Tertangkap Basah Bersetubuh, Laki-Laki Pesakitan, Perempuan Korban???

 

TANJUNG REDEB – Apakah seseorang dapat terjerat hukum pidana karena melakukan hubungan seksual bersama pacarnya? Sementara, apa yang dilakukan tersebut merupakan keputusan bersama alias atas dasar suka sama suka.

Mungkin pertanyaan serupa banyak dilontarkan masyarakat, apalagi di tengah pergaulan pemuda zaman sekarang, yang seakan-akan melegalkan hubungan badan di luar pernikahan.

Banyak kasus yang terjadi di masyarakat, khususnya di Berau, yang melibatkan pihak laki-laki dan perempuan dalam perbuatan asusila. Seperti pasangan kekasih yang melakukan tindak persetubuhan di luar pernikahan. Ada yang masih berstatus pelajar alias di bawah umur, namun lebih banyak yang telah memasuki usia dewasa.

Dalam beberapa kasus yang terjadi, baik di bawah umur maupun telah memasuki usia dewasa, selalu pihak laki-laki yang dipersalahkan oleh keluarga perempuan, meski apa yang mereka lakukan atas kemauan dan kesadaran bersama. Sementara pihak perempuan selalu ditempatkan sebagai korban.

Hal ini kemudian dianggap menjadi sebuah ketimpangan terhadap pelaku perzinahan. Mengapa hanya pihak laki-laki yang kemudian dapat dikenakan sanksi pidana? Sementara pihak perempuan hanya sebagai korban? Demikian yang disampaikan seorang pemerhati sosial masyarakat sekaligus Kepala Satpol PP, Ahmad Ismail.

Mengapa demikian? Menurutnya, selama ini di Indonesia tidak pernah mengatur Undang-Undang tentang berpacaran. Sehingga tidak pernah ada pula aturan maupun perlindungan yang dikhususkan untuk laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan pacaran tersebut.

"Baik di dalam agama maupun di hukum negara kita tidak pernah ada yang mengenal istilah pacaran. Namun entah mengapa pacaran seakan menjadi tren di kalangan masyarakat kita. Berbeda dengan negara Barat yang meskipun mereka hidup serumah tanpa adanya ikatan perkawinan tapi dianggap hal yang tidak lagi tabu," katanya.

Sementara, melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan akan dianggap sebagai sebuah tindakan pencabulan, apabila salah satu pihak merupakan di bawah umur. Dan akan dianggap sebagai tindakan perzinahan ketika yang melakukan keduanya adalah orang dewasa.

"Jelas kalau dari pihak perempuan, apabila keduanya melakukan hubungan seksual yang merasa paling dirugikan adalah pihak perempuan. Mau bagaimana pun pasti pihak keluarga perempuan akan menuntut laki-laki, karena hubungan keduanya dianggap tidak legal alias tidak diakui, sehingga laki-laki dianggap melakukan tindak asusila yang melanggar pasal-pasal berkaitan," jelasnya.

Meski bersalah, namun ia juga menilai bahwa keadilan hukum terhadap kedua pelaku perzinahan harus ditegakkan. Maksudnya, jika kedua pelaku di atas umur dan melakukan hal tersebut atas dasar kemauan bersama, maka yang harus menerima hukuman ialah keduanya. Sementara apabila salah satunya di bawah umur, maka berlaku undang-undang perlindungan anak sehingga yang dipidana adalah pihak laki-laki.

"Kalau dia sama-sama sudah dewasa, berarti sama-sama sudah memahami hukum dari apa yang mereka lakukan. Dalam Islam, tidak hanya satu pihak saja yang dihukum, tapi kedua-duanya yang melakukan perzinahan harus dihukum. Mestinya di masyarakat juga harus berlaku hukuman demikian, jadi kalau memang berbuat karena sama-sama mau alias ada hubungan tidak berlandaskan pernikahan diantara mereka, maka keduanya harus dihukum," tandasnya. (bnc)

Wartawan: Marta/Editor: R. Amelia


 

Persetubuhan, perselingkuhan, perzinahan, bukan lagi hal tabu bagi masyarakat. Bahkan, hal ini dilakukan tak hanya orang dewasa, tapi juga usia remaja, yang notabenenya masih belum boleh melakukan hal itu.

