Sengketa Lahan Pulau Panjang Ternyata Masih Berlanjut

TANJUNG REDEB – Meski sengketa lahan di Jalan Pulau Panjang sudah mendapatkan keputusan berkekuatan hukum (incracht van gewijsde) dan memenangkan pihak penggugat atas nama Kumala Jaya. Namun, ternyata kasus sengketa lahan tersebut masih terus berlanjut. Buktinya, puluhan warga kembali melayangkan gugatan kepada pihak Kumala Jaya ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb.

Rizky Rismawan, selaku kuasa hukum warga Jalan Pulau Panjang mengatakan, gugatan ini sebenarnya sudah disampaikan atau diajukan kepada pihak PN pada Selasa (28/6/2016) lalu. Saat ini, merupakan jadwal sidang yang akan digelar oleh pihak PN.

BACA JUGA : Tak Ada Sertifikat Tumpang Tindih, Ada Sertifikat Justru Kalah

“Kami masih akan memperjuangkan karena masih ada celah hukum untuk menggugat. Selain itu, klien kami punya alasan yang cukup untuk mempertahankan haknya karena mereka memilki sertifikat atas lahan,” ungkapnya kepada beraunews.com, Senin (22/8/2016).

Dikatakannya, dalam perkara ini ada dua gugatan yang dilayangkan warga, seperti ganti rugi atas pembongkaran dan penggembalian hak atas sertifikat masyarakat. Selain itu, pihaknya menilai perlu adanya pengkajian lagi terkait surat yang dimiliki Kumalaya Jaya yang membuatnya menang.

“Dalam perkara ini, Badan Pertanahan Negara (BPN) tidak dilibatkan, padahal mereka yang berkompeten dan itu juga bukan lembaga swasta, tapi lembaga negara,” ujarnya.

BACA JUGA : Ada Sertifikat Warga Pulau Panjang Justru Kalah, Ini Kata PN

Selain itu, Rizky juga merasa ada keanehan dalam perkara ini. Pasalnya, banyak sertifikat hak milik yang dimiliki masyarakat seolah tak ada gunanya. Padahal, sertifikat merupakan produk negara yang sah secara hukum.

“Untuk mendapatkan sertifikat itu, seseorang melalui proses dan beberapa prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bukan hanya itu, sertifikat yang ada ini juga belum batal secara hukum,” bebernya.

Namun disayangkan, akibat ketua majelis yang tak kunjung datang. Sidang yang diagendakan sekitar pukul 09.00 Wita terpaksa batal digelar dan membuat masyarkaat merasa kecewa terhadap keputusan ini.

BACA JUGA : Tak Ngerti Hukum, Warga Pulau Panjang Pasrah Dibohongi Penjual

Humas PN Tanjung Redeb, Andi Hardiansyah menjelaskan, ketua majelis saat ini tidak berada di Kabupaten Berau karena beberapa waktu lalu keluar kota. Meski seharusnya pada hari ini ketua majelis sudah berada di Berau, tetapi ada sedikit masalah pada penerbangannya.

“Dia ketinggalan pesawat saat tiba di Balikpapan karena delay, tapi pukul 14.00 Wita nanti dia akan terbang ke Berau. Tapi kami juga tidak bisa menggelar sidang ini besok, karena kuasa hukum masyarakat ada kesibukan, jadi mungkin sidangnya minggu depan,” pungkasnya.(dws)