Kepala BPN : Kalau Saya Bongkar Semua, Pengadilan Pasti Malu

TANJUNG REDEB – Pernyataan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb, Adi Prasetyo yang menyayangkan pernyataan Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Berau terkait sah atau tidaknya sertifikat tanah warga Jalan Pulau Panjang, kembali ditanggapi Umar Malabar, Kepala BPN

Namun kali ini, Umar tidak ingin mengomentari perkara sengketa lahan tersebut lebih jauh lagi. Dia hanya menyatakan bahwa dirinya tidak ingin selalu membahas kasus tersebut. Sebab bisa mengganggu kinerja utama BPN, yakni melayani masyarakat dalam menerbitkan sertifikat tanah dan lain-lainnya.

"Sudahlah, terserah saja pengadilan mau bilang apa. Yang pasti saat ini kami tidak ingin karena perkara ini justru menimbulkan polemik-polemik baru di kalangan masyarakat luas. Nanti malah fungsi utama kita untuk melayani menjadi terbengkalai," katanya saat ditemui beraunews.com di Kantor BPN, Jalan Murjani II, Tanjung Redeb, Kamis (2/6/2016).

Terkait adanya beberapa sertifikat yang terbit diantara kurun waktu bersengketa (tahun 1994-2002) maupun setelah incracht van gewijsde atau putusan yang sah secara hukum di tahun 2002, dibantah oleh Umar. Dia mengatakan, sertifikat tersebut bukan terbitan baru, melainkan hanya sebatas pemindahan nama. 

"Sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2002 ke atas maupun 2002 ke bawah itu adalah sertifikat pengalihan nama, bukan sertifikat baru yang dikeluarkan BPN. Dan meskipun sudah memasuki incracht pada tahun 2002, tapi dalam putusan tersebut sampai sekarang pun pengadilan tidak pernah menunjukkan surat atau bukti jika PTUN telah membatalkan sertifikat tersebut (milik warga-red), coba tunjukkan suratnya, tanggal berapa, nomor berapa, atas nama siapa dan berapa luas tanah yang dibatalkan? Tidak ada," ujarnya.

Ia berharap masyarakat dapat menilai sendiri bagaimana kebenaran dari perkara tersebut. Saat ini, pihaknya hanya bisa angkat tangan terkait kelanjutan kasus tersebut.

"Masyarakat nanti bisa menilai sendiri, saat ini kami hanya ingin fokus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat saja. Biarlah kebenaran akan terungkap, hanya Tuhan yang mengetahuinya. Nanti jika saya membongkar semuanya pengadilan pasti akan malu," tutupnya.(mta)