Beberapa kasus yang ditemukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Berau ternyata cukup mengejutkan. Kasus persetubuhan dan pencabulan anak di bawah umur cukup signifikan. Begitupun dengan kasus persetubuhan usia cukup atau dewasa.

Untuk kasus seperti ini, diakui Fika Yuliana, Ketua P2TP2A Berau, pihaknya akan terus mendampingi si korban.

“Biasanya pihak perempuan yang memang menjadi korban, dan sudah tugas kami untuk mendampingi apapun kondisinya. Entah si perempuan ini melakukannya dengan paksaan atau atas dasar suka sama suka,” terangnya kepada beraunews, Sabtu (04/02/2017).

Lantas, bagaimana dengan pihak laki-laki? Mengapa hanya perempuan saja yang mendapat perlindungan? Pertanyaan inilah yang hingga kini masih banyak bergelayut di pikiran masyarakat.

Menjawab ini, Fika (sapaan akrabnya-red), mengakui jika hal ini tidak bisa dipungkiri. Pertanyaan-pertanyaan yang ada itu memang masih menjadi pekerjaan rumah hingga sekarang.

“Susah ya, ketimpangan ini kan memang sudah biasa di masyarakat selama ini. Dan kami dari P2TP2A memang sudah tugasnya mendampingi si korban, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, jika ada laporan masuk terkait kasus ini, pihak perempuan pasti akan kami dampingi,” tegasnya.

Terlebih, jika kasus pelecehan atau pencabulan dimana si korban ini masih di bawah umur, sudah pasti akan menjadi tanggung jawab penuh P2TP2A untuk selalu mendampingi dan mengikuti perkembangan kondisi si anak. Misalnya, untuk pendampingan psikologis, karena takutnya si anak akan mendapat trauma atau tekanan dari orang tuanya.

Sedangkan untuk kasus dewasa atau cukup umur, diakui Fika, P2TP2A juga akan tetap berpihak pada si korban, pihak perempuan, apapun situasi dan kondisinya.

“Intinya, tugas utama kami dari P2TP2A adalah membuat kondisi si korban ini setidaknya menjadi seperti semula atau normal, tanpa pressure (tekanan) apapun,” pungkasnya. (bnc)


 

Banyak kasus persetubuhan yang terjadi pada usia dewasa atau cukup umur, yang masih dijumpai di masyarakat. Tetapi, apakah persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka ini masih tetap dilanjutkan proses hukumnya? Dan mengapa hanya pihak laki-laki saja yang kebanyakan menjadi terdakwa?

Fika Yuliana, menanggapi hal ini sebagai fenomena di masyarakat, karena menurutnya, justru untuk kasus persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, kedua belah pihak masing-masing harus mendapatkan hukuman.

“Memang tidak adil, harusnya pihak laki-laki dan perempuan mendapat hukuman sesuai porsi masing-masing, karena mereka kan melakukannya tanpa paksaan dari siapapun. Ini dari sudut pandang pribadi saya ya, terlepas dari status saya sebagai Ketua P2TP2A, karena kalau dari sisi P2TP2A pastinya akan bertolak belakang, lantaran tugasnya memang mendampingi kaum perempuan dan anak-anak,” ungkapnya.

Menurutnya, ketimpangan seperti inilah yang mestinya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, karena hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sudah dipaparkan dengan jelas, bahwa pihak laki-laki yang melakukan persetubuhan, dan dilaporkan ke polisi, sudah pasti akan mendapat hukuman.

“Sebenarnya, untuk kasus seperti ini, kuncinya adalah di orang tua, khususnya orang tua pihak perempuan. Karena biasanya, setelah mengetahui hal ini, orang tua si perempuan merasa tidak terima atau keberatan, lalu melaporkan si laki-laki ke pihak berwajib, sehingga mau tidak mau harus diproses secara hukum,” terangnya.

