Soal KTP Palsu, Polsek Segah Lakukan Penyelidikan

 

SEGAH – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Berau menemukan puluhan KTP palsu yang dibuat oleh oknum yang tak bertanggungjawab dan Kecamatan Segah merupakan wilayah yang paling banyak terdapat KTP palsu.

Guna mengantisipasi dan mencari peredaran KTP palsu yang masih ada di Kecamatan Segah. Kapolsek Segah beserta jajaran akan bekerjasama dengan pihak kecamatan untuk menggelar operasi razia di Kecamatan Segah.

Kapolsek Segah, Iptu Budi Witikno mengatakan, jika ia sudah mendapat informasi jika banyak KTP palsu di wilayah hukumnya. Pihaknya juga saat ini rutin menggelar operasi pemeriksaan identitas untuk mengantisipasi adanya peredaran KTP palsu tersebut.

"Kami akan lakukan operasi untuk mengecek peredaran KTP palsu ini dengan melibatkan pihak Kecamatan langsung," ungkapnya kepada beraunews.com, Sabtu (22/10/2016).

BACA JUGA : Puluhan KTP Palsu Ditemukan, Segah Terbanyak

Dikatakanya, saat ini pihaknya juga tengah mencari informasi terkait oknum yang terindikasi ataupun diduga membuat KTP palsu untuk masyarakat ataupun pendatang yang masuk ke Kecamatan Segah.

"Kalau oknumnya kita belum tahu, tapi kami akan lakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi terkait hal itu," sambungnya.

Terkait banyaknya pengakuan warga Kecamatan Segah melalui media sosial Facebook, jika banyak pekerja di perkebunan kelapa sawit yang berdarah Indonesia tapi kelahiran Malaysia yang memiliki KTP palsu tersebut, Budi mengatakan, kerjasama masyarakat untuk memberi informasi memang sangat diperlukan pihaknya. Jika ada yang mengetahui dan melihat adanya oknum yang menawarkan pembuatan KTP dengan instan ataupun KTP yang aneh dan mencurigakan.

"Kalau ada beri kami informasi, jangan sampai banyak pihak yang terkena dampak pembuatan KTP palsu ini, jika memang ada informasi maka langsung sampaikan agar kita dapat bergerak cepat," ujarnya.

Selain itu, terkait masalah kependudukan pihaknya akan berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat, upaya itu pun perlu bekerjasama dengan pihak kecamatan mengingat pihak kecamatan lebih mengerti terkait prosedur maupun proses pembuatan KTP.

"Masalah kependudukan dan itu memang bukan ranah kepolisian. Tapi kami akan upayakan sosialisasi kepada masyarakat bekerjasama dengan pihak kecamatan," pungkasnya.(Dedy Warseto)