Dituntut 2 Bulan Penjara, Ini Pembelaan Bupati Muharram

 

TANJUNG REDEB – Tim Penasihat Hukum (PH) Muharram selaku terdakwa perkara dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam Pilkada Kaltim 2018 menyampaikan nota pembelaan (pledoi) atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU), Selasa (24/07/2018) sekitar pukul 16.00 Wita.

Dalam sidang hari keenam yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb itu, PH memohon kepada Majelis Hakim kiranya memutuskan klien mereka Muharram, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dan dituntut JPu, yakni maksud Pasal 188 juncto Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

“Kami mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan menerima eksepsi Penasihat Hukum terdakwa (Muharram-red) untuk seluruhnya, menyatakan perbuatan terdakwa masuk dalam pelanggaran administratif dan menyatakan ada perbuatan tapi bukan perbuatan pelanggaran pidana pemilu oleh karena itu mohon dinyatakan Ontslag van rechtsvervolging (melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana), serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,” ucap Ketua Tim PH, Ramlan Asri didampingi Hamzah Dahlan, Mansyuri dan Abdul Rais.

Permohonan tersebut disampaikan PH berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan petunjuk, seperti JPU telah keliru memberlakukan peraturan yang telah diubah dan JPU telah keliru menerapkan Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10/2016.

“Berdasarkan uraian dakwaan seyogyanya menerapkan Pasal 70 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10/2016 yang berkaitan erat dengan ijin cuti, yakni merupakan pelanggaran administratif, bukan tindak pidana pemilu,” ujar PH.

Baca Juga : JPU Tuntut Bupati Muharram 2 Bulan Penjara

Dalam pledoinya, Tim PH juga mengungkapkan beberapa keganjilan yang dinilai mereka sebagai suatu konspirasi antara Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dengan semua pihak yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), untuk menggiring anggapan adanya pelanggaran pemilu ke arah pelanggaran pidana yang dianggap suatu prestasi yang luar biasa.

“Sesungguhnya permasalahan tersebut adalah permasalahan administratif, sungguh suatu hal yang sangat ironis. Apa sebabnya kami mengganggap suatu konspirasi, sebab dari awal kejadian atas perintah Panwaskab (Panitia Pengawas Kabupaten-red) dalam hal ini Saudari Nadirah memerintahkan kepada Panwascam untuk membuat suatu laporan atau suatu temuan termasuk dalam temuan awal tersebut telah menyatakan adanya pelanggaran Pemilu sebagaimana disebutkan dalam laporan temuan Panwascam dan oleh Panwaskab tanpa adanya suatu kajian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017,” tegas PH.

Selain itu, tim PH juga menilai jika tuntutan pidana yang diajukan JPU terhadap klien mereka, sangatlah diskriminatif. Pasalnya, terdakwa selaku Bupati Kabupaten Berau telah berupaya maksimal melaksanakan tugasnya dengan berusaha bertindak senetral mungkin. Wujudnya, terdakwa telah menghadiri setiap kampanye yang diadakan oleh setiap pasangan calon Gubernur yang berkampanye di Berau.

Terutama kampanye Paslon Nomor Urut 2, yang saat itu dihadiri juga oleh Gubernur Awang Farouk Ishak. Bahkan, kala itu, Gubernur juga memberikan kata sambutan agar masyarakat memberi dukungan pada Paslon Nomor Urut 2. Hal ini tentunya menjadi tanda tanya besar, karena apa yang dilakukan Gubernur dan Muharram, pada hakikatnya adalah sama, yakni memberikan sambutan saat mendampingi paslon yang menggelar kampanye di Berau. Namun, untuk sambutan gubernur, Panwas Berau mengapa tidak memprosesnya menjadi temuan dan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.

“Bagi kami mengapa Panwaskab Berau tergabung dengan Tim Sentra Gakkumdu tidak mengambil tindakan atau sikap, padahal jelas-jelas bahwa Gubernur Awang Farouk Ishak sebagai Gubernur Kalimantan Timur memberikan sambutan dalam acara kampanye Paslon Nomor Urut 2, dimana terdakwa (Muharram-red) ikut hadir. Mengapa dan ada apa dibalik ini semua? Apakah karena Paslon Nomor Urut 2 didukung oleh partai-partai di luar pendukung nomor urut 3? Apakah karena terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Berau bersama-sama dengan Partai Gerindra dan Partai PAN mendukung Nomor Urut 3?,” tanyanya.

Disini nampak jelas bahwa Panwaskab dan Gakumdu Kabupaten Berau telah melakukan diskriminasi dalam menindaklanjuti satu pelanggaran Pemilu (pidana) yang seyogyanya Sentra Gakkumdu (Panwaskab, Kepolisian, Kejaksaan) tidak harus tebang pilih melainkan harus memperlihatkan kenetralannya. Sungguh adalah suatu hal yang sangat fantastis diperlihatkan oleh Panwaskab Berau mendudukkan Muharram telah melakukan pelanggaran pidana Pemilu,” tambahnya.