“Padahal, kalau orang tua masing-masing pihak mengerti kondisi sebenarnya, bahwa putra dan putri mereka melakukan dengan dasar suka sama suka, tidak ada alasan untuk melaporkan si laki-laki. Malah, kalaupun putra putri mereka memang sudah saling suka, bisa saja diambil keputusan bersama, atau lebih baiknya lagi melegalkan hubungan anak-anaknya dengan ikatan pernikahan. Tapi, ini untuk kasus yang termasuk dalam usia dewasa atau cukup umur ya,” lanjutnya.

Sebenarnya, menurut Fika, untuk kasus seperti ini masih bisa diminimalisir. Salah satunya adalah dengan memberikan pemahaman dan mengubah stigma kepada orang tua pihak laki-laki dan perempuan, bahwasannya, tidak semua kasus persetubuhan diselesaikan melalui hukum.(bnc)


 

Maraknya muda-mudi yang kerap melakukan hubungan seks di luar nikah, sudah menjadi hal yang biasa. Ternyata hal ini disebabkan beberapa faktor, sehingga muda-mudi tersebut nekat melakukan perbuatan zinah, yang sudah jelas dilarang di dalam agama Islam. Lantas, melihat kejadian tersebut, apa pendapat MUI Kabupaten Berau?

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Berau, KH. Abdul Hafidz, melalui Sekretaris MUI, Syarifuddin Israil mengatakan, di dalam agama Islam, perbuatan zinah sangat dilarang. Jangankan untuk melakukan perbuatan tersebut, mendekatinya saja sudah dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

“Hadistnya sangat jelas, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali ia berdua-duaan dengan wanita (ajnabiyah/yang bukan mahram) tanpa disertai oleh mahram si wanita karena yang ketiganya adalah setan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi, ketika berdua-duaan, segala sumber itu akan keluar aspirasi mereka, dan aspirasi yang keluar tersebut adalah nafsu,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com di Kampus STIE Muhammaddiyah Berau, Sabtu (03/02/2017).

Adapun hal tersebut bisa terjadi, tambahnya, dikarenakan ketidaktahuan tentang agama. Terlebih kepada generasi muda yang saat ini moral dan perilakunya yang sangat memperihatinkan, disebabkan jauhnya mereka daripada agama.

Selain faktor ketidaktahuan agama, kurangnya pengawasan orang tua, pendidikan yang berbasis keagamaan, dan handphone (HP) yang sering disalahgunakan, menjadi faktor lainnya yang juga tak kalah hebat pengaruhnya.

“Ada orangtua yang anaknya pulang larut malam dibiarkan saja. Kemudian juga dari pendidikan, seandainya anak ini mempunyai pendidikan agama yang kuat dalam artian untuk membentengi dirinya dari perbuatan maksiat, tentunya ini tidak akan terjadi. Dan yang terakhir adalah Handphone (HP), yang menjadi jembatan atau jalur komunikasi antar kedua oknum yang ingin melakukan perbuatan maksiat ini,” tambahnya.

Melihat kejadian tersebut, MUI Kabupaten Berau dengan tegas menyampaikan bahwa pemahaman ilmu keagamaan sangat penting untuk ditingkatkan dan diamalkan. Pasalnya, dari semua indikator yang ada saat ini, tetap yang paling utama adalah ilmu agama. Karena dengan agama lah seseorang bisa mengendalikan dirinya dari perbuatan yang haram.

Terpisah dari hal itu, Syarifuddin menjelaskan, jika hal tersebut terlanjur terjadi sehingga menyebabkan pihak perempuan hamil, maka wajib hukumnya bagi pihak pria yang menghamili pihak perempuan tersebut, untuk menikah.

“Di dalam hukum kompilasi Islam, kalau sudah terjadi hamil maka yang menghamili itulah yang harus menikahi. Tidak boleh diwakilkan oleh laki-laki lain. Adapun jika ternyata si pria yang menghamili perempuan tersebut lari atau kabur entah kemana, itu resiko. Jadi, tetap yang harus menikahi adalah si pria yang menghamili perempuan itu” tuturnya.

