Ada Sertifikat Warga Pulau Panjang Justru Kalah, Ini Kata PN

TANJUNG REDEB – Eksekusi lahan di Jalan Pulau Panjang, Tanjung Redeb, pada Senin (30/5/2016) lalu masih menyisakan duka yang mendalam bagi para tereksekusi (warga-red). Sebagian warga yang mengaku memiliki sertifikat tanah yang sah dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Berau, masih mempertanyakan kekuatan hukum sertifikat yang mereka miliki.

Sementara itu, Kepala BPN Berau, Umar Malabar menyatakan, pemenang dalam sengketa lahan di Pulau Panjang tersebut (Kumala Jaya-red) tidak mempunyai sertifikat. Lalu atas dasar apa menang dalam persidangan?

“Coba di cek tanah mana di Berau ini yang sertifikatnya tumpang tindih. Jadi tidak setiap ada sengketa tanah selalu karena tumpang tindih sertifikat. Seperti kasus di Jalan Pulau Panjang, itu kan yang jadi pemenang dalam kasus tersebut belum ada sertifikat, justru yang ada sertifikat kalah. Kami sudah berupaya membela dan mempertahankan produk yang kami keluarkan,” ujar Umar Malabar saat dikonfirmasi beraunews.com, Sabtu (11/6/2016) lalu.
Menanggapi hal tersebut, Humas Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb, Andi Hardiansyah didampingi Sukamto selaku Panitera Muda Hukum, mengungkapkan, terkait sertifikat tanah maupun bukti yang menjadi dasar kemenangan pihak penggugat, pihaknya tidak berwenang untuk menyampaikan hal tersebut. Sebab, segala bukti dan dasar kemenangan penggugat telah dimuat dalam putusan yang telah berkekuatan hukum (incracht van gewijsde). Bahkan upaya hukum peninjauan kembali dan perlawanan eksekusi sudah diajukan semua.

"Memang banyak yang mempertanyakan hal demikian, namun itu balik lagi ke belakang. Semua sudah dimuat dalam putusan dan semua sudah dipertimbangkan. Termasuk asal-usul diterbitkannya sertifikat itu seperti apa, apakah sah atau tidak, itu sudah dipertimbangkan semua. Dan sesuai dengan kode etik, mengenai kenapa dia menang, itu kita tidak bisa mengomentari keputusan hakim lain. Intinya semua sudah ada di dalam putusan yang berkekuatan hukum, jadi kita tidak bisa berbicara lagi soal kenapa dan mengapa dia menang," ujarnya saat ditemui beraunews.com Senin (13/6/2016).

Pada putusan awal, dikatakannya bahwa peletakan sita jaminan juga telah dilakukan. Artinya, setelah ada peletakan sita jaminan, tanah yang disengketakan tidak boleh dipindahkan maupun penerbitan sertifikat-sertifikat baru.

"Kalau sudah yang namanya diletakkan sita jaminan, maka tidak boleh ada sertifikat yang terbit lagi. Kalau pun ada, maka ditinjau kembali sertifikat tersebut terbit sebelum peletakan sita jaminan atau setelah peletakan sita jaminan. Seharusnya setelah peletakan sita jaminan itu tidak boleh dipindah tangankan lagi, dan prosedurnya pasti kita beritahukan ke bagian pertanahan,"  pungkasnya.(mta)