Kepala Sekolah MIN : Rencana Eksekusi Salah Sasaran, Harusnya SMP 9

TANJUNG REDEB – Mencuatnya isu rencana eksekusi lahan sengketa seluas 2.890 meter persegi di kawasan Jalan KI Hajar Dewantara milik Abdul Galib Cabbang, mulai mendapat reaksi dari berbagai pihak. Tak terkecuali, dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) yang disinyalir menjadi salah satu bagunan yang masuk daftar eksekusi itu.

Kepala Sekolah MIN Berau, Islay yang ditemui beraunews.com diruanga kerjanya mengatakan, pihaknya sempat terkejut saat menerima surat rencana pengajuan eksekusi yang disampikan Suryansyah selaku kuasa Abdul Galib Sappeng bersama pihak pengacaranya. Menurut Islay, pihak MIN sama sekali tak pernah mengkuti persidangan apapun terkait lahan sengketa tersebut, namun tiba-tiba bangunan sekolah mereka akan dieksekusi. 

“Kita didatangi tiga orang pengacara, bersama dengan Suryansyah yang menjadi pemegang kuasa atas  tanah ini. Kita juga kaget, karena secara tiba-tiba mau diajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb. Padahal kita tidak pernah mengikuti sidang apapun,“ ujarnya.

Dikatakannya, seharusnya Pemerintah Daerah yang menjadi tergugat atas sengketa tanah ini, bukannya pihak MIN. Pasalnya, sejak tahun 2004, MIN berdiri di atas tanah milik pemerintah daerah melalui Kementerian Agama. 

“Sengketa tanah ini semestinya yang digugat itu pemerintah daerah bukan sekolah kita. Karna kita ini menempati tanah ditunjuk pemerintah daerah sejak tahun 2004. Surat penunjukanya ada kok, kita punya lengkap semua,” tambahnya.

Selain itu, permasalahan rencana pengajuan eksekusi yang mencuat sejak tahun 2014 itu, diakui Islay telah dilaporkan pihaknya ke pemerintah daerah. Namun, hingga kini memang belum ada tangapan serius dari pemerintah daerah.

“Ini permasalahan sejak awal tahun 2014. Kita sudah melaporkan ini kepada pemerintahan masa itu terkait penyelesaian sengketa tanah ini, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Kita juga pernah mediasi sama Abdul Galib Cabbang selaku pemilik tanah. Saat itu, keluar surat yang mengharuskan pihak sekolah membayar ganti rugi sebesar Rp300 ribu per meter persegi, tapi kami tolak, soalnya ini kan kami tahunya tanah pemerintah, kenapa kami harus bayar,” bebernya.

Islay juga mempertanyakan lokasi tanah yang disengketakan. Menurutnya, sesuai surat putusan Mahkamah Agung (MA) yang juga dimilikinya, tanah sengketa tersebut berbatasan dengan Jalan Mangga II bukan Jalan KI Hajar Dewantara, sehingga gugatan Abdul Galib Cabbang dinilai salah sasaran. 

“Kalau kita pahami sengketa antara Daeng Bedu dan Abdul Galib Cabbang itu berbatasan dengan Jalan Mangga II, kalau mengacu pada hal tersebut, yang disengketakan bukan tanah yang ditempat MIN, akan tetapi tanah di SMP 9.  Sesuai  putusan MA tahun 1986, kita ada salinan putusanya kok,” terangnya.

Meski dinilai salah sasaran, Islay mengaku pasrah jika memang sekolahnya tetap dieksekusi. Pasalnya, pihaknya tak mampu berbuat banyak lantaran tanah tersebut memang bukan milik sekolah. Meskipun surat keputusan hibah telah dikeluarkan dari pemerintah daerah kepada pihaknya.

“Kita ini mau di gusur tenang saja, karena ini tanah pemerintah daerah bukan tanah sekolah. Hanya saja yang jadi pemikiran kami jika ini memang tetap dieksekusi, kasihan anak-anak didik kami. Kita juga sudah meminta agar tanah ini di hibahkan ke kami, dan itu sudah disetujui pemerintah daerah dan DPRD di tahun 2015, bahkan Surat Keputusan sudah keluar. Hanya saja belum ada serah terima dengan kami,“ tutupnya.(msz)