JPU Tuntut Bupati Muharram 2 Bulan Penjara

 

TANJUNG REDEB – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang memeriksakan dan mengadili perkara pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam Pilkada Kaltim 2018, agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bupati Berau Muharram sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan pidana penjara selama 2 bulan dan denda sebesar Rp3 juta subsider 3 bulan kurungan. Hal tersebut, disampaikan JPU dalam sidang hari kelima dengan agenda pembacaan tuntutan JPU, di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Senin (23/07/2018) sekitar pukul 14.30 Wita.

Dalam tuntutan yang dibacakan secara bergantian oleh Nanang Prihanto dan Andie Wicaksono tersebut, JPU menyatakan, Muharram terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 juncto Pasal 71 Ayat 1 UU Nomor 10/2016 sebagaimana dalam surat dakwaan yang diajukan pihaknya, yakni pejabat daerah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan calon.
 
“Melihat kenyataan di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Selain itu, dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Maka, terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya,” ujar Nanang Prihanto dalam persidangan.

Baca Juga : Eksepsi Bupati Muharram Ditolak, Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Berlanjut

Tuntutan JPU tersebut didasarkan juga pada hal-hal yang meringankan maupun memberatkan Muharram. Adapun hal-hal yang meringankan, yakni Muharram dinilai mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum serta merupakan tokoh masyarakat selaku kepala daerah yang sumbangsih tenaga dan pikirannya masih dibutuhkan oleh warga masyarakat kabupaten Berau

“Sementara hal-hal yang memberatkan pada terdakwa (Muharram-red), yakni perbuatan terdakwa mendukung salah satu paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dinilai dapat menimbulkan keadaan tidak kondusif selama masa pemilukada serta perbuatan Muharram dapat merugikan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim lainnya,” ucap Andie Wicaksono.

 

Terkait keterangan Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH, MH selaku saksi ahli yang dihadirkan terdakwa dan penasehat hukumnya, JPU mengatakan, keterangan seorang ahli, pada hakikatnya tidak mengikat hakim, sehingga hakim berhak menolak keterangan ahli jika keterangan itu tidak cukup kuat dan keterangannya dianggap tidak komprehensif.

“Ahli yang dihadirkan terdakwa telah menginterprestasikan penjelasan Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10/2016 mengatur juga mengenai Undang-Undang Administrasi Negara (UU Nomor 30/2014-red), dimana jelas-jelas dalam penjelasan Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10/2016 mengatur tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5/2014-red) dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23/2014-red),” kata Nanang.

Lihat Juga : Sidang Bupati Muharram, Saksi Ahli : "Salah Penerapan Pasal, Dakwaan Penuhi Syarat Ditolak Majelis Hakim"

“Selain itu, ahli selalu mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mengajukan izin atau cuti kampanye itu, merupakan pelanggaran administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10/2016, namun ahli lupa bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 188 juncto Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10/2016,” tandasnya.

Untuk diketahui, sidang masih menyisakan 2 hari lagi sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dimana agenda sidang hari keenam yang digelar Selasa (24/07/2018) pukul 15.15 Wita adalah pembacaan nota pembelaan (pleidoi) dan pembelaan (replik) dari penasehat hukum. Sementara, putusan majelis hakim akan dilakukan disidang hari ketujuh pada Rabu (25/07/2018).(bnc)