Apa Kabar Kasus Kredit Fiktif BRI?

 

TANJUNG REDEB – Masih ingat dengan kasus dugaan kredit fiktif di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Teluk Bayur? Kasus ini sejak Maret 2015 telah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau (kala itu masih Kejari Tanjung Redeb), setelah sekitar setahun sebelumnya ditangani Polda Kaltim.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun beraunews.com, kala itu, telah ditetapkan 3 tersangka, yakni NH, Dr, dan EA, beserta barang buktinya. Bahkan, salah satu tersangka diketahui menjabat sebagai kepala unit.

Pada kasus ini, ketiga tersangka dari tahun 2010 hingga 2012, merekayasa permohonan kredit fiktif usaha rakyat dari 54 rekening, yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Total dugaan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp700 juta.

Perlu diketahui, selama proses penyidikan di Polda Kaltim, ketiga tersangka tidak ditahan. Namun, setelah menerima pelimpahan perkara tersebut, Kejari akan melakukan penahanan hingga 20 hari sebelum melimpahkannya ke pengadilan.

Namun, hingga kini, tak diketahui lagi bagaimana kelanjutan kasus itu. Dikonfirmasi terkait kelanjutan kasus tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Berau, Digdiyono Basuki Susanto, mengaku baru mendengar ada kasus ini.

“Terus terang, selama saya efektif 5 bulan di sini, saya baru dengar sekarang, makanya kalau ditanya soal kasus ini, saya harus lihat dulu seperti apa. Tapi kalau kami menerima pelimpahan perkara dari Polda Kaltim sejak Maret 2015, itu sangat lama sekali. Jangankan 2015, tahun 2016 saja, menurut saya, sudah sangat lama sekali,” ujarnya kepada beraunews.com, Jumat (17/11/2017).

Padahal, dikatakan Digdiyono, awal dirinya menjabat Kepala Kejari Berau pada Maret 2017 lalu, hal yang pertama kali ditanyakannya kepada rekan-rekan di Kejari Berau adalah terkait kasus apa yang masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) institusi yang ia pimpin. Meski dalam memori serah terima juga telah disampaikan sejumlah kasus yang masih dalam penanganan pihaknya.

“Apa yang menjadi PR, harus kami pertanggungjawabkan, bukan masalah rugi atau susahnya, tapi institusi Kajari Berau yang menangani ini,” tegasnya.

Namun demikian, Digdiyono berjanji akan menelusuri kasus ini, dan jika memang belum tuntas, dirinya akan menindaklanjutinya.

“Saya harus melakukan pengecekan di internal kejaksaan terlebih dahulu, apakah ini kasus khusus atau pidana umum. Kalau ditanya soal kasus ini, saya tentunya belum bisa memberikan komentar apapun,” tandasnya.(bnc)