Catat!!! TP4D Bukan Beking Perbuatan Menyimpang

 

TANJUNG REDEB - Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) bukan bamper atau beking dalam melakukan perbuatan menyimpang. Melainkan, guna memberikan pengawalan dan pengamanan untuk mencegah terjadinya kerugian negara. Hal tersebut ditegaskan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau, Digdiyono Basuki Susanto saat berbincang dengan beraunews.com, baru-baru ini.

Dikatakannya, Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini, lebih mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan, oleh karena itu, awal dirinya menjabat sebagai Kajari, langkah pertama yang ia lakukan ialah mengajak Pemerintah Kabupaten Berau, untuk merealisasikan keberadaan TP4D. Namun demikian, bukan berarti pendampingan pihaknya melalui TP4D, lantas membuat aparatur pemerintahan maupun aparatur kampung, merasa nyaman dan aman.

“Tetap saja akan kita jewer jika sudah diingatkan masih saja bandel. Kalau perlu kita sikat (proses hukum-red), jika penyimpangannya kelewat batas,” tegasnya.

Terbentuknya TP4D tersebut, dikatakan Digdiyono, sebagai langkah preventif untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.

"Kita akan mendampingi dan mengawal program pembangunan daerah yang dilakukan Pemkab maupun aparatur kampung, apalagi yang sangat rawan menyeret ke hal yang tidak diinginkan. Namun, sekali lagi, penegakan hukum tetap bisa dilaksanakan, sebagai alternatif terakhir," jelasnya.

Dengan adanya TP4D tersebut, ia berharap mulai saat ini Pemkab tidak lagi ragu-ragu untuk meminta pengawalan dan pendampingan dalam hal melaksanakan setiap program kerja, demi mempercepat pembangunan daerah.

Namun permohonan pendampingan tersebut, dikatakannya harus dilakukan sejak awal berjalannya program. Hal itu dilakukan untuk menghindari kejadian tidak diinginkan yang dapat merugikan salah satu atau lebih pihak lain.

"Kami siap mengawal, siap mendampingi. Tapi sangat diharapkan permohonan diajukan sejak awal, bahkan kalau bisa sejak perencanaan, kita dilibatkan," tandasnya.(bnc)