 

Sementara, Muharram yang juga diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan pembelaannya mengatakan, selama kurang lebih 50 tahun usianya, dirinya sama sekali belum pernah terlibat dalam tindak pidana maupun perdata. Hal itu, dikatakan Muharram, sebagai wujud dirinya selalu berusaha dengan niat ikhlas memperjuangkan kepentingan masyarakat dan selalu menjaga diri agar tidak pernah melanggar hukum, termasuk dalam pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur tahun 2018 yang kini disangkakan kepadanya.

Dirinya, lanjut Muharram, selaku berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Panwas Berau yang dipercayanya lebih menguasi peraturan-peraturan terkait pelanggaran pemilu dan pilkada dengan menelpon Marwan Toni dan Nadirah pada hari Selasa (27/03/2018) sekitar pukul 19.00 Wita. Dan saat itu, keduanya memperbolehkan dirinya hadir sepanjang hari libur dan di luar jam kerja.

“Informasi dari pembicaraan ini tidak pernah direvisi baik oleh Saudara Marwan Toni dan Saudari Nadirah sampai terjadinya kegiatan silahturahmi dan buka puasa bersama tanggal 23 Mei 2018 yang dihadiri oleh Isran Noor Cagub Nomor Urut 3,” tutur Muharram.

Selain itu, Muharram juga menyayangkan sikap Nadirah selaku Ketua Panwas Berau yang pada subuh Kamis (24/05/2018) menelpon dan menginstruksikan agar Dani Apriatmadja selaku Ketua Panwascam Tanjung Redeb membuat laporan temuan dengan pelanggaran atas dirinya selaku Bupati Berau.

“Sedangkan semua saksi yang dihadirkan dari Panwascam Tanjung Redeb, justru mengakui bahwa sebelum dihubungi Nadirah, mereka tidak pernah berencana membuat laporan temuan tersebut. Karena kalau itu disebut temuan, maka ketika acara selesai ba’da maghrib, semestinya pihak Panwascam merasa terusik naluri kepengawasannya untuk segera mengumpulkan data temuan untuk didiskusikan di internal mereka,” tegasnya lagi.

“Ini juga tidak layak disebut laporan, karena dari pihak yang berwenang melakukan dan membuat laporan tidak ada yang melapor baik dari WNI, parpol dan paslon maupun pemantau resmi pilkada. Artinya kalau ada orang yang merasa nyata-nyata dirugikan atas kejadian itu, maka pasti mereka ini yang bereaksi untuk serius membuat laporan. Yang ada, hanya Saudara Ajat Sudrajat yang menanyakan bolehkah foto seperti ini dilaporkan, tapi yang bersangkutan tidak mau membuat laporan sebagaimana kesaksiannya,” tambahnya.

Hal yang mengherankan lainnya, menurut Muharram, adalah sikap Nadirah yang menyatakan bahwa sudah mengkomunikasikan tentang penjelasan hari kerja dan jam kerja ini kepada dirinya ketika bertemu di Bandara Temindung Samarinda.

“Padahal kami sama sekali tidak menyinggung tentang masalah tersebut, hanya berbicara urusan keluarga Nadirah,” ujarnya.

Muharram juga menilai, jika JPU terkesan tidak mau menegakkan hukum tapi ingin mencari kesalahannya tanpa dalil yang jelas dan terang benderang. Oleh sebab itu, JPU tak mau mengalamatkan perbuatannya itu ke Pasal 70 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10/2016, sebab tak ada sanksi pidananya.

“Berdasarkan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Juajir Sumardi. SH. MH, Guru besar Fakultas Hukum Unhas, bahwa semestinya kalaupun terdakwa dianggap bersalah dan memenuhi syarat disebut kampanye pada kegiatan tangal 23 Mei 2018 di Jalan Al Bina, maka terdakwa semestinya didakwa atau diduga melanggar Pasal 70 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10/2016 yang notabene menurut saksi ahli pelanggaran ini hanya pelanggaran administrasi,” terangnya.

“Saya sudah berupaya untuk meyakinkan majelis hakim dan kalaupun pada akhirnya yang mulia memutuskan bahwa saya tetap bersalah, maka itu adalah hak prerogatif hakim yang mulia. Namun perlu dicatat, Insya Allah akan menjadi catatan sejarah di negeri ini bahwa satu-satunya bupati yang divonis bersalah terkait sambutannya pada acara silahturahmi dan buka puasa bersama yang dilaksankan di luar jam kerja adalah Bupati Berau, diantara 990 bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota se-Indonesia, 66 Gubernur dan Wakil Gubernur,” tandasnya.

Untuk diketahui, putusan majelis hakim akan dilakukan disidang hari ketujuh pada Rabu (25/07/2018) hari ini pukul 13.00 Wita.(bnc)