Dituntut 122,9 Miliar, PT Nabucco Maratua Resort : Mardeka Mau Jual Lahan Triliunan

 

TANJUNG REDEB – Tuntutan pembayaran ganti rugi sebesar Rp122,9 miliar dan menyerahkan lahan dalam keadaan kosong, yang dilayangkan 9 orang ahli waris almarhum Jaji, dinilai PT Nabucco Maratua Resort (NMR) sebagai tuntutan yang mengada-ada dan tidak masuk akal. Ke-9 orang ahli waris yang tak lain anak kandung Jaji itu, yakni Mardeka, Maidi, Aloha, Maeda, Rosana, Sanusi, Efendi, Aslinda, dan Kasmanto.

“Jadi itu (gugatan Mardeka dan 8 saudaranya-red), bagi kami tidak masuk akal. Sebab, hitungannya benar-benar tidak jelas. Mereka menghitungnya kapasitas hunian 100 persen terisi penuh selama 2 tahun sejak beroperasi, itupun tanpa biaya operasional,” ungkap Direktur II PT NMR, Yusnadi saat ditemui beraunews.com di kantor perwakilan PT NMR di Jalan Teratai Nomor G2, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, baru-baru ini.

“Selain itu, dalam gugatan yang mereka ajukan sendiri, juga keliru. Kelirunya, mereka sudah tahu ada 21 bungalows (resort) di Virgin Cocoa dengan kapasitas maksimal 44 orang per hari untuk ketiga tipe bungalows. Tapi, mereka menghitungnya malah untuk kapasitas tamu 132 orang per hari, yang didapatkan dari 44 orang dikalikan 3 tipe bungalows,” tambahnya. 

Baca Juga : Dituding Melanggar Hukum, PT Nabucco Maratua Resort Dituntut 122,9 Miliar

Terkait replik (respon penggugat atas jawaban tergugat) yang tak dapat menerima keabsahan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) tertanggal 6 Juni 2006, lantaran tanda tangan Mardeka diduga dipalsukan, saat itu Mardeka berada di Sungai Nyamuk, serta hingga saat ini, hanya diberikan berupa kopian surat, Yusnadi mengatakan, sebenarnya pihaknya tidak bisa menjawab tudingan itu, lantaran dirinya tak pernah melihat surat aslinya. Meski berbagai upaya sudah dilakukan untuk mencari keberadaan surat tersebut, mulai dari mencari di resort hingga berangkat ke Makassar ke kediaman almarhum Herman Nari selaku kuasa Direktur dan Komisaris PT NMR yang menandatangani surat kesepahaman bersama maupun SPKS tersebut.

“Kita sudah cari di pulau di resort dan sudah dicari tidak ketemu. Tapi yang jelas, kalau SPKS itu dikatakan palsu, lalu mengapa Mardeka selalu menerima uang kontrak setiap tahun dari tahun 2006 sebesar Rp27,5 juta, termasuk pada tahun 2016,” ujarnya.

“Saat tahun 2016 Mardeka terima uang kontrak, dia datang bersama Hardiansyah (keluarga jauh Mardeka yang berdomisli di Tanjung Batu-red). Bahkan, Mardeka juga ada membuat surat kuasa di atas materai, buat Hardiansyah untuk mengambil uang kontrak menggantikan kuasanya Darmansyah, mantan Kepala Kampung Maratua Bohe Silian. Sekarang dia (Mardeka-red) bilang kontraknya itu tidak ada, dan kami palsukan. Kalau itu dipalsukan, buat apa Mardeka buat surat kuasa perubahan kontrak ke Hardiansyah,” tambahnya lagi.

Untuk diketahui, lanjut Yusnadi, Herman Nari selaku kuasa Direktur dan Komisaris PT NMR yang menandatangani surat kesepahaman bersama maupun SPKS tersebut, sebenarnya mengetahui, jika ahli waris lahan tersebut tak hanya Mardeka bersama kedelapan orang saudaranya, melainkan masih ada para ahli waris lainnya.

“Buktinya, Herman Nari dalam SPKS maupun saat Mardeka meminta uang muka sebesar Rp15 juta, kami meminta tanda tangan dari perwakilan ahli waris lainnya, yakni Rusdi bin Midar, Junaidi bin Ratif serta Saledar bin Hemat,” bebernya.

“Yang jelas, dalam persidangan pertama, kami telah pertanyakan para ahli waris lainnya yang turut bertanda tangan mengapa tak ada sebagai penggugat. Dan kami minta legal standing (hak gugat-red) ahli warisnya, sah tidak mereka menuntut,” tambahnya.

Ditanya mengapa sampai kasus ini bergulir ke pengadilan, Yusnadi tak mengetahuinya secara pasti. Hanya saja, menurut Yusnadi, sebenarnya beberapa kali Mardeka mau menjual lahan tersebut kepada pihaknya dengan angka yang fantastis mencapai triliunan (Yusnadi enggan menyebutkannya). Atas tawarannya itu, jelas pihaknya menolak, lantaran, selain tawaranya tak masuk akal, Walter (warga negara Jerman) selaku pemilik perusahaan memang tak ingin membeli karena mengetahui aturan hukum di Indonesia.

“Mardeka ini berkali-kali bilang mau jual lahannya, tapi tetap kami tolak. Terakhir saat dia ke kantor kami, menawarkan lahan tersebut, Hardiansyah saksinya. Karena kami menolak, Mardeka lalu mengajukan perubahan nilai sewa kontrak menjadi Rp500 juta per tahun, tapi kami tawar sebesar Rp90 juta per tahun dari Rp27,5 juta nilai kontrak pada tahun 2006. Tapi tidak ada jawaban dari Mardeka hingga timbul gugatan ini. Bisa jadi munculnya kasus ini gara-gara hal ini,” tandasnya.

Konfirmasi beraunews.com kepada Rusdi bin Midar, maupun Saledar bin Hemat, sebagaimana disampaikan Direktur II PT NMR, Yusnadi, juga sebagai ahli waris, juga telah berhasil dilakukan, dan akan diterbitkan terpisah. Sementara upaya mengkonfirmasi kepada Hardiansyah melalui nomor 0823-5160-xxxx, hingga berita ini diturunkan, belum membuahkan hasil.(bnc)