Dituding Melanggar Hukum, PT Nabucco Maratua Resort Dituntut 122,9 Miliar

 

TANJUNG REDEB – Meski dikelola melalui Penanaman Modal Asing (PMA) melalui PT Nabucco Maratua Resort (NMR) sejak tahun 2005, kepemilikan lahan Pulau Bakungan Besar atau Virgin Cocoa yang berada di Kecamatan Maratua, dipastikan masih menjadi milik sah Warga Negara Indonesia (WNI). Hal tersebut disampaikan Syahruddin selaku kuasa hukum pemilik lahan Pulau Bakungan Besar kepada beraunews.com, baru-baru ini.

Dikatakannya, informasi yang beredar luas di masyarakat, jika lahan Pulau Bakungan Besar seluas 19.600 meter persegi, sudah dijual kepada Warga Negara Asing (WNA) berkebangsaan Jerman dan kini telah berdiri resort dan segala fasilitas pariwisata, adalah informasi yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahkan, lanjut Syahruddin, dirinya mewakili 9 orang ahli waris almarhum Jaji mengajukan gugatan perdata yang teregistrasi dengan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Tnr di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb, melawan PT NMR, menuntut segala hak kliennya. Ke-9 orang ahli waris yang tak lain anak kandung Jaji itu, yakni Mardeka, Maidi, Aloha, Maeda, Rosana, Sanusi, Efendi, Aslinda, dan Kasmanto.

“Untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya Berau, bahwa ada isu mengenai lahan Pulau Bakungan sudah dijual atau dimiliki orang asing, kami jelas katakan itu informasi yang salah, karena kami sendiri yang tahu persis apakah disewa, apakah dijual. Dan terbukti, kami gugat perdata tentang perbuatan melawan hukum sewa menyewa lahan Pulau Bakungan yang tidak jelas, yang kita duga dipalsukan,” tegas Advokat dan Konsultan Hukum Borneo Jakarta Law Firm ini.

Pengacara yang akrab disapa Oyong ini kemudian menceritakan asal usul gugatan yang diajukan pihaknya. Menurutnya, PT NMR dalam membangun resort dan segala fasilitas pariwisata yang ada di Pulau Bakungan Besar, secara jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, pembangunan dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris pemilik lahan, dan hanya bermodalkan surat kesepahaman bersama yang ditandatangani Mardeka yang mewakili keluarga dengan Herman Nari selaku kuasa Direktur dan Komisaris PT NMR pada 17 Desember 2005.

“Memang dalam rekonvensi (gugatan balik tergugat kepada penggugat-red), PT NMR mengklaim, jika pembangunan resort beserta segala fasilitasnya dilakukan melalui Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Penyewaan Kebun Kelapa antara Keluarga Besar Mardeka dengan PT NMR pada tanggal 6 Juni 2006 yang diketahui Camat Maratua pada waktu itu dijabat Zulfikar. Nilai sewa dalam SPKS tersebut sebesar Rp27,5 juta per tahun selama 30 tahun,” ucapnya.

“Tetapi, dalam replik (respon penggugat atas jawaban tergugat-red), kami tidak dapat menerima keabsahan SPKS, bahkan tanda tangan Mardeka selaku ahli waris dan klien kami dalam SPKS itu, kami duga dipalsukan. Dugaan kami ini atas dasar, klien kami tidak pernah melihat serta membaca surat aslinya, apalagi menandatangani surat tersebut, karena saat itu Mardeka sedang berada di Sungai Nyamuk. Dan hingga saat ini, hanya diberikan berupa kopian surat tersebut melalui Darmansyah, mantan Kepala Kampung Maratua Bohe Silian,” tambahnya.

Terkait tuntutan yang diajukan dalam gugatan perdata, Oyong mengatakan, pihaknya memohon agar majelis PN Tanjung Redeb yang diketuai Ennierlia Arientowaty bersama hakim anggota, Hiralius Grahita Setya Atmadja dan Andika Perdana, untuk membatalkan segala bentuk perjanjian, meminta ganti rugi, sewa jaminan serta meminta uang paksa.

“Kami memohon agar majelis hakim menghukum PT NMR yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp122,9 miliar, sekaligus menghukum PT NMR untuk menyerahkan lahan kepada klien kami dalam keadaan kosong, bila mana perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia,” bebernya.

Syahrudin mengaku nominal kerugian yang diajukan kliennya tersebut, tak asal sebut, mereka punya dasar sebagai perkiraan kerugian. Dimana, nominal tersebut berasal dari penghasilan PT NMR sejak beroperasi pada 2015, yakni ditaksir sebesar Rp61,6 miliar per tahun, dikurangi nilai kompensasi Rp27,5 juta per tahun selama 12 tahun selama belum ada SPKS sesuai yang tercantum dalam isi surat kesepahaman tanggal 17 Desember 2005, yang pembayarannya dilakukan melalui Darmansyah, mantan Kepala Kampung Maratua Bohe Silian, yakni sebesar Rp330 juta.

“Dalam 2 tahun jika di hitung sejak mulai beroperasi pada tahun 2015 sampai dengan sekarang PT NMR menghasilkan sebesar Rp123,2 miliar, dengan rincian, 21 unit bungalow yang ada, Virgin Cocoa mampu menampung hingga 44 orang, dikalikan tiga jenis paket inap yang diberlakukan pengelola, yakni dengan tarif Rp 1,57 juta untuk satu orang, bagi dua orang dihargai Rp1,21 juta, dan untuk tiga orang sebesar Rp1,11 juta. Sementara untuk sekali menyelam, setiap orang dikenakan tarif Rp175 ribu,” tandasnya.

Konfirmasi beraunews.com kepada Yusnadi, Direktur II PT NMR telah berhasil dilakukan, dan akan diterbitkan terpisah.(bnc)