Bupati Berau Divonis Bersalah, Penasehat Hukum : Majelis Hakim Tidak Fair

 

TANJUNG REDEB - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb menjatuhkan hukuman 4 bulan penjara dan denda Rp6 juta subsider 1 bulan penjara kepada Bupati Berau, Muharram yang juga Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Berau. Muharram, dalam kasus pelanggaran tindak pidana pemilihan pada Pilkada Kaltim 2018.

Pantauan beraunews.com secara langsung di Ruang Sidang Cakra PN Tanjung Redeb, putusan Majelis Hakim tersebut, lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Pasal 188 juncto Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yakni 2 bulan penjara dan denda Rp3 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim, majelis hakim menilai bahwa unsur Pasal 188 junto Pasal 71 Ayat 1 sebagaimana tuntutan JPU, seluruhnya terpenuhi. Selian itu, tak ada alasan pemaaf maupun alasan yang bersifat penghapus tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Meski demikian, dari ketiga majelis hakim, Hakim Pertama tidak sependapat dengan keputusan tersebut.

Baca Juga: Dituntut 2 Bulan Penjara, Ini Pembelaan Bupati Muharram

Adapun hal-hal yang memberatkan perbuatan Muharram menurut majelis hakim, yakni perbuatan terdakwa mendukung salah satu paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dinilai dapat menimbulkan keadaan tidak kondusif selama masa pemilukada serta perbuatan Muharram dapat merugikan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim lainnya.

Sementara hal-hal yang meringankan, yakni Muharram mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum serta merupakan tokoh masyarakat selaku kepala daerah yang sumbangsih tenaga dan pikirannya masih dibutuhkan oleh warga masyarakat kabupaten Berau.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan pada Pilkada Kaltim 2018, menjatuhkan pidana penjara pada diri terdakwa selama 4 bulan tanpa harus menjalani pidana kurungan dan denda Rp6 juta subsider 1 bulan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim, Andi Hardiansyah saat membacakan putusan di PN Tanjung Redeb didampingi Hakim Anggota, Hilarius Grahita Setya Atmaja dan Rakhmat Priyadi, Rabu (25/07/2018) sekitar pukul 14.35 Wita.

 

Terhadap putusan ini, Ketua Majelis Hakim kemudian mempersilahkan Muharram untuk berpikir apakah menerima atau melakukan upaya hukum banding atau berpikir-pikir selama 3 hari. Terhadap putusan ini, Penasehat Hukum menyatakan akan berpikir-pikir selama 3 hari.

“Terhadap putusan ini kami akan berpikir-pikir selama 3 hari,” ujar Penasehat Hukum Terdakwa, Hamzah Dahlan.

Sementara itu, atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadapnya, Penasehat Hukum Muharram tak terima dan menyatakan melakukan banding.

“Kami tidak terima dengan keputusan ini, dimana keadilannya ini. Hakim sungguh tidak fair dalam hal ini,” ucap Penasehat Hukum Muharram, Hamzah Dahlan, setelah persidangan.

Untuk diketahui, Muharram dituntut melakukan pelanggaran tindak pidana pemilihan lantaran menyampaikan sambutan dalam kampanye yang dibalut acara silaturrahmi dan buka puasa bersama di kediaman pribadinya Jalan Al Bina, Tanjung Redeb pada 23 Mei 2018.(bnc)