Soal Pulau Panjang, HMI Datangi BPN

TANJUNG REDEB - Lebih dari 15 orang mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Berau, Jumat (3/6/2016) sekitar pukul 09.00 Wita.  Mereka mendatangi BPN untuk mempertanyakan pernyataan BPN yang mengatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik warga korban penggusuran adalah sah.

Ketua HMI Komisariat Perjuangan, Ali Akbar didampingi, Ketua HMI Komisariat Banuanta, Khairul Razikin dan Ketua HMI Komisariat Batiwakkal, Eka Prayitna Jogras Hutain mengatakan kedatangan rekan-rekan HMI ini ingin meminta penjelasan terkait status sertifikat yang dimiliki warga Jalan Pulau Panjang yang telah menjadi korban penggusuran. Padahal, jika dilihat sertifikat merupakan senjata  atau kekuatan terakhir atas hak milik sebuah lahan.

“Kami datang kesini untuk meminta penjelasan terkait pernyataan BPN bahwa sertifikat masyarakat itu sah, dan pertanggungjawaban dari BPN atas terbitnya surat tersebut,” ungkapnya kepada beraunews.com.

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya mendengarkan pendapat dari BPN terkait kasus lahan di Jalan Pulau Panjang itu. Eksekusi tetap dilakukan sementara masih banyak fakta persidangan yang dianggap belum lengkap atau banyak kejanggalan.

“Katanya BPN tidak dilibatkan dalam urusan ini. Kami juga tahu kalau Kumala Jaya merupakan anak dari pemilik lahan tersebut, tapi yang menjadi pertanyaan itu, mana surat ahli warisnya kalau memang dia sebagai pewaris dari si pemilik lahan,” lanjutnya.

Terpisah, Humas BPN Berau, Imbawan Sanusi menjelaskan terkait pertanyaan-pertanyaan para mahasiwa tersebut pihaknya tetap menyatakan bahwa sertifikat itu sah. Kalau yang tak memiliki surat BPN jelas tak mengakuinya.

“Sertifikat masyarakat yang ada itu sah. Lagipula diputusan MA (Mahkamah Agung-red) itu tidak ada penegasan bahwa sertifikat masyarakat tidak sah atau batal,” tambahnya.

Dijelaskannya, keabsahan sertifikat yang ada bisa di uju materil, dan jika memang itu dinyatakan batal, yang bisa menyatakan hanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Nggak ada penegasan berapa luas dalam penetapan kalau sertifikat masyarakat atas nama siapa, berapa luas dan dimana letaknya harus dibatalkan. Yang ada hanya penetapan pemilik sah lahan itu,” pungkasnya.(dws)