Listrik Sering Padam, Posbakumadin Siap Dampingi Class Action Masyarakat Berau Ke PLN

TANJUNG REDEB – Bukan Berau namanya jika dalam satu bulan tidak ada byar pet. Akibat kerap hidup padamnya listrik yang disuplai oleh PT PLN itu, tentu saja membuat hati jengkel bukan main, apalagi padamnya hingga belasan jam.

Dari pada menggurutu kesana kemari hingga ke media sosial, bukannya ada hasil, malah membuat tekanan darah tinggi. Kini jangan khawatir, masyarakat Berau bisa menempuh upaya hukum ke pengadilan untuk mengajukan gugatan class action terhadap PT PLN Area Berau. Hal itu disampaikan Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Berau, Pius Pati Molan, saat ditemui beraunews.com diruang kerjanya, Minggu (2/10/2016).

Dikatakannya, Posbakumadin merupakan Organisasi Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah in casu (dalam hal ini) Kementerian Hukum dan HAM, sangat siap mendampingi masyarakat dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Berau yang ingin menggugat PLN. Hal itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan bantuan hukum kepada masyarakat.

"Gugatan itu perlu dilakukan masyarakat agar PT PLN segera memperbaiki kualitas mutu pelayanannya. Sebab, terjadinya pemadaman listrik ini sudah sering kali terjadi bahkan sejak tahun 2015 yang lalu. Sementara PLN hanya beralasan pemeliharaan ini itu, dan gangguan jaringan listrik,” bebernya.

Disampaikannya, gugatan akibat seringnya pemadaman listrik, baik secara berjadwal atau tidak berjadwal, dapat dilakukan berdasarkan analisis yuridis. Sebab, telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 30/2009 tentang Ketenagalistrikan.

Misalnya saja, ketentuan Pasal 28 UU Nomor 30/2009 bahwa, PT PLN sebagai perusahaan yang melakukan penjualan tenaga listrik kepada masyarakat dalam hal ini masyarakat Berau sebagai konsumen, berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat, menyediakan tenaga listrik.

Oleh karena itu, dirinya pun mempersilahkan siapa saja yang ingin mengajukan gugatan, baik ibu rumah tangga, pengusaha dan profesional yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik oleh PLN dengan didampingi oleh sejumlah advokat di Posbakumadin pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb.

"Kami merasa senang menerima pengaduan dan advokasi untuk masyarakat Berau, sebab kami ada di Kabupaten Berau merupakan amanah Undang-Undang untuk menegakkan hukum dan keadilan, khususnya masyarakat pencari keadilan," bebernya.

 

Supaya gugatan lebih efektif dan efisien, dikatakan Pius, gugatan yang diajukan sebaiknya berbentuk class action. Mungkin sedikit cukup aneh di Berau, tetapi sebenarnya hal ini juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung. Bahkan, dalam doktrin hukum juga telah mengakomodir seperti, UU Lingkungan Hidup, UU Jasa Konstruksi, UU Kehutanan, dan UU Perlindungan Konsumen.

“Jadi masyarakat Berau jangan takut untuk melakukan gugatan kepada PT PLN. Sebab ini merupakan hak masyarakat. Silahkan melapor ke Posbakumadin di PN Tanjung Redeb atau ke Kantor Posbakumadin di Jalan Pulau Panjang Kelurahan Tanjung Redeb,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Humas PN Tanjung Redeb, Sularko melalui media sosial facebook menyampaikan hal senada. Dikatakannya, dulu waktu saya masih bertugas di PN Tanjung Redeb, ingin sekali menggugat PT PLN atas seringnya terjadi pemadaman aliran listrik.

Sebab, apapun alasannya telah terjadi prestasi yang tidak seimbang antara PLN selaku pelaku usaha dengan konsumen. Untuk menggugat PLN tersebut, dikatakannya, alas gugat yang dapat dipakai adalah UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Namun gugatan tersebut urung dilayangkannya, mengingat objektivitas persidangan dan putusan. Dimana, jika dirinya mengajukan gugatan terhadap PLN, para koleganya sendiri di PN Tanjung Redeb yang akan mengadilinya.

“Oleh karena itu, jika sekarang masyarakat Berau ingin melakukan class action, menurut saya itu adalah langkah terbaik,” tutupnya.(Hendra Irawan)