Tertangkap Basah Bersetubuh, Laki-Laki Pesakitan, Perempuan Korban??? - Apa Pendapat MUI dan Kemenag Kabupaten Berau?

 

Maraknya muda-mudi yang kerap melakukan hubungan seks di luar nikah, sudah menjadi hal yang biasa. Ternyata hal ini disebabkan beberapa faktor, sehingga muda-mudi tersebut nekat melakukan perbuatan zinah, yang sudah jelas dilarang di dalam agama Islam. Lantas, melihat kejadian tersebut, apa pendapat MUI Kabupaten Berau?

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Berau, KH. Abdul Hafidz, melalui Sekretaris MUI, Syarifuddin Israil mengatakan, di dalam agama Islam, perbuatan zinah sangat dilarang. Jangankan untuk melakukan perbuatan tersebut, mendekatinya saja sudah dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

“Hadistnya sangat jelas, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali ia berdua-duaan dengan wanita (ajnabiyah/yang bukan mahram) tanpa disertai oleh mahram si wanita karena yang ketiganya adalah setan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi, ketika berdua-duaan, segala sumber itu akan keluar aspirasi mereka, dan aspirasi yang keluar tersebut adalah nafsu,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com di Kampus STIE Muhammaddiyah Berau, Sabtu (03/02/2017).

Adapun hal tersebut bisa terjadi, tambahnya, dikarenakan ketidaktahuan tentang agama. Terlebih kepada generasi muda yang saat ini moral dan perilakunya yang sangat memperihatinkan, disebabkan jauhnya mereka daripada agama.

Selain faktor ketidaktahuan agama, kurangnya pengawasan orang tua, pendidikan yang berbasis keagamaan, dan handphone (HP) yang sering disalahgunakan, menjadi faktor lainnya yang juga tak kalah hebat pengaruhnya.

“Ada orangtua yang anaknya pulang larut malam dibiarkan saja. Kemudian juga dari pendidikan, seandainya anak ini mempunyai pendidikan agama yang kuat dalam artian untuk membentengi dirinya dari perbuatan maksiat, tentunya ini tidak akan terjadi. Dan yang terakhir adalah Handphone (HP), yang menjadi jembatan atau jalur komunikasi antar kedua oknum yang ingin melakukan perbuatan maksiat ini,” tambahnya.

Melihat kejadian tersebut, MUI Kabupaten Berau dengan tegas menyampaikan bahwa pemahaman ilmu keagamaan sangat penting untuk ditingkatkan dan diamalkan. Pasalnya, dari semua indikator yang ada saat ini, tetap yang paling utama adalah ilmu agama. Karena dengan agama lah seseorang bisa mengendalikan dirinya dari perbuatan yang haram.

Terpisah dari hal itu, Syarifuddin menjelaskan, jika hal tersebut terlanjur terjadi sehingga menyebabkan pihak perempuan hamil, maka wajib hukumnya bagi pihak pria yang menghamili pihak perempuan tersebut, untuk menikah.

“Di dalam hukum kompilasi Islam, kalau sudah terjadi hamil maka yang menghamili itulah yang harus menikahi. Tidak boleh diwakilkan oleh laki-laki lain. Adapun jika ternyata si pria yang menghamili perempuan tersebut lari atau kabur entah kemana, itu resiko. Jadi, tetap yang harus menikahi adalah si pria yang menghamili perempuan itu” tuturnya.

“Saya berharap agar masyarakat khususnya kaum muslimin, kembali kepada Al Quran dan hadist. Kembalilah kepada ajaran Islam, Insya Allah ajaran Islam akan memberikan suatu solusi. Jika tidak kembali kepada ajaran Islam, maka dapat dipastikan kehancuran akan pergaulan bebas di dunia ini akan semakin berkembang dan tidak terjaga yang namanya maksiat dan perzinahan,” tuturnya.

 

Sementara itu, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Berau, H. Sahman melalui Kasi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas), Djaelani mengatakan hal yang senada. Ia mengatakan, ketika perbuatan maksiat tersebut terjadi, maka Islam tidak memandang sepihak. Dalam artian baik pihak laki-laki maupun perempuan ketika melakukan hubungan tersebut, dinyatakan bersalah

“Jadi Islam dalam hal ini, menutupi peluang-peluang untuk melakukan perbuatan maksiat seperti itu. Ketika ada niat salah satu pihak tetapi di pihak lain tidak ada niat, berontak dan berupaya menghindari hal-hal yang berbau maksiat tadi, tentu tidak akan terjadi perbuatan maksiat tersebut. Tetapi, jika keduanya ada niat dan ada kesempatan dalam artian suka sama suka, maka tidak perlu lagi dipilah siapa yang bersalah, melainkan keduanya,” tegasnya kepada beraunews.com, Sabtu (04/01/2017).

Jika perzinahan tersebut menyebabkan pihak perempuan hamil di luar pernikahan, hukumnya wajib dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili pihak perempuan tersebut, tanpa harus menunggu anak yang dikandung tersebut lahir.

“Bagaimana jika pihak laki-laki tidak mau? Maka hukumnya sudah bukan lagi hukum agama di sini. Artinya hukum kriminal sudah berlaku, dia berbuat kenapa dia tidak berani bertanggungjawab? Maka, seorang lelaki sejati, berani berbuat berani bertanggungjawab. Jadi, ketika hal tersebut terjadi, maka wajib hukumnya mereka berdua ini menikah,” tuturnya.

Adapun ketika pihak laki-laki sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (hilang), maka dalam hukum pernikahan, pihak perempuan dapat menikah dengan laki-laki lain yang mau menikahinya dalam rangka menutupi aib perempuan tersebut.

“Tapikan yang jadi masalah itu kalau pernikahan itu direkayasa, hanya sekadar untuk menutupi aib si wanita tadi. Dengan perjanjian, setelah pernikahan itu, si laki-laki tersebut menceraikan si wanita hanya untuk menutupi aib. Nah, ini yang dilarang dalam Islam, karena pernikahan mereka direkayasa. Tetapi, jika si laki-laki tersebut mau menikahi si perempuan dalam rangka membantu, ikhlas, tulus, dan ingin membesarkan anak yang dikandung si wanita yang ingin dinikahinya, maka dia dapat dua kebaikan. Kebaikan pernikahan, dan kebaikan dalam rangka memelihara anak yang akan dilahirkan oleh si wanita tadi,” tutupnya.(bnc)

Citizen Jurnalis: Catur Indra LP/Editor: R. Amelia