“Saya berharap agar masyarakat khususnya kaum muslimin, kembali kepada Al Quran dan hadist. Kembalilah kepada ajaran Islam, Insya Allah ajaran Islam akan memberikan suatu solusi. Jika tidak kembali kepada ajaran Islam, maka dapat dipastikan kehancuran akan pergaulan bebas di dunia ini akan semakin berkembang dan tidak terjaga yang namanya maksiat dan perzinahan,” tuturnya.

 

Sementara itu, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Berau, H. Sahman melalui Kasi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas), Djaelani mengatakan hal yang senada. Ia mengatakan, ketika perbuatan maksiat tersebut terjadi, maka Islam tidak memandang sepihak. Dalam artian baik pihak laki-laki maupun perempuan ketika melakukan hubungan tersebut, dinyatakan bersalah

“Jadi Islam dalam hal ini, menutupi peluang-peluang untuk melakukan perbuatan maksiat seperti itu. Ketika ada niat salah satu pihak tetapi di pihak lain tidak ada niat, berontak dan berupaya menghindari hal-hal yang berbau maksiat tadi, tentu tidak akan terjadi perbuatan maksiat tersebut. Tetapi, jika keduanya ada niat dan ada kesempatan dalam artian suka sama suka, maka tidak perlu lagi dipilah siapa yang bersalah, melainkan keduanya,” tegasnya kepada beraunews.com, Sabtu (04/01/2017).

Jika perzinahan tersebut menyebabkan pihak perempuan hamil di luar pernikahan, hukumnya wajib dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili pihak perempuan tersebut, tanpa harus menunggu anak yang dikandung tersebut lahir.

“Bagaimana jika pihak laki-laki tidak mau? Maka hukumnya sudah bukan lagi hukum agama di sini. Artinya hukum kriminal sudah berlaku, dia berbuat kenapa dia tidak berani bertanggungjawab? Maka, seorang lelaki sejati, berani berbuat berani bertanggungjawab. Jadi, ketika hal tersebut terjadi, maka wajib hukumnya mereka berdua ini menikah,” tuturnya.

Adapun ketika pihak laki-laki sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (hilang), maka dalam hukum pernikahan, pihak perempuan dapat menikah dengan laki-laki lain yang mau menikahinya dalam rangka menutupi aib perempuan tersebut.

“Tapikan yang jadi masalah itu kalau pernikahan itu direkayasa, hanya sekadar untuk menutupi aib si wanita tadi. Dengan perjanjian, setelah pernikahan itu, si laki-laki tersebut menceraikan si wanita hanya untuk menutupi aib. Nah, ini yang dilarang dalam Islam, karena pernikahan mereka direkayasa. Tetapi, jika si laki-laki tersebut mau menikahi si perempuan dalam rangka membantu, ikhlas, tulus, dan ingin membesarkan anak yang dikandung si wanita yang ingin dinikahinya, maka dia dapat dua kebaikan. Kebaikan pernikahan, dan kebaikan dalam rangka memelihara anak yang akan dilahirkan oleh si wanita tadi,” tutupnya.(bnc)

Citizen Jurnalis: Catur Indra LP/Editor: R. Amelia


 

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Redeb, Zainal Abidinsyah, cukup prihatin dengan kondisi kaum muda-mudi yang melampaui batas dalam bergaul. Menurutnya, saat ini kerap terjadi perbuatan zinah, seperti adanya pacaran hingga terjadinya hamil di luar nikah.

Dijelaskannya, banyak yang belum mengerti bahayanya pacaran dan perbuatan zinah berdasarkan hukum Agama Islam. Allah SWT sudah menjelaskan di dalam surah Al-'Isrā':32 - Dan janganlah kamu mendekati zinah; sesungguhnya zinah itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

“Syaitan dan iblis itu, dia berjanji kepada Allah SWT akan selalu dan terus menggoda serta menyesatkan ummat manusia. Tetapi, tidak semua ummat manusia bisa digoda dan disesatkan oleh iblis, yaitu mereka yang segala sesuatunya disandarkan kepada Allah SWT,” ujarnya kepada beraunews.com, Sabtu (04/02/2017).

