Lebih Besar Biaya Penanganan Daripada Kerugian Negara, Perkara Sebaiknya Ditangani Inspektorat

 

TANJUNG REDEB – Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kejaksaan dan Kepolisian mempunyai kewenangan yang sama untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan. Namun, kebijakan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani perkara tipikor, harus mempertimbangkan asas manfaat, mengedepankan hati nurani, efektif dan efisien. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau, Digdiyono Basuki Susanto saat berbincang dengan beraunews.com, Jumat (17/11/2017).

Dikatakannya, asas manfaat, mengedepankan hati nurani, efektif dan efisien itu dimaksudkan, jangan sampai dalam penanganan tipikor, yang semestinya Negara diuntungkan, yang terjadi malah Negara dirugikan, lantaran lebih besar biaya penanganan perkara dari pada kerugian Negara. Namun demikian, lanjut Digdiyono, kebijakan Kejagung itu, bukan bermaksud menghambat pemberantasan perkara tipikor.
 
“Itu kalau di kami (Kejaksaan-red), kalau untuk institusi penegak hukum lainnya, saya tidak tahu apakah juga ada kebijakan seperti itu, saya tidak bisa jawab. Silahkan tanyakan sendiri,” ujarnya.

Selain kebijakan dari Kejagung, dikatakan Digdiyono, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Fadil Zumhana saat memberikan pengarahan kepada Kajari se-Kaltim dan Kaltara, telah menegaskan, agar dalam penanganan kasus tipikor dengan kerugian Negara lebih kecil dari biaya penanganan perkara, tidak perlu sampai dibawa ke ranah persidangan. Cukup ditangani di internal pemerintah melalui Inspektorat saja.

Untuk itu, Kajati Kaltim meminta agar Kajari, berkoordinasi dengan Tim Saber Pungli Kepolisian di tiap kabupaten/kota, mengingat telah terjadi kesepahaman antara Kejati Kaltim dengan Polda Kaltim.

“Kalau perlu pelaku dipecat, silahkan. Sama saja itu hukumannya dengan di penjara. Itu solusi yang masuk akal menurut hemat saya. Tapi sekali lagi, itu jika berbicara sikap institusi Kejaksaan, entah di institusi lainnya,” tandasnya.(bnc)