Eksepsi Bupati Muharram Ditolak, Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Berlanjut

 

TANJUNG REDEB – Pengadilan Negeri Tanjung Redeb melanjutkan persidangan pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam Pilkada Kaltim 2018 dengan terdakwa Bupati Berau Muharram sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal tersebut, diputuskan majelis hakim dalam persidangan, Rabu (18/07/2018) sekitar pukul 10.40 Wita. Dalam persidangan itu, majelis hakim menolak eksepsi (keberatan) Tim Penasihat Hukum Muharram dan menerima surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Mengadili, menyatakan eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak diterima untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Andi Hardiansyah dihadapan sidang didampingi hakim anggota Hilarius Grahita Setya Atmaja dan Rakhmat Priyadi.

Dalam putusan sela, hakim juga menyatakan surat dakwaan JPU yang dibacakan Nanang Prihanto didampingi Doddy Novalita dengan register perkara nomor PDM-113/Berau/Ep.3/07/2018 tertanggal 04 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan tanggal 17 Juli 2018 adalah memenuhi syarat.

“Karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dan pengujian dalam perkara ini,” ujarnya.

Selanjutnya, majelis hakim memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana nomor 168/Pid.sus/2018/PN.Tnr atas nama terdakwa Muharram.

“Menyatakan surat dakwaan JPU telah lengkap dan jelas, oleh karenanya memerintahkan untuk pokok perkara dilanjutkan. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan hakim,” ujarnya.

Baca Juga : Sidang Perdana Bupati Muharram, Tim Penasehat Hukum : JPU Salah Tafsir dan Keliru Terapkan UU

Setelah pembacaan putusan sela, majelis hakim bertanya ke JPU, untuk penjadwalan sidang. Setelah didiskusikan, akhirnya sidang akan dilanjutkan siang hari ini pukul 14.00 Wita dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Bupati Berau Muharram diduga melakukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan saat berkampanye tanpa mempunyai surat ijin kampanye, tidak dalam keadaan sedang cuti, hingga berfoto bersama dengan calon Gubernur. Kampanye tersebut dihadiri calon Gubernur Isran Noor pada Rabu (23/05/2018) di rumah kediaman pribadinya di Jalan Al Bina, sekira pukul 17.00 Wita. Muharram didakwa melanggar Pasal 188 juncto Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10/2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.(bnc)