Pengurus Koperasi Mitra Mandiri Diduga Selewengkan Dana Plasma

TANJUNG REDEB – Belum selesai persoalan ditubuh Koperasi Akbar Mandiri, kini muncul persoalan sama. Kali ini muncul dugaan penggelapan dana kebun plasma yang dilakukan pengurus Koperasi Mitra Mandiri (KMM), Kampung Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur. Anggota koperasi merasa ada hal yang janggal terkait pembayaran dana hasil kebun plasma.

Daud Dure Tandililing sebagai kuasa dari anggota KMM bernama Muslimin, Series dan Yanto mengatakan, pihaknya sudah mencurigai adanya kecurangan terkait pembayaran dana plasma ini sejak awal masuknya dana hasil panen kebun sawit dari perusahaan PT Satu Sembilan Delapan ke KMM pada oktober 2011 lalu.

“Sebenarnya 7 anggota yang merasa hak yang ia peroleh tidak sesuai dengan hasil kebun, yang dibuktikan dengan invoice dari PT Satu Sembilan Delapan kepada Koperasi. Kecurangan ini sudah dirasakan dari awal bergabungnya anggota dengan koperasi tersebut,” ungkapnya saat bertandang ke redaksi beraunews.com di Jalan H. Isa III, Senin (25/7/2016).

Dikatakan Daud, berdasarkan data yang diterimanya dari pihak perusahaan, diketahui setiap bulan selalu ada pembayaran atau dana yang masuk ke koperasi untuk pembayaran dana plasma kepada anggota. Namun pada kenyataannya anggota menerima dana tersebut per 3 bulan bahkan tidak menentu.

“Kalau dirapel 3 bulan sekali tidak apa-apa, tapi dana yang seharusnya kami dapatkan selama 3 bulan itu malah tidak sesuai, atau kurang dari hak yang harusnya kami terima,” ungkapnya.

Pihaknya sudah pernah melaporkan kasus ini kepada Polsek Gunung Tabur pada 31 Agustus 2015 lalu.  Pengaduan tersebut baru dimediasi oleh pihak kepolisian pada 15 Februari 2016 dengan mendatangakan pihak-pihak terkait seperti, Pengurus KMM, Diskoperindag, Dinas Perkebunan serta Manager Perusahaan.

Hasil mediasi tersebut dikembalikan kepada pengurus dan anggota KMM untuk melaksanakan rapat anggota guna membahas apa yang menjadi perselisiahan antara anggota dan pengurus.

Namun, belum sempat diundang untuk melakukan rapat anggota dengan pihak KMM, sehari setelah mediasi tepatnya 16 Februari 2016 pihak pengurus melayangkan surat pengembalian hak mengelola lahan sawit di Tepian Asam dengan nomor surat 110/KP-MM/BR/II/2016 kepada 10 anggotanya.

“Yang dikembalikan hak pengelolaannya itu ada 10 orang, yakni dengan nomor SHM 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1248, 1240, 1372, 1291” lanjutnya.

Dengan pengembalian hak pengelolaan sawit tersebut, pihaknya melaporkan kepada Polres Berau. Pasalnya, pengembalian ini dirasa tidak masuk akal atau tidak adil karena pihak pengurus KMM mengembalikan tanpa alasan yang jelas.

Pihak perusahaan juga masih melakukan pembayaran kepada KMM sesuai dengan data anggota yang lama, sementara kami sudah tidak menerima lagi. Daud berharap pihak kepolisian bisa segera melakukan langkah untuk mengusut kasus ini, agar apa yang menjadi hak masyarakat khususnya anggota koperasi bisa dikembalikan.

“Saya sudah laporkan ini ke Polres pada 7 April lalu dan 3 anggota koperasi, Daud, Neneng Rahmawati dan Suwarno sudah dimintai keterangan. Kami harap dari hasil keterangan kami akan ada tindak lanjut agar kasus ini bisa selesai dan hak kami dikembalikan oleh pengurus koperasi,” harapnya.

Terpisah, Kasat Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Berau, AKP Andreas Nurcahyo Wibowo mengatakan, pihaknya belum menerima laporan terkait kasus tersebut, namun pihaknya akan memastikan kepada anggota yang lain.

“Belum terima laporan terkait kasus itu dan berkasnya belum ada di meja saya, tapi nanti saya cek ke anggota,” tutupnya singkat.(dws)