Polres Tunggu Laporan Warga Pulau Panjang Soal Oknum Penjual Lahan

TANJUNG REDEB – Terkait lahan sengketa di Jalan Pulau Panjang hingga kini masih banyak menimbulkan pertanyaan besar. Salah satunya oknum yang menjual lahan tersebut kepada masyarakat, padahal diketahui Kumala Jaya selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut.

Secara hukum, seharusnya ada tindakan tegas yang dilakukan bagi para penjual lahan yang bukan miliknya. Namun, sampai sekarang belum diketahui siapa oknum yang melakukan penjualan lahan tersebut kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa membuat surat kepemilikan sah berupa sertifikat.

Menanggapi hal tersebut, Kasat Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Berau, AKP Andreas Nurcahyo Wibowo mengatakan, untuk oknum penjual lahan di kawasan lahan sengketa Jalan Pulau Panjang itu, hingga kini memang belum diketahui. Pasalanya, pihak Polres Berau belum menerima laporan dari warga yang keberatan atas pembelian lahan sengketa itu.

“Kalau memang masyarakat beli, itu dari siapa. Saat ini kami juga belum menerima laporan terkait keberatan warga atas jual beli lahan di kawasan itu,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com diruang kerjanya, Rabu (8/6/2016) pagi tadi.

Dikatakannya, terkait sanksi bagi oknum yang menjual belikan lahan dikawasan tersebut, pihaknya belum mau berkomentar banyak. Pasalnya, Polres Berau sendiri juga harus mempelajari dan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kasusnya.

“Kita belum bisa bicara masalah sanksi pidana sebelum adanya pemeriksaan. Kami pun harus memperlajari kasus ini kalau memang ada laporan terkait hal itu,” tambahnya.

Lebih jauh Andreas menjelaskan, untuk melakukan pemeriksaan pun pihaknya harus mengetahui asal usul tanah yang dimiliki warga maupun pihak lain yang tersangkut dalam lahan tersebut. Sedangkan status sertifikat yang dikeluarkan dan dimiliki warga, mungkin saja BPN sudah melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) mereka dalam mengeluarkan surat tersebut.

“Intinya, kalau masalah lahan itu kita harus tahu asal-usulnya dulu, tidak bisa kita langsung tetapkan sanksi apa. Kalau masalah sertifikat, mungkin saja pihak terkait sudah melakukan SOP mereka,” pungkasnya.(dws)