Divonis Bersalah, Bupati Berau Ajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Kaltim

 

TANJUNG REDEB – Tim Penasihat Hukum (PH) dipastikan mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb yang memvonis bersalah Bupati Berau, Muharram sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam perkara pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam Pilkada Kaltim 2018.

Ketua Tim PH, Ramlan Asri yang dikonfirmasi beraunews.com membenarkan jika pihaknya mengajukan banding tersebut. Dikatakannya, pihaknya pada Senin (30/07/2018) pagi memang sudah mengajukan memori banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui PN Tanjung Redeb.

“Banding telah kami lakukan pada tanggal 30 Juli 2018 dan berarti masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 3 hari kerja pasca putusan Majelis Hakim,” ujar Ramlan diamini Hamzah Dahlan dan Burhan Ranreng.

Baca Juga : Bupati Berau Divonis Bersalah, Penasehat Hukum : Majelis Hakim Tidak Fair

Banding diajukan pihaknya, lanjut Ramlan, lantaran sangat berkeberatan dengan putusan Majelis Hakim yang diketuai Andi Hardiansyah dengan hakim anggota Hilarius Grahita Setya Atmaja dan Rakhmat Priyadi, yang memvonis kliennya dengan pidana 4 bulan dan denda Rp6 juta subsider 1 bulan kurungan penjara.

“Meski vonis tersebut tidak perlu dijalani klien kami, tetapi setelah kami membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim PN Tanjung Redeb-red), maka kami sangat keberatan dengan putusan tersebut,” ucapnya.

“Kami sangat keberatan dengan putusan tersebut, karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi, tidak mempertimbangkan secara sunguh-sungguh hal-hal yang dikemukakan dalam pembelaan (pledoi) hingga tak terbuktinya unsur pokok dilarang membuat keputusan dan atau tindakan,” tambahnya. 

Baca Juga : Majelis Hakim Yang Mengadili Bupati Berau Gagal Paham

Terkait isi memori bandingnya, Ramlan mengatakan, atas dasar keberatan dan kejanggalan putusan, maka pihaknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur kiranya memutuskan klien mereka Muharram, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dikuatkan dengan vonis Majelis Hakim PN Tanjung Redeb, yakni Pasal 188 juncto Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

“Kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk mengadili sendiri dan memutuskan menerima eksepsi Penasihat Hukum terdakwa (Muharram-red) untuk seluruhnya, menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan hanya masuk dalam pelanggaran administratif, serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,” tandasnya.

Untuk diketahui, Muharram divonis Majelis Hakim PN Tanjung Redeb bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam Pilkada Kaltim 2018, lantaran memberikan sambutan dalam kampanye yang dibalut acara silaturrahmi dan buka puasa bersama di kediaman pribadinya Jalan Al Bina, Tanjung Redeb pada 23 Mei 2018.(bnc)