Wah, PN Tanjung Redeb Rupanya Belum Terakreditasi

 

TANJUNG REDEB – Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb, Abu Achmad Sidqi Amsya mengakui jika saat ini keberadaan PN Tajung Redeb memang telah cukup baik, terlebih selama kepemimpinan Ketua PN yang sebelumnya, Adi Prasetyo sebelum akhirnya berpindah tangan di bawah kepemimpinanya.

Namun demikian, kepergian Adi Prasetyo menyisakan sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) yang hingga saat ini belum terselesaikan, yakni soal peningkatan status akreditasi PN yang masih dalam tahap proses.

Dalam keteranganya, Achmad (sapaan akrabnya) tidak memungkiri jika masih terdapat sejumlah PN di tanah air yang belum memiliki akreditasi, tak terkecuali PN Tanjung Redeb.

“PR yang ditinggalkan Pak Adi itu saja, proses akreditasi pegadilan saja atau peningkatan status, karena saat ini pengadilan kita belum terakreditasi masih dalam tahap pengajuan atau proses di pusat,” ungkapnya saat berbincang dengan beraunews.com, Jum’at (30/9/2016).

Sementara terkait perkara ataupun putusan, Achmad mengatakan, dalam ketentuan yang ada, tidak ada yang dinamakan PR untuk sebuah putusan perkara, jika memang terdapat persidangan yang memang belum tuntas saat di pimpin Ketua sebelumnya, maka proses hukum tersebut tetap akan berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan.

“Soal perkara tidak ada yang namanya PR, semua sama. Kita berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, karena ini menyangkut kredibilitas kita dan juga pertangungjawaban di akhirat,” tegasnya.

Disinggung terkait maraknya pegawai pengadilan yang tersandung kasus korupsi di sejumlah daerah, dirinya menegaskan, akan menidak tegas jika memang ada indikasi pegawai PN yang mencoba bermain uang dalam sebuah putusan.

Meski tak dipungkiri, keberadaan PN di seluruh tanah air, tengah menjadi sorotan akibat ulah oknum yang nakal, namun sebelum peristiwa banyak oknum pegawai PN nakal tertangkap KPK, pengawasan terhadap pegawai PN oleh pusat memang sudah ketat, bahkan yang terbukti ancamanya adalah dipecat.

“Kalau memang ada oknum bawahan saya yang nakal laporkan saja. Saya akan tindak lanjuti sesuai dengan kode etik yang ada. Fokus saya bukan hanya soal perbaikan citra PN untuk semakin baik lagi, tetapi akreditasi PN yang dapat segera tercapai,” pungkasnya.

Untuk diketahui, akreditasi yang dimaksud yakni, sertifikat akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum dan ISO 9001:2015. Sertifikat akreditasi penjaminan mutu ini berguna untuk mendorong PN sebagai ujung tombak penyelesaian hukum untuk menciptakan suatu kondisi peradilan yang modern, kredibel, akuntabel, dan transparan.

Untuk mendapatkan sertifikat akreditasi penjaminan mutu, ada beberapa tahap yang harus dilalui yakni, pertama mengikuti sosialisasi melalui asistensi, setelah itu dilakukan tinjauan apakah pengadilan itu sudah siap untuk dilakukan akreditasi.

Tinjauan tersebut terkait dengan dokumen yang harus disiapkan oleh pengadilan yang dikirimkan pada Tim Akreditasi Badan Peradilan Umum, setelah itu baru dilakukan audit ke pengadilan.

Dalam melakukan penilaian, ada tujuh kriteria yang harus dipenuhi nilai seluruh komponennya skornya di atas 700. Sepanjang belum mendapat skore 700 belum bisa memberikan akreditasi dengan sertifikasi A. Kalau akreditasi masih dalam tataran B, maka pengadilan tersebut diberi waktu enam bulan untuk memperbaiki agar bisa meningkat menjadi A.(M.S. Zuhrie)