Bahkan, tambahnya, jika dari perzinahan tersebut terjadi kehamilan, maka dalam Islam si pelaku (laki-laki dan perempuan) dinyatakan bersalah dan wajib untuk dihukum sebagaimana yang telah ditentukan.

“Kalau syari'at agama Islam itu berat hukumannya. Di rajam kedua-duanya, dilempar dengan batu, kemudian dibenamkan di dalam tanah. Islam itu tegas, ketika ada manusia yang melanggar syariat tersebut, baik sengaja maupun tidak tetap diberikan sanksi,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikannya, selain diberikannya hukuman berupa rajam tersebut maka pelaku yang melakukan perbuatan zinah akan dinikahkan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam kompilasi hukum Islam pasal 53, yakni, (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1), dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

“Di dalam kompilasi hukum Islam, yaitu berdasarkan kesepakatan para ulama yang kemudian diterapkan di dalam aturan negara kita. Jadi, kalau umpamanya laki-laki dan perempuan itu melakukan perzinahan lalu terjadi kehamilan di luar pernikahan, maka mereka berdua itu dinikahkan,” ucapnya.

Ia berharap, perbuatan zinah ini jangan sampai meningkat. Dibutuhkannya peran orang tua di saat seperti ini sangat penting. Pasalnya, orang tua sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perilaku anak, apakah lebih baik atau justru sebaliknya.

“Orang tua harus selalu dekat dengan anaknya, kebanyakan hal ini terjadi itu karena orang tuanya kurang perhatian, selama yang saya amati. Seandainya kalau di daerah kita ini tidak ada lagi yang namanya ulama, para da'i, dan tokoh-tokoh agama bisa hancur kita,” tutupnya.(bnc)

Citizen Jurnalis: Catur Indra LP/Editor: R. Amelia


 

Tindakan perzinahan saat ini bisa dikatakan sebagai penyakit masyarakat, baik orang dewasa maupun remaja. Tak jarang, pihak kepolisian mendapatkan orang dewasa maupun remaja yang tertangkap di kamar hotel tanpa ada hubungan suami istri, bahkan tak jarang, kedua pasangan sudah memiliki istri atau pun suami.

Kasat Reskrim Polres, AKP Damus Asa mengatakan, perselingkuhan yang biasanya ditemukan saat Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) akan dilakukan pemeriksaan, jika kedua pelaku mengaku sudah melakukan hubungan intim, jelas akan dijerat dengan pasal 284 KUHP Tentang perzinahan.

"Kalau perzinahan itu, dua-duanya akan dikenakan pasal dan ada laporan atau pihak yang keberatan," ungkapnya saat ditemui beraunews.com, Sabtu (04/02/2017).

Jika ditemukan dalam operasi, dua pasangan berada dalam satu kamar hotel ataupun indekos tanpa memiliki hubungan suami istri dan diketahui bahwa keduanya sudah memiliki pasangan dengan ikatan pernikahan yang sah, maka setelah dilakukan pemeriksaan, pihak suami atau istri dari dua pelaku ini akan dipanggil.

"Kalau misalnya istri pelaku ini tidak keberatan, tapi suami pelaku lainnya keberatan. Itu tetap dua-duanya kena sanksi. Ataupun si istri keberatan dan hanya ingin pasangan wanita saja, jelas itu tidak bisa karena kita berbicara perbuatan yang mereka lakukan," jelasnya.

Seperti yang tertulis dalam pasal 284 KUHP Ayat 1a. Seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27BW berlaku baginya. B. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak. 2a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin. (B). Seorang wanita tidak kawan yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27BW berlaku baginya

(2). Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan berceraia ataupun pisah kerja dan ranjang karena alasan itu juga. (3). Terhadap pengaduan ini, tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75.

(4). Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. (5). Jika bagi suami istri berlaku pasal 27BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur.

"Tapi kalau dua orang pelaku tersebut melakukan di depan umum, maka mereka juga akan dikenakan undang-undang pornografi," pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Dedy Warseto/Editor: R. Amelia