Polisi Selidiki Transkasi Mata Uang Asing

TANJUNG REDEB – Temuan Wakil Bupati, Agus Tantomo beberapa waktu lalu terkait adanya beberapa pelanggaran yang telah terjadi seperti transaksi mata uang asing di Nabucco Maratua Resort di Pulau Pabahanan, menjadi perhatian Polres Berau.

Kapolres Berau, AKBP Handoko berencana akan terjun langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan terkait temuan itu. Pihaknya tidak berani bertindak gegabah sebelum menemukan bukti otentik di lapangan. Apalagi jika menyangkut masalah pelanggaran transaksi mata uang asing seperti yang beredar di masyarakat selama ini. Untuk itu, guna memastikan kebenarannya instruksi turun lapangan sudah disampaikan kepada Reskrim. Terhadap jenis pelanggaran, belum disampaikan Kapolres.

“Informasi kemarin akan kami kembangkan dan rencananya siang ini kami akan ke pulau tersebut untuk melakukan penyelidikan,” ungkapnya kepada beraunews.com, Senin (18/7/2016) pagi tadi.

Terkait tindakan hukum, pihaknya menegaskan, akan mengembangkan dulu dan mengecek transaksi yang diinformasikan.

“Kami cek dulu ke lapangan, kalau sudah kita temukan maka akan kita sesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut,” tambahnya.

Diketahui sebelumnya, Wabup menemukan adanya transaksi mata uang asing di Nabucco Maratua Resort di Pulau Pabahanan setelah dirinya melakukan peninjauan langsung ke pulau tersebut beberapa hari lalu.

Pasca penemuan tersebut, Wabup langsung menginstrusikan agar Camat Maratua selaku kepala wilayah segera mengatasi dan meninjau kembali Nabucco Maratua Resort.

“Selama ini di Nabucco Maratua Resort telah terjadi transaksi mata uang asing. Oleh karena itu, dalam rapat saya instrusikan kepada kepala wilayah di sana untuk mengatasi masalah ini,” ungkap Wabup belum lama ini.

Penelusuran beraunews.com, diketahui Bank Indonesia (BI) mewajibkan penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi pembayaran di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sanksi tegas akan diberikan bagi setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran dengan mata uang asing.

Saksi terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi tunai, dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 1 tahun penjara dan denda maksimal Rp200 juta. Dan untuk pelanggaran kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi nontunai dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda 1 persen dari nilai transaksi dan maksimal denda Rp1 miliar, serta larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran. Hal itu telah diatur pada Pasal 7 UU Nomor 7/2011 tentang Mata Uang dan efektif berlaku sejak 1 Juni 2015.(dws)