Polisi Tak Temukan Transaksi Menggunakan Mata Uang Asing

TANJUNG REDEB – Terkait temuan Wakil Bupati (Wabup) Berau, Agus Tantomo tentang adanya transaksi menggunakan mata uang asing di Nabucco Maratua Resort (NMR) sudah di selidiki pihak kepolisian. Tim Polres Berau juga sudah melakukan survei ke lokasi, namun tim tidak melihat adanya transaksi tersebut.

Kapolres Berau, AKBP Handoko melalui Kasat Reskrim, AKP Andreas Nurcahyo Wibowo mengatakan, pihaknya sudah menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP), namun tidak menemukan adanya transaksi tersebut.

"Kemarin saya dengan anggota sudah ke TKP (NMR-red) untuk melakukan penyelidikan, namun tidak ada transaksi menggunakan mata uang asing. Dan rata-rata masih menggunakan mata uang indonesia," ungkapnya kepada beraunews.com, Kamis (21/7/2016).

Andreas menjelaskan, dari informasi yang didapat sementara ini, pihak pengelola NMR memang melayani wisatawan asing dari Eropa yang membayar menggunakan Euro, tapi melalui agen, dan agen yang akan melakukan transaksi kepada pihak NMR.

"Jadi kalau wisatawan dari luar mau pesan tempat, mereka melayani tapi melalui agen. Itu juga merupakan salah satu cara mereka (NMR-red) dalam promosi tempat wisata. Yang jelas transaksinya masuk di Indonesia tetap menggunakan rupiah," jelasnya.

Sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait dugaan ini. Selain itu, untuk mendapat informasi lebih jauh, pihak kepolisian juga berencana akan menemui pemilik NMR untuk mengetahui lebih jauh masalah ini.

"Kami rencanaya akan temui pihak pemilik resort atau managernya. Saat ini belum bisa ditemui karena masih ada kendala dan yang pasti nanti kami akan minta keterangannya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo menemukan adanya transaksi mata uang asing di NMR di Pulau Pabahanan setelah dirinya melakukan peninjauan langsung ke pulau tersebut beberapa hari lalu. Pasca penemuan tersebut, Wabup langsung menginstrusikan agar Camat Maratua selaku kepala wilayah segera mengatasi dan meninjau kembali NMR.

“Selama ini di NMR telah terjadi transaksi mata uang asing. Oleh karena itu, dalam rapat saya instrusikan kepada kepala wilayah di sana untuk mengatasi masalah ini,” ungkap Wabup belum lama ini.

Penelusuran beraunews.com, diketahui Bank Indonesia (BI) mewajibkan penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi pembayaran di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sanksi tegas akan diberikan bagi setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran dengan mata uang asing.

Saksi terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi tunai, dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 1 tahun penjara dan denda maksimal Rp200 juta. Dan untuk pelanggaran kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi nontunai dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda 1 persen dari nilai transaksi dan maksimal denda Rp1 miliar, serta larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran. Hal itu telah diatur pada Pasal 7 UU Nomor 7/2011 tentang Mata Uang dan efektif berlaku sejak 1 Juni 2015.(dws)