Ketua PN Jelaskan Dasar Hukum Eksekusi Pulau Panjang

TANJUNG REDEB - Sengekata lahan puluhan tahun sejak 1994 di Jalan Pulau Panjang berakhir dengan eksekusi lahan seluas lebih dari 1 hektar. Sebanyak 35 kepala keluarga terusir dari lahan yang dikuasi sejak puluhan tahun. Selesai? Ternyata belum.
 
Masih ada upaya perlawanan hukum warga. Ada banyak warga yang sudah mengantongi sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bahkan oleh BPN disebut masih sah. Sementara pernyataan itu dibantah oleh Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PN Tanjung Redeb, Adi Prasetyo mengatakan, eksekusi yang dilakukan pihaknya, Senin (30/5/2016) kemarin adalah sah demi hukum. Eksekusi sendiri dilakukan sesuai dengan putusan Nomor 14/pdt-g/1994/PN Tanjung Redeb tanggal 30 Maret Tahun 1995 juncto Putusan Nomor 35/pdt/1995/PTKT, Samarinda Tanggal 20 September 1995 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3477K/pdt/1995 Tanggal 19 Desember 1997 juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 462PK/pdt/1999 Tanggal 15 Januari 2000. Dimana isi dari putusan dimaksud, menegaskan surat dipegang warga yang dikeluarkan oleh BPN tidak mempunyai kekuatan hukum.
 
“Dalam putusan itu juga dijelaskan pada amarnya di butir ke empat menyatakan sebagai hukum, segala hal surat yang ada pada para tergugat yang menyatakan surat kepemilikan atas tanah sengketa tanpa kecuali adalah tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, sesuai prosedur hukum meskipun dalam persidangan keberadaan surat sertifikat yang dimiliki warga sempat menjadi pertimbangan, akhirnya juga harus dikesampingkan,” ungkapnya melalui beraunews.com,Selasa (31/5/2016).
 
Dikatakannya, selain itu juga dihubungkan kembali dengan amar kelima putusan Pengadilan Tinggi (PT) yang menghukum para tergugat atau siapa pun yang mendapat hak daripadanya, untuk mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkan kepada pihak penggugat dalam keadaan aman tanpa beban apapun dan bila perlu menggunakan alat Negara.
 
“Itulah dasar kami melakukan eksekusi kemarin. Berapa pun sertifikat yang ada atau yang dimiliki warga, selama itu sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau tak sah secara hukum, maka eksekusi yang dilakukan adalah sah,” tutupnya seraya mengatakan pihak PN siap menjadi tempat Curhat (Curahan Hati-red) bagi masyarakat yang memerlukan informasi hukum termasuk kasu Jalan Pulau Panjang.(dws/ana)