PN Enggan Komentar Soal Bukti Kepemilikan Kumala Jaya

TANJUNG REDEB - Meski bangunan rumah warga di lahan Sengketa, Jalan Pulau Panjang, sudah rata oleh tanah. Namun, tak sedikit warga yang masih mempertanyakan terkait sertifikat asli milik penggugat yang dimenangkan atas nama Kumala Jaya.

Salah seorang warga yang menemui pihak pengadilan dilapangan, Kadir mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada kejelasan terkait surat asli kepemilikan pihak Kumala Jaya ditunjukkan ke warga. Selain itu, dari hasil sidang diketahui jika surat asli pihak Kumala Jaya masih dalam tahap pencarian.
 
“Kenapa sudah dilakukan eksekusi sementara belum ada surat asli pihak Kumala Jaya. Pada surat yang diberikan oleh pihak Mahkamah Agung (MA) juga tertera bahwa masih dalam tahap pencarian. Bisa kah seperti itu,” tanyanya kepada beraunews.com, Senin (30/5/2016).
 
Dikatakannya, warga yang menjadi korban saat ini hanya meminta penjelasan lebih detail terkait kasus ini. Mengapa eksekusi dilakukan, sementara pihak Kumala Jaya belum menunjukkan bukti asli kepemilikan surat atas lahan ini.
 
“Kita hanya ingin melihat bentuk surat si penggugat itu, kalau memang ada oke. Tapi sampai saat ini belum ada, dan surat dari MA itu juga mengatakan surat masih dalam pencarian,” tambahnya.
 
Ditempat yang sama, Panitra Sekretaris (Pansek) Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb, Sukamto mengatakan kehadirannya dilapangan hari ini dalam agenda pengawalan eksekusi bukan untuk membahas masalah bukti persidangan. Kalau membahas masalah bukti persidangan, maka akan kembali ke tahun 1994 lagi.
 
“Itu sudah jadi keputusan dan saya tidak berani berkomentar terkait keputusan tertinggi ini. Saat ini kita terjun kelapangan untuk pengawalan terkait eksekusi ini,” kata dia.
 
Namun, untuk bukti juga sebenarnya sudah dipertimbangkan di tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) dan itu sudah jadi keputusan yang inkrah dan kita hanya menjalankan.
 
“Kalau masalah bukti itu sudah dipertimbangkan, dan saat ini kita tinggal lakukan eksekusinya,” ucapnya.
 
Sukamto menambahkan, setelah eksekusi ini pihaknya akan memasang patok sementara atau patok eksekusi menandai batas wilayah di lahan tersebut untuk selanjutnya akan diukur kembali oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN)
 
“Ini akan kita pasang patok eksesusi saja dulu dan nanti akan diukur ulang oleh BPT untuk batas wilayahnya,” pungkasnya.(dws)