Lagi, Bangunan Rumah dan SD Terancam “Dieksekusi”

TANJUNG REDEB – Sengketa lahan di Jalan KH Dewantara nampaknya akan berujung eksekusi beberapa bangunan yang ada di daerah tersebut. Meski langkah saat ini belum mengarah kesana, namum jika batas waktu musyawarah tak membuahkan hasil, dipastikan eksekusi bangunan kembali terjadi di Bumi Batiwakkal.

Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb, Pius Pati Molan mengatakan saat ini tim yang dibentuk pihaknya terus melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk bermusyawarah. Pasalnya, dari lahan sengketa itu, setidaknya sudah ada 6 bangunan yang berdiri diatas lahan tersebut, baik rumah tinggal maupun sekolah.

“Dari pantauan kita sementara ini baru sekitar 6 bangunan termasuk sekolah SD Madrasah Ibtidaiyah itu. Tapi, sampai saat ini kami juga terus melakukan upaya musyawarah dengan masyarakat dikawasan tersebut,” ungkapnya kepada beraunews.com kemarin.

Dikatakannya, upaya musyawarah dengan masyarakat dan pihak sekolah di kawasan tersebut guna mengambil langkah terbaik. Namun, musyawarah tersebut memiliki waktu yang ditentukan dan jika tiba batasan waktunya, maka bisa jadi akan ada eksekusi.

“Perdata hasil akhirnya tetap eksekusi, tapi kita coba melakukan langkah yang lebih baik, kalau memang tak bisa putusan akhir pasti bakal eksekusi,” tegasnya.

Terkait beberapa masyarakat dikawasan tersebut yang memiliki surat berupa sertifikat, Pius mengatakan, sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bagi masyarakat dan pihak sekolah dikawasan tersebut, akan ditinjau kembali secara hukum. Pasalnya, lahan tersebut sudah sengketa sejak tahun 1985 dan sudah inkrach van gewijsde (berkekuatan hukum tetap-red).

“Tanggal 5 November 1986 melalui surat  putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3986.K/pdt/1986 dalam perkara kasasi perdata secara jelas dinyatakan bahwa Abdul Galib Cabbang sebagai pemilik yang sah atas lahan tersebut. Selain itu, di Indonesia ada dua asas sistem hukum pertanahan, yakni cara memperolehnya dan dimiliki dengan etikat baik dengan memiliki dasar-dasar kepemilikan tanah. Nah, maksud saya, sertifikat memang dikatakan sebagai bukti kepemilikan lahan, tapi bukti itu akan ditinjau lagi dan bukan berarti tidak bisa dibatalkan. Kalau mereka cacat dalam mendapatkannya, bisa saja dibatalkan,” pungkasnya.(dws)