Ketua PN : Kasus Pulau Panjang, Aneh Bin Ajaib

TANJUNG REDEB - Keabsahan sertifikat tanah milik warga di Jalan Pulau Panjang, yang telah dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb, pada Senin (30/5/2016) kemarin,  hingga saat ini masih diakui oleh Badan Pertanahan Negara (BPN). Hal itu disampaikan secara langsung oleh Kepala BPN Umar Malabar yang didampingi oleh Himbauan Sanusi selaku Humas BPN.
 
"Sampai detik ini sertifikat tanah yang dimiliki warga penggusuran tersebut masih dianggap sah, karena belum ada satupun putusan pembatalan dari pihak yang berhak membatalkan," ungkap Humas BPN tersebut.

Namun hal itu langsung dibantah oleh Ketua PN Tanjung Redeb, Adi Prasetyo. Dijelaskannya, kasus yang sudah bergulir sejak tahun 1994 tersebut sebenarnya telah menemui keputusan hukum yang sah sejak beberapa tahun lalu, yakni mengakui bukti kepemilikan penggugat (Kumala Jaya-red) berupa sertifikat tanah yang sah secara hukum dan mengesampingkan bukti kepemilikan tergugat yang dianggap lemah secara hukum.
 
"Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak BPN bahwa para tereksekusi (warga Pulau Panjang-red) hingga saat ini memiliki bukti kepemilikan sertifikat tanah yang sah, maka dengan ini kami nyatakan hal itu tidak benar adanya," tegas Adi didampingi Panitera Sekretaris (Pansek) Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb, Sukamto.
 
Selain itu, pihak BPN merasa tidak pernah dilibatkan dalam perkara tersebut padahal ada produk mereka didalamnya, yakni berupa sertifikat tanah, juga ditanggapi Adi. Dia menyatakan, para pihak penggugat memang tidak pernah menggugat pihak BPN, sebab sejak awal berjalannya sengketa tersebut, kasus ini merupakan sengketa kepemilikan lahan. Namun pihak PN pernah menyatakan bahwa Kepala BPN pernah menjadi saksi dipersidangan terkait kasus sengketa di Jalan Pulau Panjang, Tanjung Redeb.
 
"Ini adalah sengketa kepemilikan antara pihak penggugat dan pihak tergugat (tereksekusi-red). Dalam hal ini, begitu sertifikat sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap  atau  incracht van gewijsde pada tahun 2002, maka sudah sepantasnya dan seharusnya segala produk terhadap bukti-bukti surat yang menyatakan kepemilikan atas lahan tersebut harus dihentikan. Kalau soal pernah tidaknya pihak BPN menandatangani berita acara, kami jelaskan bahwa berita acara untuk kasus ini ada beberapa kali. Salah satunya berita acara persidangan yang hanya ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Penggantinya. Lalu ada berita acara sita jaminan, itu selalu kami laporkan kepada pihak BPN, dan terkait berita acara eksekusi kami memang belum meminta tanda tangan BPN karena saat ini masih dalam proses pembuatan. Setiap berita acara kami laporkan, dan BPN berhak untuk tidak menandatanganinya," bebernya.
 
Namun terkait terbitnya surat sertifikat untuk warga yang ada oleh BPN, setelah incracht pada tahun 2002, Adi menyebut hal itu sebagai aneh bin ajaib. Dilihat dari data perlawanan yang diajukan baik pihak tergugat maupun penggugat di tahun 2014 dan tahun 2015, dengan jelas disebutkan ada surat yang diterbitkan BPN untuk warga tergugat di atas tahun 2002 atau setelah jelas bahwa lahan tersebut merupakan hak penggugat yang dimenangkan pengadilan.

"Ini kasus aneh bin ajaib, padahal perkara atas tanah tersebut sudah diputuskan sejak tahun 2002 dan dimenangkan oleh pihak penggugat, tapi kenapa masih bisa terjadi proses jual beli atau pemindahan nama atas tanah tersebut di atas tahun 2002, harusnya BPN sudah menghentikan produk berupa bukti kepemilikan tanah sejak kasus ini sudah memasuki incracht van gewijsde," lanjutnya.
 
Ia juga menyayangkan pernyataan pihak BPN yang dimuat di beraunews.com tersebut. Sebab dianggap tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
 
"Harusnya sebelum membuat penyataan bahwa sertifikat tanah tersebut masih sah secara hukum, mohon dipertanyakan dulu kepada pihak kami. PN dan jajarannya siap menjadikan pengadilan negeri sebagai rumah keadilan bagi masyarakat," tegasnya.(mta/ana)