Jika Byar Pet Di Atas 10 Persen, Masyarakat Bisa Tuntut Ganti Rugi

TANJUNG REDEB – Sepertinya PT PLN harus lebih membenahi pelayanan listrik kepada masyarakat Kabupaten Berau jika tidak ingin berhadapan dengan hukum. Pasalnya, selain digugat, masyarakat Berau selaku konsumen juga dapat menuntut ganti rugi, hal itu disampaikan Ketua Organisasi Bantuan Hukum Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Berau, Pius Pati Molan, saat ditemui beraunews.com diruang kerjanya, Minggu (2/10/2016).

Dijelaskannya, tuntutan itu juga tertuang di pasal 29 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 30/2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan, masyarakat sebagai konsumen mempunyai hak yakni, mendapatkan pelayanan yang baik, mendapat tenaga listrik terus menerus, mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan listrik, dan mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Sementara KUHPerdata Pasal 1365 lanjut dia, juga menyebutkan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Lazim dalam peradilan disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

“PMH mana yang dilakukan oleh PT PLN, ini bergantung pada ketentuan Peraturan Perundang-Undang terkait, dan adanya kerugian masyarakat yang ditimbulkan akibat dari PMH itu,” jelasnya.

BACA JUGA : Listrik Sering Padam, Posbakumadin Siap Dampingi Class Action Masyarakat Berau Ke PLN

Terkait ganti rugi dan besarannya disampaikan Pius, hal itu juga telah diatur dalam ketentuan Perpres 2011 juncto Permen ESDM juncto Peraturan PLN itu sendiri. Ketentuan tersebut memungkinkan ganti rugi, apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi 10 persen di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan dengan beberapa indikatornya.

Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan agar PT PLN Area Berau dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen agar lebih memperhatikan kewajibannya.

Disamping itu, pihak PLN juga dituntut untuk menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.

“Sebab apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PLN, maka akan berdampak pada penurunan kepuasan pelanggan. Maka bukan tidak mungkin dapat berujung pada tuntutan masyarakat, termasuk juga dengan gugatan class action ke pengadilan,” pungkasnya.(Hendra Irawan)