Pembakaran Lahan Terlarang, Kecamatan Bentuk Tim Satgas Karhutla

 

PULAU DERAWAN – Selain nelayan, masyarakat Kecamatan Pulau Derawan juga memiliki lahan pertanian dan perkebunan, yang ditekuni ketika tidak melaut. Karena itulah, Pulau Derawan juga bisa menjadi area rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Guna mengantisipasi terjadinya Karhutla, Polsek Pulau Derawan dan Muspika membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Karhutla. Pembentukan Satgas ini dianggap penting melihat hampir 75 persen masyarakat Kecamatan Pulau Derawan bertani atau berkebun.

Kapolsek Pulau Derawan, AKP Noordhianto mengatakan, pembentukan satgas Karhutla ini bertujuan untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh oknum masyarakat ketika akan membuka lahan baru.

"Kami juga sampaikan aturan-aturan yang mengatur tata cara pembukaan lahan serta mengajak masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan," ungkapnya kepada beraunews.com, Rabu (15/02/2017).

Dikatakannya, penanganan Karhutla bukan hanya tugas satgas saja. Namun pihaknya meminta agar masyarakat mengerti apa yang sudah diatur dan dilarang dalam pembukaan lahan pertanian. Jika memang mengetahui atau melihat adanya oknum yang membakar lahan, segera hentikan dan laporkan kepada tim satgas atau pihak kepolisian.

"Intinya kerjasama antara pihak Kepolisan, TNI, Satgas dan masyarakat juga untuk melakukan pencegahan. Pasalnya, jika terjadi kebakaran, bisa merugikan dari sendiri baik dari segi tindakan hukum maupun dampak kesehatan," jelasnya.

Dalam awal perjalanan satgas ini sendiri akan fokus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang dilarang dalam pembukaan lahan maupun cara penanggulangan jika terjadi Karhutla.

"Intinya kami sosialisasi sebagai langkah awal mengantisipasi terjadinya Karhutla. Selanjutnya kami akan lakukan pengawasan secara berkala agar bisa menekan terjadinya Karhutla di Kecamatan Pulau Derawan ini," imbuhnya.

 

Langkah serupa juga dilakukan Pemerintah Kecamatan Talisayan, gelaran musyawarah pembentukan posko terpadu satgas penanganan Karhutla beserta strukturnya dilakukan di Kantor Camat Talisayan, Rabu (15/02/2017) pukul 09.00 Wita.

Usai kegiatan, Faisal Hamid yang menjadi Ketua Satgas terpilih menegaskan, pembakaran lahan dan hutan merupakan suatu tindakan yang dilarang, baik secara hukum maupun kesehatan. Terlebih, hal itu dilakukan dengan sengaja dan dalam sekala besar sehingga menyebabkan pencemaran atau polusi bagi lingkungan.

“Karena jika melanggar, pelaku pembakaran bisa dikenakan pidana kurungan penjara, dan denda miliaran rupiah," ujarnya.

Sementara itu Camat Talisayan David Pamudji, menyambut baik dibentuknya satgas tersebut. Setidaknya dengan adanya satgas penanganan karhutla, dapat mengurangi potensi terjadinya kebakaran.

"Kita juga berharap peran serta masyarakat untuk mendukung, dengan cara tidak membuka hutan dengan cara dibakar. Kalaupun ada, segera laporkan, akan kita tindaklanjuti," pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Dedy Warseto & Hendra Irawan/Editor: R. Amelia