan sosial.

“Tapi, kami berusaha selalu, ya walaupun tidak ada anggaran tetap harus jalan. Insya Allah, kita kerja namanya kesehatan, ya sosialkan,” pungkasnya.(Andi Sawega)