Hindari Kesalahan Proses Pengelolaan Anggaran, UPBU Kalimarau Teken MoU dengan Kejari

 

TANJUNG REDEB – Menghindari kesalahan proses pengelolaan anggaran, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kalimarau kembali menggandeng Kejaksaan negeri (Kejari) Tanjung Redeb. Kerjasama di bidang hukum dan Tata Usaha Negara (TUN) itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Rabu (26/04/2017) kemarin di Kantor Kejaksaan Jalan SA Maulana Tanjung Redeb.

Kepala Bandara Kalimarau, Bambang Hartato mengungkapkan, kesepakatan ini merupakan tahun ketiga kerjasama dengan Kejari Tanjung Redeb, setelah MoU pertama dilakukan pada 2015.

”Ketika saya masuk ke Kalimarau, sama seperti yang sudah saya lakukan saat bertugas di Papua Barat, tidak mau melangkah lebih jauh sebelum ada kerjasama seperti ini,” ungkapnya.

Tujuannya, agar dalam proses pengelolaan anggaran dan penyerapan anggaran maksimal, UPBU Kalimarau tidak salah langkah. Melalui dampingan, konsultasi dan koordinasi dalam mengambil kebijakan tersebut, diakui Bambang pihaknya sudah mendapatkan sejumlah pengakuan berupa penghargaan di beberapa bidang. Salah satunya pelayanan publik prima utama yang diraih Kalimarau.

“Kami juga selalu diberikan kesempatan menjadi narasumber dalam sejumlah kegiatan di bidang transportasi baik darat dan udara, dan ini tidak bisa kami dapatkan tanpa ada kerjasama yang baik seperti pelajaran dan pengetahuan pengelolaan anggaran seperti kerjasama dengan kejaksaan ini,” jelasnya lagi.

Selama 2 tahun sebelumnya, UPBU selalu melakukan koordinasi dengan Kejari sebelum mengambil kebijakan melalui pendampingan asistensi (membantu seseorang dalam tugas profesionalnya-red) yang baik.

“Kami didampingi dari awal sampai akhir, sehingga kami tidak salah langkah,” ulasnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjung Redeb, Digdiyono Basuki Susanto menyebutkan, kerjasama tersebut memang menjadi salah satu ruang kerja yang ada di Kejari. Bukan hanya sebagai penuntut, Kejaksaan bisa menjadi institusi yang lebih mengedepankan pencegahan seperti pendampingan.

 

“Ada fungsi dan ruang kerja kami di sana, UPBU Kalimarau ini kan juga merupakan salah satu milik pemerintah, jadi kita dampingi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN-lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara-red),” ungkapnya.

Dalam kerjasama ini, diakuinya pihak kejaksaan bisa memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum dan pelayanan hukum. Penandatanganan MoU ini juga bukan sekadar seremoni belaka, melainkan berlanjut ke hal-hal teknis yang memuat kaidah kerjasama yang benar-benar dijalankan kedua belah pihak.

“Jika di kemudian hari ada kepentingan seperti konsultasi hukum, mendampingi dan bantuan hukum, maka kami bisa berikan,” jelasnya.

Dalam kerjasama ini, pihak UPBU Kalimarau memberikan kuasa kepada Kejari terlebih dahulu.(bnc)